SURYA.co.id, JOMBANG - Mekanisme pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam Muktamar ke-35 NU akhirnya mengerucut pada pemungutan suara atau voting.
Kesepakatan tersebut menjadi salah satu keputusan penting dalam rangkaian Muktamar NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.
Keputusan itu disampaikan dalam Pleno III Muktamar ke-35 NU yang membahas laporan serta pengesahan hasil sidang-sidang komisi di halaman Gedung Serba Guna (GSG) Pondok Pesantren Tambakberas, Sabtu (29/8/2026) sore.
Sidang yang dimulai sekitar pukul 13.30 WIB tersebut membahas rumusan perubahan aturan terkait tata cara pemilihan Ketua Umum PBNU.
Katib Syuriyah PBNU Prof. Dr. KH M. Asrorun Ni'am Sholeh bersama KH Mohammad Nuh menyampaikan rumusan mekanisme pemilihan di hadapan para muktamirin.
Asrorun Ni'am menjelaskan, berdasarkan rumusan perubahan Pasal 41, Ketua Umum PBNU pada prinsipnya dipilih langsung oleh peserta muktamar melalui musyawarah mufakat.
Namun, apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, proses pemilihan akan dilanjutkan melalui Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA).
Sebelum masuk ke tahap tersebut, peserta muktamar terlebih dahulu melakukan voting untuk menjaring calon Ketua Umum.
Setiap peserta yang memiliki hak suara dapat memilih maksimal lima nama calon yang memenuhi persyaratan. Lima kandidat dengan perolehan suara terbanyak selanjutnya ditetapkan sebagai calon Ketua Umum untuk diserahkan kepada AHWA.
"Calon ketua umum sebagaimana dimaksud pada ayat empat yang sudah dipilih oleh muktamirin tadi dipilih oleh Ahlul Halli wal Aqdi," jelas Asrorun Ni'am saat membacakan rumusan mekanisme di hadapan peserta pleno.
Salah satu kandidat Ketua Umum PBNU, KH Zulfa Mustofa, turut memberikan tanggapan terhadap mekanisme yang telah dirumuskan tersebut.
Gus Zulfa menyebut sejumlah kandidat telah memiliki kesepahaman, apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pemilihan Ketua Umum dilanjutkan melalui mekanisme AHWA.
Ia menyebut nama Gus Kikin, Gus Rozin, Gus Yusuf dan Gus Salam sebagai kandidat yang telah sepakat dengan mekanisme tersebut.
Gus Zulfa berharap kandidat lain juga memiliki pandangan yang sama sehingga proses pemilihan dapat berjalan sesuai rumusan yang telah disepakati dalam forum Muktamar.
PWNU, PCNU dan PCINU Punya Hak Suara
Pimpinan sidang KH Mohammad Nuh kemudian menjelaskan pihak-pihak yang memiliki hak suara dalam proses voting.
Hak suara diberikan kepada Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), serta Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU).
Dengan ketentuan tersebut, voting akan menjadi tahap penting untuk menentukan lima nama yang selanjutnya masuk dalam proses pemilihan melalui AHWA apabila musyawarah mufakat tidak tercapai.
Meski mekanisme pemilihan telah disepakati, proses voting belum langsung dilaksanakan pada Pleno III tersebut.
Pimpinan sidang memutuskan melakukan skorsing setelah mendapat kesepakatan dari peserta muktamar.
" Kita skors, sekarang jam 16.49 WIB, kita lanjutkan nanti dalam mekanisme voting jam 19.00 WIB," kata M. Nuh di hadapan para muktamirin.
Dengan demikian, tahapan pemilihan Ketua Umum PBNU dalam Muktamar ke-35 NU dijadwalkan kembali berlangsung Sabtu (29/8/2026) malam sekitar pukul 19.00 WIB.
Voting tersebut akan menjadi penentu lima kandidat dengan suara terbanyak sebelum proses selanjutnya diserahkan kepada AHWA sesuai mekanisme yang telah disepakati forum Muktamar.
Berikut ini daftar Calon Kuat Ketum PBNU :
KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya): Ketua Umum PBNU petahana.
KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin): Pengasuh Pesantren Tebuireng sekaligus Ketua PWNU Jawa Timur.
KH Muhammad Yusuf Chudlori (Gus Yusuf): Pengasuh Pesantren API Tegalrejo, Magelang.
KH Zulfa Mustofa: Wakil Ketua Umum PBNU.
KH Abdul Ghaffar Rozin (Gus Rozin): Ketua PWNU Jawa Tengah.
KH Abdul Salam Shohib (Gus Salam): Pengasuh Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar, Jombang.
Imam Jazuli: Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia Cirebon.
