SURYA.co.id - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI Jawa Timur memprotes lambannya respons pemerintah dalam menangani sejumlah bencana alam di Indonesia.
Mereka menggelar unjuk rasa di depan Gedung Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Senin (31/8/2026) siang.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti penanganan bencana yang dinilai belum tuntas, mulai dari gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan, Lampung, dan Aceh.
Mereka menilai dampak bencana tersebut semakin menyengsarakan masyarakat di daerah terdampak.
Ketua BEM Universitas Airlangga (Unair), M Rizqy Senja, mengungkapkan bahwa lambatnya evakuasi dan penyaluran bantuan di daerah bencana sangat kontras dengan agresifnya penggelontoran anggaran untuk program lain, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
“Kemarin teman-teman BEM Unair, ke NTT dan memang kondisinya belum terkena bantuan. Terutama di daerah pegunungan yang memang secara akses kurang dijangkau. Termasuk di Kalimantan yang sampai hari ini penanganan kebakaran belum selesai,” ucap Rizqy di sela-sela aksi.
Rizqy menegaskan, aksi turun ke jalan ini menjadi ajang refleksi bersama atas kinerja jajaran eksekutif.
“Tujuannya adalah untuk merefleksikan kondisi hari ini bahwa negara belum benar-benar cakap dalam merespons bencana hari ini,” imbuhnya.
Guna mempertegas tuntutan, massa aksi tidak hanya menyuarakan orasi dan mimbar bebas, tetapi juga menggelar aksi teatrikal, tabur bunga, serta doa bersama.
“Ini sebagai pernyataan sikap kami,” pungkas Rizqy.
Selain menuntut efisiensi penanggulangan bencana, mahasiswa juga menyentil sikap represif aparat dan pemerintah dalam menghadapi gelombang aspirasi rakyat.
Mahasiswa Ilmu Politik Unair, Jack, mengingatkan pentingnya menjaga esensi kebebasan berpendapat di negara berbasis demokrasi.
“Kami memberikan kritik bagaimana sikap negara dalam merespon demonstrasi yang ada. Sebagai pemerintah harus menyikapi persoalan yang ada itu dengan lapang dada,” ucapnya.
Jack menyayangkan tindakan sebagian pihak keamanan yang kerap menekan massa dibanding mendengarkan substansi tuntutan yang dibawa.
“Seharusnya pemerintah itu mendengarkan bukannya malah merespon dengan menekan para demonstran yang ada. Karena negara kita merupakan negara demokrasi,” tutup Jack.
