TRIBUNNEWSMAKER.COM - Kasus dugaan keracunan massal yang dialami ratusan santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Tanggulangin, Sidoarjo, setelah menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian serius DPR RI.

Hingga Rabu pagi, sebanyak 516 korban dilaporkan telah dirujuk ke delapan rumah sakit di Sidoarjo. Dari jumlah tersebut, 339 korban mendapat penanganan di RSUD Notopuro.

Dari 339 santri yang dibawa ke RSUD Notopuro, sebanyak 334 orang telah diperbolehkan pulang. Sementara lima santri lainnya masih menjalani observasi karena masih mengeluhkan kondisi lemas dan mual.

Para santri sebelumnya mengalami sejumlah gejala, mulai dari pusing, mual, muntah hingga diare setelah mengonsumsi menu MBG pada Selasa malam.

Kejadian tersebut kini tengah ditelusuri Pemkab Sidoarjo bersama Dinas Kesehatan. Pemeriksaan dilakukan di Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) di Kali Tengah, Tanggulangin, yang diketahui menyuplai sekitar 2.800 porsi makanan setiap hari ke pesantren dan sekolah di wilayah tersebut.

Anggota Komisi 9 DPR RI Edy Wurianto menilai kejadian tersebut harus menjadi peringatan serius bagi Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program MBG.

Edy meminta penanganan terhadap seluruh korban menjadi prioritas. Ia juga menegaskan persoalan biaya pengobatan tidak semestinya dibebankan kepada keluarga korban.

“Penanganan korban harus dilakukan dengan baik... biayanya harus ditanggung oleh pemerintah,” kata Edy dikutip dari YouTube KOMPASTV, Rabu (02/09/2026).

Menurut dia, persoalan tidak boleh berhenti pada penanganan para santri yang mengalami gangguan kesehatan. Sistem penyediaan dan pengawasan makanan juga harus dievaluasi untuk memastikan kejadian serupa tidak kembali terjadi.

Edy bahkan meminta SPPG yang memasok makanan dalam kasus tersebut untuk sementara disuspensi sembari dilakukan pemeriksaan.

“Saya minta SPPG-nya disuspen, kepala SPPI-nya diaudit,” tegasnya.

Ia menilai audit penting dilakukan untuk memastikan seluruh prosedur operasional telah dijalankan sesuai standar. Terlebih, program MBG melibatkan distribusi makanan dalam jumlah besar kepada masyarakat.

Edy juga menyoroti perlunya pengawasan dari pihak eksternal. Menurut dia, BGN tidak dapat bekerja sendirian dalam mengawasi seluruh SPPG yang tersebar di berbagai wilayah.

“BGN nggak bisa main sendiri menangani segitu banyak SPBG,” ujarnya.

Ia menyebut keterlibatan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Dinas Kesehatan, hingga Puskesmas diperlukan untuk memperkuat pengawasan terhadap keamanan pangan.

“Keterlibatan BPOM betul-betul dibutuhkan sebagai pihak eksternal,” kata Edy.

Selain pengawasan, kualitas bahan baku juga menjadi perhatian. Edy mengingatkan bahwa bahan makanan sederhana seperti sayuran sekalipun dapat menjadi sumber masalah apabila tidak melalui proses kebersihan dan pengolahan yang benar.

“Sayuran meskipun kita terlihat sederhana, tapi kalau sayurannya nggak bersih... maka potensi keracunan pasti tinggi,” tuturnya.

Kasus dugaan keracunan massal di Sidoarjo ini pun dinilai menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan MBG secara menyeluruh, terutama dari sisi standar keamanan pangan, pengawasan SPPG dan kepatuhan terhadap SOP.

Komisi 9 DPR RI berencana memanggil Kepala BGN untuk membahas persoalan tersebut. Pemanggilan itu akan menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG.

“Kami pasti akan mengundang di Komisi 9 mungkin minggu ini atau minggu depan... nanti akan kita bahas secara menyeluruh,” kata Edy.

(TribunNewsmaker.com/Eri Ariyanto)