TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO - DPRD Kabupaten Banyumas rencananya akan menetapkan alokasi anggaran APBD untuk operasional bus Trans Banyumas pada 8 September 2026.

Operasional bus Trans Banyumas yang dianggarkan senilai Rp14 miliar itu masuk dalam Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan 2026.

Banggar DPRD Banyumas menegaskan, anggaran tersebut sudah direncanakan sejak awal 2026, sehingga tidak mengambil pos anggaran di bidang lain.

Baca juga: Nasib Awak Trans Banyumas Menanti Kepastian, Pemkab Targetkan Beroperasi Lagi Awal Oktober

• Truk Crane Diduga Rem Blong, Hantam 4 Motor Sekaligus di Mojosongo Solo, 6 Orang Terluka

Ketua DPRD Kabupaten Banyumas, Agus Priyanggodo mengatakan, Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sudah menerima angka yang diusulkan oleh Dishub untuk pengalokasian bus Trans Banyumas. 

Anggaran yang dialokasikan sekira Rp14 miliar hingga Desember 2026.

Tetapi anggaran tersebut memang sudah disiapkan sejak awal 2026.

"Sebenarnya kami sudah jauh-jauh hari mengantisipasi karena paham betul bahwa Kementerian Perhubungan akan menyerahkan penuh operasional Bus Trans Banyumas ke daerah," katanya, Rabu (2/9/2026).

Agus mengungkapkan, karena sejak awal sudah mempersiapkan sehingga sumber anggaran Rp14 miliar itu tidak mengambil dari pos anggaran di bidang lain.

Menurutnya, Kemenhub awalnya akan menyerahkan di awal 2026.

Tetapi karena anggaran operasional bus yang cukup besar, Pemkab Banyumas bersama Komisi 2 DPRD Kabupaten Banyumas berkonsultasi meminta perpanjangan waktu kepada Kemenhub.

"Sehingga hari cuma membutuhkan waktu penetapan. Jadwal penetapan yang diusulkan oleh kami pada 8 September 2026. Ditetap dalam Perda Anggaran Perubahan," jelasnya. 

Menurut Agus, DPRD berkomitmen terkait pelayanan terhadap masyarakat akan mendapatkan ruang yang cukup luas.

Dia menilai, selama ini kehadiran bus Trans Banyumas sangat membantu banyak masyarakat. 

Sedangkan untuk alokasi anggaran operasional di 2027, saat ini belum masuk pembahasan di DPRD.

"Kami berharap, bus trans ini memberikan manfaat kepada masyarakat Banyumas secara luas." 

"Kemudian pemerintah daerah, terus berkomitmen dan konsisten agar bantuan dari pemerintah pusat ini dilaksanakan secara baik," ungkapnya. (*)