Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dikabarkan hampir merampungkan kesepakatan untuk mengunci akses jangka panjang atas sebagian cadangan minyak mentah Venezuela.
Sejumlah sumber dalam yang mengetahui langsung pembicaraan ini mengungkapkan hal tersebut kepada Reuters, sebagaimana dilansir Al Jazeera, Jumat (28/8/2026).
Skema yang dirancang memungkinkan pemerintah AS mengamankan sekelompok ladang minyak Venezuela untuk digarap perusahaan-perusahaan Amerika, dengan hasil produksinya dijamin mengalir ke pasar AS. Kesepakatan ini disebut-sebut sudah dibahas di level tertinggi kedua negara dan berpotensi diteken serta diumumkan dalam waktu dekat.
"Ini nyata dan sedang dibahas di tingkat tertinggi pemerintah AS dan Venezuela," ujar salah satu sumber kepada Reuters.
Skema Sewa dan Lelang 17 Ladang
Menurut sumber lain, opsi "sewa" tengah dikaji sebagai payung hukum agar kesepakatan bisa berjalan. Setelah itu, lelang atau tender akan digelar untuk membagi masing-masing ladang kepada para produsen asal AS.
Reuters telah melihat daftar 17 ladang yang tengah dinegosiasikan. Daftar itu mencampur blok-blok baru di kawasan Sabuk Orinoco yang luas dengan area-area matang di Danau Maracaibo, sebagian di antaranya saat ini masih digarap perusahaan kecil asal Tiongkok yang kontraknya diteken pada era mantan Presiden Nicolas Maduro.
Gedung Putih mengarahkan pertanyaan soal ini ke Departemen Energi AS. Sementara itu, Kementerian Perminyakan Venezuela, PDVSA, dan Departemen Energi AS belum memberi tanggapan. Menteri Perminyakan Venezuela, Paula Henao, juga belum bisa dihubungi untuk dimintai konfirmasi.
Di tengah kabar ini, Bloomberg pada Kamis, 27 Agustus 2026, melaporkanCaracas tengah mempertimbangkan opsi keluar dari OPEC seiring makin eratnya hubungan dengan Washington.
Venezuela merupakan salah satu anggota pendiri OPEC sejak 1960, tetapi selama bertahun-tahun gagal memenuhi kuota produksinya akibat industri minyak negara yang terbengkalai dan dibayangi korupsi. Washington sendiri kerap berseberangan dengan OPEC soal pengaruh kelompok itu terhadap harga minyak dunia.
Ganjalan Hukum dan KonstitusiMeski memiliki cadangan minyak mentah terbesar di dunia, regulasi hidrokarbon Venezuela saat ini belum mengatur skema sewa lahan untuk wilayah pertambangan minyak. Konstitusi negara itu bahkan menegaskan bahwa kegiatan inti industri migas adalah kewenangan negara.
Undang-undang migas Venezuela yang baru direvisi memang membuka ruang pengoperasian ladang lewat usaha patungan dan kontrak bagi hasil.
Namun, selama puluhan tahun pemerintah Venezuela konsisten menutup akses produsen asing untuk mencatat cadangan minyak negara dalam pembukuan mereka. Karena itu, sejumlah pengamat menilai kesepakatan yang tengah digodok ini berpotensi memicu persoalan konstitusional dan gugatan hukum begitu rincian terungkap ke publik.
Sejak AS menangkap dan menggulingkan Nicolas Maduro dari kursi kepresidenan pada Januari lalu, Washington gencar mengupayakan pasokan minyak mentah Venezuela yang stabil untuk kilang-kilang AS, sekaligus mendorong masuknya investasi Amerika ke industri energi Venezuela yang kondisinya terus merosot. Saat ini produksi minyak Venezuela berada di kisaran 1,25 juta barel per hari.
Pemerintahan Trump menghadapi tekanan menjelang pemilihan sela pada November mendatang terkait lonjakan harga bensin, tekanan yang bisa diredam lewat pasokan minyak lebih murah dan peningkatan produksi.
AS juga tengah mencari jalan untuk mengisi ulang Cadangan Minyak Strategis (Strategic Petroleum Reserve/SPR), termasuk opsi barter minyak mentah dengan produsen dalam negeri.
Keterbatasan anggaran dan kebutuhan pemeliharaan yang terus berjalan membuat upaya pengisian ulang SPR tersendat, setelah cadangan itu dikuras menyusul invasi Rusia ke Ukraina pada 2022 dan kembali terpakai usai pecahnya perang melawan Iran pada Februari lalu.
