TRIBUNSORONG.COM, AIMAS - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya menegaskan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) merupakan organisasi profesi yang berperan memperkuat kapasitas, profesionalisme, konsolidasi, dan pengabdian guru.

Kepala Disdikbud Kabupaten Sorong Andreas Taa mengatakan, PGRI memiliki peran penting dalam memperjuangkan kepentingan profesi sekaligus mendorong peningkatan mutu pendidikan di daerah.

Baca juga: Pemkab Sorong Perkuat Sinergi CSR untuk Program Papua Cerdas dan Sehat

Hal itu disampaikan Andreas saat menghadiri rapat kerja perdana PGRI Kabupaten Sorong, Selasa (1/9/2026).

“PGRI bukan organisasi politik, tetapi organisasi profesi. Anggotanya adalah seluruh guru di Kabupaten Sorong,” kata Andreas.

Menurutnya, rapat kerja perdana menjadi momentum bagi pengurus PGRI untuk memperkuat konsolidasi organisasi dan menyusun program strategis guna meningkatkan profesionalisme guru.

Baca juga: Resmi Jadi Sekda Kabupaten Sorong, Nimrod Sesa Siap Kawal Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati Sorong 

Andreas juga mengingatkan guru agar memandang profesinya bukan sekadar pekerjaan, tetapi sebagai bentuk pelayanan dan pengabdian kepada peserta didik.

Ia menyoroti tantangan guru yang mengabdi di wilayah pedalaman dan daerah dengan keterbatasan akses.

“Kita berharap guru melihat profesinya sebagai pelayanan dengan hati, berangkat dari panggilan jiwa dan mengabdi di daerah-daerah pedalaman,” ujarnya.

Andreas menilai mutu pendidikan sangat dipengaruhi kualitas dan komitmen guru. 

Karena itu, peningkatan kompetensi dan profesionalisme harus menjadi perhatian bersama.

Selain kompetensi, kesejahteraan guru juga dinilai penting dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan. 

Menurut Andreas, perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan guru terus meningkat melalui berbagai skema tunjangan dari pemerintah pusat.

Ia menjelaskan, tambahan penghasilan guru bersumber dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan disalurkan langsung ke rekening guru yang memenuhi persyaratan.

“Tambahan penghasilan guru bersumber dari pemerintah pusat dan disalurkan langsung kepada guru yang memenuhi persyaratan,” ucapnya.

Sekretariat PGRI

Terkait rencana pembangunan sekretariat PGRI Kabupaten Sorong, Andreas mengatakan pemerintah daerah masih membahas kebutuhan tersebut.

Baca juga: Nimrod Sesa Resmi Jabat Sekda Kabupaten Sorong, Johny Kamuru: Ini Jabatan Karier, Bukan Politik

Menurutnya, PGRI perlu memiliki lahan terlebih dahulu sebagai lokasi sekretariat. 

Keberadaan sekretariat penting sebagai tempat konsultasi, koordinasi, dan pelaksanaan kegiatan organisasi.

“Kalau PGRI punya tanah dulu supaya mereka ada tempat sebagai wadah untuk konsultasi. Selama ini mereka menggunakan sekolah-sekolah,” katanya.

Ia menambahkan, Pemkab Sorong pada prinsipnya dapat mempertimbangkan dukungan terhadap pembangunan sekretariat setelah PGRI memiliki lokasi yang jelas.

Ketua PGRI Kabupaten Sorong Karolina Jitmau mengatakan, rapat kerja perdana digelar untuk menyusun program kerja organisasi selama satu tahun ke depan.

Baca juga: Nimrod Sesa Dilantik Jadi Sekda Kabupaten Sorong Definitif, Ini Pesan Bupati Johny Kamuru

Program tersebut merupakan turunan agenda PGRI dari tingkat pusat dan provinsi yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan di Kabupaten Sorong.

“Rapat kerja ini kami lakukan untuk merancang program-program yang akan dilaksanakan satu tahun ke depan. Programnya berkaitan dengan peningkatan kompetensi guru dan kemajuan PGRI di Kabupaten Sorong,” ujar Karolina.

Dalam penyusunan program, PGRI menghimpun usulan dari 11 cabang yang tersebar di Kabupaten Sorong. Usulan tersebut selanjutnya diselaraskan dengan program kerja pengurus kabupaten.

Karolina mengatakan sejumlah persoalan guru menjadi perhatian, mulai dari peningkatan kompetensi, kesejahteraan, keamanan hingga persoalan kepegawaian.

“Kami memperhatikan kualitas guru, kesejahteraan, keamanan, dan berbagai persoalan yang berkaitan dengan guru,” katanya.

PGRI Kabupaten Sorong juga akan terus berkoordinasi dengan Disdikbud untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi guru, termasuk guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dinilai belum seluruhnya terakomodasi.

Karolina menegaskan, PGRI mengedepankan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan guru.

“Kami tidak ingin saling menyalahkan, tetapi bersama-sama mencari solusi,” katanya.

Melalui rapat kerja tersebut, PGRI Kabupaten Sorong diharapkan mampu menghasilkan program yang memperkuat organisasi sekaligus berdampak pada peningkatan kompetensi, kesejahteraan, dan profesionalisme guru.

Dengan guru yang semakin kompeten dan sejahtera, kontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Sorong diharapkan semakin kuat. (tribunsorong.com/taufik nuhuyanan)