Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiagakan 1.027 personel lintas instansi dan 29 mobil tangki untuk mengantisipasi dampak puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga September 2026.
Kesiapsiagaan difokuskan pada antisipasi kekeringan, kekurangan air bersih, kebakaran, dan penurunan kualitas udara.
“Terlebih dengan kondisi El Nino yang diprediksi berlangsung hingga awal 2027. Dampaknya perlu diantisipasi, mulai dari kekeringan, kekurangan air bersih, kebakaran, hingga penurunan kualitas udara,” kata Pramono usai menjadi pembina dalam Apel Jaga Jakarta di Lapangan Monas, Jakarta, Rabu.
Sebanyak 1.027 personel yang disiagakan berasal dari unsur pemerintah, seperti TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), BMKG, PAM Jaya, PMI, relawan, serta mitra kebencanaan.
Pemantauan wilayah rawan dan koordinasi lintas sektor juga diperkuat agar respons dapat dilakukan lebih cepat.
Untuk mengantisipasi kekurangan air bersih, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta menyiapkan 29 mobil tangki dari 10 instansi/lembaga.
Pemetaan wilayah rawan dan kebutuhan warga juga dilakukan hingga tingkat kelurahan.
Pramono menekankan agar jajaran tidak menunggu kondisi darurat terjadi sebelum mengambil langkah penanganan.
“Pastikan air bersih tersedia, cegah kebakaran, jaga kualitas udara dan kesehatan warga, serta pantau stok pangan,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta Marulitua Sijabat mengatakan masyarakat yang mengalami kekurangan air bersih selama musim kemarau dapat segera melapor melalui layanan darurat 112.
BPBD telah berkoordinasi dengan PAM Jaya untuk menindaklanjuti laporan dan memfasilitasi distribusi air bersih ke lokasi yang membutuhkan.
Mekanisme tersebut juga telah disosialisasikan kepada jajaran pemerintah kota, kecamatan, dan kelurahan.
“Setelah laporan diterima, BPBD akan berkoordinasi dengan PAM Jaya untuk memfasilitasi distribusi air bersih ke lokasi yang membutuhkan. Ini yang kami sosialisasikan ke jajaran wali kota, kecamatan, dan kelurahan,” jelas Maruli.
