TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Dinas Pariwisata Daerah Istimewa (DIY) Yogyakarta memperketat evaluasi kenyamanan dan aksesibilitas kawasan Malioboro menjelang pemberlakuan full pedestrian yang ditargetkan terealisasi pada November 2026 mendatang.
Langkah ini diambil untuk memastikan penataan sarana penunjang di jalan-jalan penghubung (sirip) tidak mengganggu kenyamanan pengunjung maupun kelancaran aktivitas pariwisata.
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merencanakan skema pembatasan kendaraan bermotor secara bertahap.
Pada tahap awal, penutupan akses kendaraan tidak langsung diberlakukan selama 24 jam penuh, melainkan dibatasi selama 13 jam setiap hari sebagai masa penyesuaian bagi masyarakat dan wisatawan.
Kepala Dinas Pariwisata DIY, Eling Priswanto, menyatakan bahwa penataan kawasan ini dirancang sebagai magnet utama untuk mendorong daya tarik wisata daerah.
"Ya tentunya pedestrian di Malioboro itu menjadi salah satu upaya untuk menarik wisatawan ke DIY, sehingga lebih ramai lagi wisatawan di Malioboro," ujar Eling.
Eling menegaskan, penerapan kebijakan ini membutuhkan keterlibatan lintas instansi, khususnya Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta, agar masa transisi menuju full pedestrian berjalan lancar tanpa merugikan pelaku usaha lokal maupun memicu penumpukan arus lalu lintas.
"Tentunya kita akan memberikan kenyamanan-kenyamanan terkait rencana pedestrian per November itu. Kami dari Dinas Pariwisata berkolaborasi dengan teman-teman Kota Yogyakarta dan dengan pihak-pihak terkait lainnya," kata Eling.
Ia menambahkan, muara dari seluruh kebijakan infrastruktur ini adalah memacu kunjungan wisata.
"Dan tentunya hal tersebut semata-mata agar meningkatkan bagaimana pariwisata di DIY lebih meningkat," tambah dia.
Baca juga: Video Akses Difabel Terhalang Portal Malioboro Viral, Sekda DIY Pastikan Desain Segera Disesuaikan
Saat ini, fokus penataan bersama Pemkot Yogyakarta menyasar jalan-jalan sirip di sekitar Malioboro.
Rekayasa dilakukan dengan memasang portal penutup untuk mencegah kendaraan bermotor menembus koridor utama Malioboro.
Meski jalur di jalan sirip tetap diberlakukan dua arah, kendaraan dilarang keras melintas masuk ke jalan utama.
"Saat ini kan sudah diterapkan juga uji coba penerapan penataan sirip-sirip di Jalan Malioboro, yang tentunya itu dalam beberapa hari ke depan akan terus dikaji bagaimana dampaknya terhadap kelancaran lalu lintas, kenyamanan para wisatawan," tutur Eling.
Pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap fasilitas penunjang di jalan sirip terbukti di lapangan. Baru
-baru ini, sebuah rekaman video memperlihatkan seorang lansia pengguna kursi roda mengalami kesulitan saat mencoba melintasi portal pembatas di Jalan Sosrowijayan—salah satu jalan sirip Malioboro.
Portal yang dipasang oleh Dinas Perhubungan DIY tersebut dimaksudkan untuk membatasi kendaraan bermotor selama uji coba pedestrian, namun desain fisiknya berisiko menjadi hambatan mobilitas bagi pengunjung difabel dan lansia jika tidak dievaluasi secara presisi.
Menjelang tenggat tersebut, pemerintah saat ini memfokuskan pembenahan pada manajemen lalu lintas di jalan-jalan sirip (gang/akses penghubung) yang dinilai masih kerap dilanggar pengguna jalan.
Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menjelaskan tenggat waktu pada bulan November 2026 tersebut merupakan acuan target agar pemerintah dapat menyusun tahapan persiapan yang terukur.
Menurutnya, penerapan kebijakan ini tidak serta-merta berjalan penuh secara instan, melainkan membutuhkan mekanisme pengaturan yang matang, terutama pada jalur-jalur sirip.
"Itu kan, ya target. Tapi kan ada mekanisme nggak full. Jadi kan kita masih juga mau melihat kembali dari sisi pengaturan sirip-sirip seperti apa gitu. Memang desain atau rencana itu kan harus ada targetnya. Supaya kita bisa mengatur langkah-langkah step-step apa saja untuk mempersiapkan itu. Sekarang yang menjadi permasalahan besar itu kan ada di sirip-sirip. Kan gitu dulu. Kita siapkan itu dulu," ungkap Ni Made, Kamis (9/7/2026). (*)
