Liputan6.com, Jakarta - Laut Indonesia menyimpan potensi sumber daya ikan yang besar, tetapi untuk menjangkaunya dibutuhkan armada dengan kemampuan yang lebih memadai. Pemerintah kini menyiapkan pembangunan 4.582 kapal ikan modern secara bertahap hingga 2029.
Program tersebut ditargetkan mendorong produksi perikanan tangkap nasional hingga 2,3 juta ton per tahun. Namun, pembangunannya saat ini belum masuk tahap realisasi fisik.
"Pemerintah menargetkan pembangunan kapal ikan modern sebanyak 4.582 unit secara bertahap mulai 2026 hingga 2029. Saat ini, program tersebut masih dalam tahap persiapan dan belum memasuki tahap realisasi fisik,” kata Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Muhammad Qodari dikutip dari siaran pers, Kamis (2/9/2026).
Meski masih dalam tahap persiapan, pemerintah menargetkan pembangunan 50 kapal berukuran 30 Gross Tonnage (GT) pada 2026.
Armada yang disiapkan nantinya memiliki rentang kapasitas cukup lebar, mulai dari 10 GT hingga 2.500 GT. Kapal-kapal tersebut akan digunakan untuk berbagai kebutuhan, dari penangkapan ikan di perairan dekat pantai hingga operasi penangkapan dan pengangkutan ikan dalam skala besar di laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).
Dengan armada tersebut, pemerintah berharap aktivitas penangkapan ikan tidak hanya bertumpu pada wilayah perairan yang selama ini mudah dijangkau nelayan, tetapi juga dapat menjangkau potensi perikanan di laut lepas.
Qodari mengatakan modernisasi armada menjadi bagian dari upaya memperkuat sektor kelautan dan perikanan. Sektor tersebut diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi lebih luas bagi masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan.
"Melalui program ini, pemerintah menargetkan peningkatan produksi perikanan tangkap hingga 2,3 juta ton per tahun, peningkatan pendapatan nelayan sebesar Rp20,6 triliun per tahun, serta peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor sumber daya alam perikanan sebesar Rp1,8 triliun per tahun," jelasnya.
Bukan hanya produksi ikan yang ditargetkan meningkat. Program ini juga diproyeksikan menyerap hingga 89 ribu tenaga kerja. Mereka akan mengisi berbagai kebutuhan, mulai dari operator kapal, tenaga administrasi, hingga pengurusan dokumen kapal.
"Dari jumlah tersebut, 55 ribu orang di antaranya dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan awak kapal perikanan, seperti nakhoda, perwira, kepala kamar mesin, dan anak buah kapal," tutur Qodari.
Untuk membangun ribuan kapal tersebut, pemerintah memperkirakan kebutuhan investasi mencapai Rp125,5 triliun.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) nantinya akan melibatkan industri galangan kapal dalam negeri. Pelibatan tersebut diharapkan ikut menggerakkan industri domestik sekaligus membuka lapangan pekerjaan.
Pemerintah juga menilai pembangunan kapal di dalam negeri dapat menjadi pintu masuk bagi alih teknologi, terutama teknologi yang sebelumnya masih bergantung pada pihak luar negeri.
"Pemerintah ingin memastikan potensi kelautan Indonesia benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat," pungkas dia.
