SURYA.CO.ID - Akhirnya Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah, Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, penyedia menu makan bergizi gratis (MBG) yang diduga menjadi penyebab keracunan ratusan santri, muncul ke publik.
Kepala SPPG Kalitengah bernama Rafli Ridho ini meminta maaf secara terbuka ke publik atas insiden keracunan.
“Mohon maaf ya, saya menyesal,” kata Rafli Ridho kepada awak media, Rabu (2/9/2026).
Rafli mengatakan, pihaknya mengolah menu MBG sejak pukul 05.30 WIB.Kemudian, disalurkan ke penerima pukul 11.00 WIB.
Hari itu menu yang disajikan berupa nasi putih, telur orak arik, tempe bumbu bali, tumis buncit baby corn dan apel dari SPPG Kalitengah, Tanggulangin.
Baca juga: Sosok Pemilik SPPG yang Buat 512 Santri di Sidoarjo Keracunan MBG Disorot, DPR: Harus Ditindak Tegas
Makanan tersebut hanya tahan hingga 4 jam.
Sebelum dikonsumsi oleh penerima MBG, makanan akan diuji penilaian terlebih dahulu oleh PIC pihak sekolah untuk menentukan kualitas produk.
“Di situ kan ada organoleptik (penguji atau penilai suatu produk). Jadi setiap ke sekolahan itu ada uji yang nantinya itu dicicipi oleh PIC pihak sekolah. Nah, setelah saya tanya, katanya aman, enggak ada masalah di makanan itu. Tapi kenapa kok keracunan lah itu yang saya tidak tahu,” ungkapnya.
Selain santri dan santriwati Ponpes Manba’ul Hikam, pihaknya juga menerima laporan keracunan dari siswa SDN Kalitengah 1 dan 2.
Dari 19 lembaga pendidikan yang terdampak, total sudah 566 pelajar diduga keracunan MBG, 88 di antaranya masih dirawat di rumah sakit.
Dikonfirmasi terpisah, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyebut, SPPG Kalitengah sudah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Sebenarnya SPPG ini sudah memperoleh SLHS. Catatan-catatan asesmen juga menunjukkan sarana prasarananya memadai. Tenaga-tenaganya juga banyak yang sudah mengikuti sertifikasi penjamah makanan. Sertifikasi halal pun juga sudah diperoleh,” kata Emil yang merupakan Ketua Satgas MBG Jatim, Rabu (2/9/2026).
Emil mengatakan, untuk membuktikan dugaan keracunan itu berasal dari menu MBG yang disalurkan SPPG Kalitengah, perlu dilakukan pengecekan dan investigasi lebih lanjut.
Menurutnya, faktor keracunan bisa berasal dari sistem pengolahan atau bahan makanan.
“SLHS ini menilai sistem dan sarpras. Tetapi tetap saja dengan sarpras dan sistem, masih ada ruang kalau misalnya katakan lah bahan makanannya dari awalnya, atau timing pelaksanaan menyimpang dari SOP yang diverifikasi, itu bisa saja menyebabkan masalah,” ujarnya.
Emil mengatakan, berdasarkan catatan hasil uji laboratorium menu MBG dalam kasus keracunan di Jatim, seringkali menunjukkan adanya bakteri.
Namun, akan dipastikan lebih lanjut oleh pihak BGN.
“Nah, tadi kita juga coba tanya, menunya apa sih hari ini? Menunya kan nasi dengan telur orak-arik dan ada sayur. Ada yang bilang sayurnya kayaknya, tapi ternyata kita ketemu dua anak enggak dimakan sayurnya. Biasa kan ada anak-anak yang enggak hobi makan sayur, tapi yang dimakan orak-arik telur tempenya,” jelasnya.
Pihaknya akan meneliti kasus ini, mulai dari bahan makanan, kondisi dapur, proses pendistribusian melalui tahapan epidemiologi.
SPPG Kalitengah pun saat ini telah ditutup sementara.
Emil meminta agar seluruh penerima MBG dari SPPG Kalitengah untuk melapor dan berobat ketika mengalami keluhan kesehatan tanpa khawatir soal biaya.
Pihaknya ingin memastikan seluruh korban tertangani.
“Nah, yang berikutnya yang kita khawatirkan jangan-jangan ada juga yang sebenarnya sakit tapi tidak datang ke rumah sakit. Mungkin menganggap, ah diare. Dicoba ditangani secara mandiri. Tapi kalau tidak ditangani dengan pengobatan yang optimal, khawatirnya nanti ada kendala-kendala di kemudian hari,” pungkasnya.
Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) meminta sosok pemilik SPPG itu diperjelas.
Menurutnya hal itu penting agar pertanggungjawaban terhadap kasus tersebut dapat dilakukan secara jelas.
"Yang pertama harus jelas dulu itu SPPG-nya punya siapa? Kepala SPPG-nya siapa agar pertanggungjawabannya jelas oleh BGN," kata Irma saat dihubungi Tribunnews.com, Rabu (2/9/2026).
Politisi Partai Nasdem ini mengatakan kasus keracunan dalam pelaksanaan program MBG masih terjadi meski telah terjadi pergantian Kepala BGN.
Karena itu, menurutnya, persoalan tersebut tidak cukup hanya disikapi dengan menyampaikan empati kepada korban.
"Masalahnya sejak Kepala BGN diganti pun keracunan tetap ada dan lumayan banyak," ujar legislator Partai NasDem itu.
Irma menegaskan, Komisi IX DPR RI sebelumnya telah menyarankan agar pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap SPPG yang secara fisik maupun standar kelayakannya tidak memenuhi persyaratan.
"Kami di Komisi IX sudah menyarankan. Yang dibutuhkan itu bukan sekadar empati pada korban. Tapi segera ambil tindakan tegas pada SPPG yang kondisi fisiknya tidak memenuhi syarat," ucapnya.
Menurut Irma, penindakan tersebut harus berlaku terhadap seluruh SPPG tanpa melihat lokasi maupun bentuk lembaga yang menjadi mitra, termasuk SPPG yang melayani pondok pesantren.
"Mau ponpes atau apa pun," katanya. (kompas.com)
