TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peraih Nobel Ekonomi 2024 sekaligus ilmuwan politik asal Britania Raya, James A. Robinson, menilai Indonesia telah mengalami perubahan menuju institusi politik yang lebih inklusif. Namun, menurut dia, perubahan tersebut belum diikuti pertumbuhan ekonomi seperti lompatan yang dialami Korea Selatan dan Taiwan.
Robinson menilai persoalan yang perlu dilihat kemungkinan bukan lagi terutama pada institusi politik, melainkan institusi ekonomi. Ia juga mempertanyakan apakah pola pemusatan kekuatan ekonomi pada era Presiden Soeharto masih meninggalkan warisan hingga sekarang.
Pandangan tersebut disampaikan Robinson dalam konferensi pers seusai diskusi bukunya, Mengapa Negara Gagal (Why Nations Fail), di Gramedia Matraman, Jakarta Timur, Sabtu (29/8/2026).
Robinson merupakan peraih Nobel Ekonomi 2024 dan salah satu penulis buku Why Nations Fail yang dalam edisi Indonesia berjudul Mengapa Negara Gagal.
"Saya rasa apa yang kita ketahui adalah bahwa menciptakan institusi politik inklusif merupakan semacam prasyarat untuk transisi ekonomi tersebut, tetapi itu belum... Saya tahu sedikit tentang sejarahnya, misalnya pada dekade 1980-an di mana terdapat korupsi dalam jumlah yang luar biasa besar di sini, perekonomiannya sangat teroligarki di bawah Presiden Soeharto," ungkap Robinson.
Baca juga: Peraih Nobel Ekonomi Soroti RI: Banyak Potensi Belum Tergarap
Robinson tidak menyatakan bahwa pola tersebut masih bertahan. Ia mempertanyakannya sebagai kemungkinan yang perlu dilihat dalam membaca persoalan ekonomi Indonesia.
"Saya tidak tahu apakah ada warisan dari masa itu, apakah oligarkisasi ekonomi semacam itu masih bertahan," lanjutnya.
Untuk menggambarkan cara pandangnya, Robinson mengacu pada sejumlah negara di Amerika Latin.
Menurut dia, salah satu hal yang dapat diperiksa adalah pihak yang mengendalikan sektor-sektor strategis.
"Jika saya melihat negara-negara Amerika Latin, saya akan memikirkan tentang siapa yang mengontrol sistem keuangan, siapa yang mengontrol barang-barang non-perdagangan, apa saja hambatan terhadap impor, dan sebagainya," papar Robinson.
Baca juga: Destry Damayanti Diminta Pastikan Pertumbuhan Ekonomi RI Berkualitas dan Dirasakan Publik
Robinson juga membatasi pandangannya mengenai Indonesia. Ia mengakui tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk menentukan secara persis mengapa pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih lambat dibandingkan Korea Selatan atau Taiwan dalam rentang waktu yang sama.
"Tetapi saya tidak tahu, saya bukan pakar mengenai Indonesia dan saya tidak memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk mengetahui di mana persisnya masalah-masalah itu berada," pungkas dia.
Karena itu, dugaan mengenai warisan oligarki Orde Baru dalam pernyataan Robinson tetap merupakan pertanyaan yang belum ia pastikan.
Dalam pandangan Robinson, kualitas institusi ekonomi menjadi salah satu hal yang perlu dilihat ketika membahas mengapa potensi pertumbuhan Indonesia belum tercapai sepenuhnya. Namun, ia tidak menunjuk satu penyebab secara pasti dan mengakui keterbatasan pengetahuannya mengenai kondisi Indonesia.
