TRIBUNJAKARTA.COM - Persoalan keselamatan menjadi salah satu alasan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan pembenahan sistem transportasi laut di Kepulauan Seribu.
Sepanjang 2026, tercatat tujuh kecelakaan yang melibatkan kapal tradisional di wilayah tersebut.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, kondisi itu tidak terlepas dari belum seragamnya standar keselamatan kapal yang beroperasi melayani masyarakat.
Sejumlah kapal tradisional, kata dia, masih belum memenuhi standar keselamatan pelayaran dan bahkan ada yang beroperasi melebihi kapasitas.
Kesadaran penumpang dalam menggunakan perlengkapan keselamatan seperti jaket pelampung juga dinilai masih rendah.
"Ke depan, Kepulauan Seribu sebagai destinasi wisata kelas dunia, tetapi sistem transportasinya saat ini masih berorientasi sebagai angkutan dasar masyarakat," ujar Budi saat rapat evaluasi bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Tak hanya persoalan keselamatan, kapasitas layanan angkutan laut resmi di Kepulauan Seribu saat ini juga masih terbatas.
Budi menyebut armada angkutan resmi baru mampu melayani sekitar 21 persen kebutuhan masyarakat.
Akibatnya, sebagian besar pergerakan warga masih mengandalkan kapal tradisional dengan standar pelayanan, kenyamanan, dan keselamatan yang belum seragam.
Kondisi tersebut mendorong Pemprov DKI menyiapkan sistem transportasi laut yang dinilai lebih aman, nyaman, dan terintegrasi.
Salah satu langkah yang tengah disiapkan yakni memberikan penugasan kepada PT Transjakarta untuk mengelola angkutan laut di Kepulauan Seribu.
Pengelolaan tersebut ditargetkan mulai berjalan pada Juni 2027.
Budi mengatakan, pembenahan transportasi laut juga menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI mengurangi kesenjangan antara Kepulauan Seribu dengan wilayah Jakarta lainnya.
"Pemprov DKI Jakarta saat ini bagaimana berusaha mengurangi ketimpangan yang ada antara Kepulauan Seribu dan juga di kota-kota di DKI Jakarta. Dalam rangka apa? Dalam rangka bagaimana Kepulauan Seribu tidak tertinggal di saat nanti Jakarta menjadi kota global," katanya.
Direktur Utama PT Transjakarta Welfizon Yuza mengatakan, proses peralihan pengelolaan angkutan laut saat ini masih dibahas bersama Pemprov DKI Jakarta.
Transjakarta menargetkan masa transisi berlangsung sekitar satu tahun sebelum layanan mulai beroperasi pada Juni 2027.
Sebagai bagian dari persiapan, Transjakarta telah mengunjungi lima pulau, yakni Pulau Pari, Pulau Pramuka, Pulau Panggang, Pulau Kelapa, dan Pulau Harapan.
Dari kunjungan tersebut, Transjakarta menghimpun aspirasi warga terkait kebutuhan transportasi laut.
Aspirasi yang diterima antara lain peningkatan cakupan dan frekuensi layanan, konektivitas antarpulau, kemudahan pembelian tiket, peningkatan standar keselamatan, hingga tata kelola kapal tradisional.
Transjakarta juga telah bertemu dengan para operator dan pengusaha kapal tradisional.
Welfizon menyebut terdapat harapan agar pelaku usaha kapal tradisional dapat dilibatkan dalam sistem transportasi laut yang nantinya dikelola Transjakarta.
"Kami juga kemarin bertemu dengan operator ataupun pengusaha-pengusaha kapal tradisional. Harapan mereka adalah, berkaca dengan sistem yang ada di darat, ada peluang kerja sama dengan pelaku usaha kapal tradisional untuk bisa menjadi operator," kata Welfizon.
Sebelum mengambil alih pengelolaan, Transjakarta menyiapkan kajian strategis yang mencakup berbagai aspek.
Kajian tersebut meliputi regulasi, model operasional, sumber daya manusia, kepelabuhanan, skema peralihan, model bisnis, analisis pasar dan permintaan, hingga proyeksi keuangan serta kondisi sosial masyarakat.
Pada tahap awal, aset milik Dishub DKI Jakarta akan dioptimalkan, mulai dari kapal, dermaga, hingga fasilitas pelabuhan.
Sistem ticketing dan teknologi layanan juga akan dibenahi untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
Untuk pengembangan jangka panjang, Transjakarta mempertimbangkan konsep hub and spoke.
Melalui konsep tersebut, kapal berkapasitas besar akan melayani rute utama dari Jakarta menuju pulau tertentu. Selanjutnya, perjalanan dapat diteruskan menggunakan kapal pengumpan menuju pulau-pulau lainnya.
Pengembangan layanan nantinya tidak hanya menyasar mobilitas penumpang.
Transjakarta juga menyiapkan pengembangan layanan untuk mendukung distribusi logistik dan sektor pariwisata di Kepulauan Seribu.
Selain pendapatan tiket, sejumlah potensi bisnis pendukung juga akan dikaji, seperti kepelabuhanan, logistik, dan pariwisata.
"Ini untuk memperkuat keberlanjutan usaha jangka panjang dan membangun kemandirian secara finansial," tandasnya.
