TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN — Persoalan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan tajam di tingkat legislatif.
Anggota DPRD Kota Balikpapan, Andi Arif Agung, secara tegas mempertanyakan rendahnya realisasi persetujuan kuota BBM subsidi yang dinilai jauh dari Angka Kebutuhan Nyata (AKN) masyarakat di lapangan.
Berdasarkan data perencanaan tahun 2026, Kota Balikpapan sebenarnya membutuhkan alokasi BBM subsidi jenis Pertalite sebanyak 177.039 KL serta Biosolar 88.667 KL.
Kendati demikian, realisasi persetujuan kuota yang diberikan justru terpaut sangat jauh dari angka yang diajukan.
BBM jenis Pertalite tercatat hanya disetujui sebesar 51.868 KL, sementara Biosolar disetujui sebanyak 83.214 KL.
Baca juga: Dishub Paser Minta Pengelola SPBU Atur Antrean Pengisian BBM Agar Tak Ganggu Lalu Lintas
Realisasi ini, jumlah untuk Biosolar tersebut bahkan sudah termasuk alokasi bagi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Nelayan.
Menanggapi ketimpangan yang signifikan ini, politisi Partai Golkar Balikpapan ini menyampaikan rasa prihatin dan kekecewaannya.
Ia menilai pemerintah pusat maupun pihak terkait perlu lebih jeli melihat pertumbuhan mobilitas dan aktivitas ekonomi di Balikpapan sebagai kota penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Kebutuhan riil kita untuk Pertalite itu di angka lebih dari 177 ribu kiloliter, tapi yang disetujui tidak sampai sepertiganya, yakni hanya sekitar 51 ribuan kiloliter.
Begitu juga dengan Biosolar yang hanya disetujui 83 ribu kiloliter dari kebutuhan 88 ribu kiloliter, dan itu pun sudah dibagi lagi untuk SPBU Nelayan. Jelas ini tidak seimbang dan akan berdampak langsung pada aktivitas masyarakat," ujar Andi Arif Agung saat rapat dengar pendapat dengan Pertamina, Hiswana Migas di gedung DPRD Balikpapan.
Menurutnya, ketimpangan antara kuota dan kebutuhan ini menjadi akar utama dari berbagai persoalan klasik di lapangan, mulai antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU hingga potensi kelangkaan yang merugikan masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro.
Sebagai wakil rakyat, anggota DPRD Kota Balikpapan dari Dapil Balikpapan Tengah ini mendesak agar instansi berwenang bersama PT Pertamina segera melakukan evaluasi ulang terhadap formula penghitungan kuota BBM subsidi untuk Kota Balikpapan.
Mengingat status Balikpapan saat ini sebagai gerbang utama IKN, arus kendaraan dan mobilitas logistik mengalami lonjakan yang tidak bisa disamakan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Pihaknya berencana akan segera memanggil pihak-pihak terkait untuk RDP guna mencari solusi konkrit agar kuota tambahan dapat segera direalisasikan demi menjaga stabilitas ekonomi dan kenyamanan warga Kota Balikpapan.
Kepala BPH Migas Wahyudi menyatakan, persoalan antrean panjang kendaraan di SPBU bukan disebabkan oleh kekurangan kuota BBM untuk Balikpapan.
Ia menegaskan kuota BBM saat ini masih mencukupi kebutuhan masyarakat.
“Kalau masalah kuota, Insyaallah ini cukup,” tegas Wahyudi.
Baca juga: Harga BBM Pertamina Naik Mulai 1 September 2026, Ini Harga di SPBU Kaltim dan Seluruh Indonesia
Menurut Wahyudi, kebutuhan BBM tetap akan dipantau karena konsumsi masyarakat bersifat dinamis.
Apabila kebutuhan meningkat menjelang akhir tahun, penyesuaian kuota akan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi.
“Kalau terjadi di akhir tahun perlu dilakukan penyesuaian, otomatis kita evaluasi bersama. Masalah kuota itu bergerak karena sesuai dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat,” jelasnya.
BPH Migas juga mencermati perubahan pola konsumsi masyarakat. Salah satu faktor yang ikut mendorong peningkatan permintaan BBM subsidi adalah adanya pergeseran konsumen dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi.
Kondisi tersebut akan terus disimulasikan agar ketersediaan BBM di Balikpapan tetap terjaga sekaligus mengurai antrean panjang yang terjadi di lapangan. (*)
