TRIBUNMANADO.COM, SITARO – Persoalan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di Kecamatan Biaro, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), kembali menjadi keluhan masyarakat.

Kondisi tersebut paling dirasakan para nelayan yang menggantungkan hidup dari aktivitas melaut.

Keterbatasan akses BBM, khususnya Pertalite, membuat nelayan harus mencari bahan bakar hingga ke wilayah lain.

Padahal, Kecamatan Biaro dikenal sebagai salah satu wilayah kepulauan dengan masyarakat yang banyak menggantungkan kehidupan pada sektor perikanan.

• Warga Biaro Kabupaten Sitaro Keluhkan Kapal Tak Singgah, Stok Sembako Mulai Menipis

Ironisnya, fasilitas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang sebelumnya telah dibangun di Biaro kini tidak lagi beroperasi.

Salah seorang warga, Aan Kantor, mengatakan persoalan sulitnya mendapatkan BBM di Biaro bukan baru terjadi.

“Sudah beberapa tahun Biaro punya SPBU, tetapi sangat disayangkan sekarang sudah lama terbengkalai. BBM Pertalite tidak ada lagi,” ujar Aan.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat nelayan harus mengeluarkan biaya dan tenaga lebih besar hanya untuk mendapatkan BBM.

Bahkan, sebagian nelayan terpaksa membawa perahu menuju wilayah Likupang hingga Kota Manado untuk mencari bahan bakar.

Tak hanya membeli BBM, nelayan Biaro juga terkadang membawa hasil tangkapan ke wilayah Likupang maupun Bitung untuk dijual. Hasil penjualan ikan kemudian digunakan untuk membeli kebutuhan BBM.

“Kadang nelayan harus menjual ikan ke Likupang atau Bitung demi mendapatkan BBM dari sana,” ungkapnya.

Persoalan nelayan di Biaro ternyata tidak berhenti pada sulitnya mendapatkan BBM.

Warga juga mengeluhkan belum tersedianya pabrik es yang dapat menunjang aktivitas perikanan.

Padahal, es menjadi kebutuhan penting untuk menjaga kualitas ikan sebelum hasil tangkapan dibawa ke pasar atau dikirim ke daerah lain.

Ketiadaan fasilitas tersebut membuat biaya operasional nelayan semakin tinggi dan rantai distribusi hasil tangkapan menjadi lebih panjang.

“Biaro ini pulau yang kaya dengan ikan. Tetapi fasilitas untuk mendukung nelayan masih sangat terbatas,” kata Aan.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro memberikan penjelasan terkait tidak beroperasinya SPBU di Biaro.

Kabag Ekonomi Pemkab Sitaro, Jelin Langitan, saat dikonfirmasi TribunManado.com melalui WhatsApp, mengatakan fasilitas SPBU di Biaro sebenarnya telah dibangun oleh pemerintah daerah.

Menurut Jelin, pengusaha yang memasok BBM ke SPBU tersebut mengaku mengalami kerugian karena volume pembelian masyarakat dinilai masih rendah.

“Pemerintah daerah kan sudah bikin itu SPBU yang di Biaro. Cuma yang jadi masalahnya pengusaha yang ambil minyak jual di situ mengalami kerugian karena tingkat beli masyarakat di Biaro itu sedikit,” jelas Jelin.

Ia mengatakan, pengusaha sebelumnya telah membawa BBM ke Biaro untuk dijual melalui SPBU yang tersedia. Namun karena BBM yang dibawa tidak terserap secara maksimal, pengusaha merasa tidak memperoleh keuntungan.

“Mereka membawa minyak ke situ, SPBU-nya sudah dibuat, cuma masyarakatnya tidak beli minyak. Jadi mengakibatkan susut. Pengusaha merasa tidak ada keuntungan dari hal itu, makanya mereka sudah tidak membawa ke situ dan tidak menggunakan lagi SPBU,” ujarnya.

“Masalahnya itu minyaknya tidak laku di situ, katanya,” tambahnya.

Penjelasan pemerintah tersebut menunjukkan bahwa persoalan BBM di Biaro tidak semata-mata berkaitan dengan keberadaan fasilitas SPBU, tetapi juga menyangkut mekanisme distribusi dan keekonomian penyaluran BBM ke wilayah kepulauan.

Warga berharap pemerintah dapat mencari skema distribusi yang memungkinkan BBM tetap tersedia secara rutin di Biaro, tanpa membebani masyarakat dengan biaya perjalanan ke wilayah lain.

Pemerintah juga diharapkan dapat mengevaluasi kembali pemanfaatan SPBU yang telah dibangun agar fasilitas tersebut tidak berakhir menjadi bangunan yang terbengkalai.

Terlebih, kebutuhan BBM bagi nelayan bukan sekadar kebutuhan konsumsi.

BBM merupakan salah satu komponen utama dalam operasional melaut dan berkaitan langsung dengan penghasilan masyarakat.

Di sisi lain, pembangunan fasilitas pendukung seperti pabrik es juga dinilai penting agar potensi perikanan Biaro dapat dikelola secara lebih optimal.

Jika persoalan BBM, fasilitas penyimpanan, hingga pemasaran hasil tangkapan dapat dibenahi, potensi sektor perikanan Biaro diyakini mampu memberikan dampak lebih besar terhadap perekonomian masyarakat.

Saat ini, kondisi yang terjadi justru sebaliknya. Potensi ikan melimpah, tetapi nelayan masih harus berburu BBM hingga ke luar pulau.

Situasi tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk memastikan pembangunan fasilitas di wilayah kepulauan tidak hanya berhenti pada pembangunan fisik, tetapi benar-benar dapat dimanfaatkan dan menjawab kebutuhan masyarakat.

-

WhatsApp Tribun Manado: Klik di Sini