TRIBUNJAKARTA.COM - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menggandeng Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta membuka peluang investasi di sektor Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS).
Melalui kerja sama tersebut, LPS dan Kadin akan menjajaki upaya mempertemukan calon investor dengan bank penerima yang membutuhkan penguatan.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan industri perbankan nasional, khususnya BPR dan BPRS.
Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank, Doddy Zulverdi, mengatakan kerja sama dengan Kadin DKI Jakarta diharapkan tidak berhenti pada tingkat daerah.
Menurutnya, dukungan Kadin Indonesia dapat membuat jejaring kerja sama tersebut menjangkau lebih banyak pengusaha dan investor di berbagai wilayah.
“Baik itu Kadin Jakarta secara spesifik tapi juga kami berharap bisa diperluas melalui support dari Kadin Indonesia, untuk memperkuat sinergi kita dalam menjaga ketahanan perbankan,”ujar Doddy di Jakarta, Kamis (3/9/2026), dikutip dari Kompas.com.
Doddy menilai luasnya jaringan Kadin menjadi salah satu modal penting untuk mempertemukan investor dengan peluang yang tersedia di industri BPR dan BPRS.
Dengan semakin banyak pengusaha yang terlibat, peluang penguatan permodalan dan ketahanan sektor perbankan rakyat juga dinilai semakin terbuka.
Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menyambut kerja sama tersebut. Ia menilai LPS mempunyai peran strategis dalam menjaga kesehatan industri perbankan, termasuk BPR dan BPRS.
Menurut Anindya, penguatan BPR dan BPRS penting karena stabilitas sektor keuangan berkaitan erat dengan kondisi perekonomian secara keseluruhan.
“Karena LPS ini mempunyai tugas yang sangat mulia, terutama untuk menyehatkan BPR-BPRS. Dan ini penting sekali karena kestabilan ekonomi itu mulai dari kestabilan finansial,” kata Anindya.
Ia mengatakan, kebutuhan investor menjadi salah satu aspek penting dalam proses penyehatan dan penguatan perbankan.
Atas dasar itu, Kadin DKI Jakarta mulai membangun kolaborasi dengan LPS dengan memanfaatkan jaringan pengusaha yang berada dalam ekosistem Kadin.
“Nah, untuk melakukan hal tersebut tentu dibutuhkan banyak investor. Dan kita senang Kadin DKI memulai untuk bekerjasama. Kenapa?” ujarnya.
Anindya menjelaskan Kadin memiliki ekosistem usaha dan jaringan rantai pasok yang luas. Kondisi tersebut dinilai dapat mendukung peluang kerja sama antara dunia usaha dan sektor perbankan.
“Karena Kadin itu mempunyai ekosistem, dan Kadin itu juga mempunyai supply chain yang besar dan untuk naik kelas akan lengkap sekali kalau bisa bekerjasama dengan tentunya lembaga seperti LPS ini,” lanjut Anindya.
Ia berharap keterlibatan anggota Kadin sebagai investor tidak hanya memberikan manfaat dari sisi investasi.
Menurut Anindya, masuknya pengusaha ke sektor perbankan juga dapat membantu pelaku usaha lain yang berada dalam jaringan bisnis mereka untuk berkembang.
“Kalau misalnya anggota Kadin bisa menjadi investor bank, tentu pemikirannya bagaimana membantu pengusaha-pengusaha di dalam lingkungan kami untuk bisa maju,” tutur Anindya.
Jaringan Kadin yang mencakup 38 provinsi juga dinilai menjadi peluang untuk memperluas kerja sama tersebut ke tingkat nasional.
Di sisi lain, LPS mencatat terdapat 13 BPR dan BPRS yang telah ditangani sepanjang Januari hingga Agustus 2026.
Dari jumlah tersebut, 11 BPR dan BPRS dinyatakan tidak dapat diselamatkan lantaran kondisi keuangannya tidak memungkinkan untuk dipertahankan.
Sebelas bank tersebut kemudian masuk dalam proses likuidasi.
Sementara dua BPR dan BPRS lainnya masih dalam tahapan penanganan oleh LPS.
Salah satu di antaranya saat ini sedang menjalani proses pengambilalihan oleh investor.
Kondisi tersebut membuat LPS melihat adanya peluang aset yang dapat ditawarkan kepada pihak swasta untuk membantu memperkuat industri perbankan.
“Sementara ini saat ini LPS ada dua mungkin yang potensial yang bisa saya tawarkan,” kata Doddy.
Menurut Doddy, nilai buku aset yang masih berada dalam proses likuidasi mencapai hampir Rp2 triliun.
Aset tersebut memiliki kualitas yang beragam sehingga diperlukan kajian dari calon investor sebelum dilakukan pengambilalihan.
“Nah itu nilai asetnya yang masih dalam proses likuidasi itu hampir Rp 2 triliun. Nah itu adalah aset-aset yang tentu saja sangat bervariasi mengenai kualitasnya,” ujarnya.
Meski begitu, LPS melihat nilai tersebut sebagai potensi yang dapat dimanfaatkan oleh pengusaha maupun investor.
“Tapi intinya nilai-nilai bukunya ada sekitar Rp 2 triliun yang punya potensi untuk diambil alih oleh para pengusaha atau investor,” lanjutnya.
Selain aset yang masih dalam proses likuidasi, LPS juga memiliki aset hasil likuidasi yang telah dialihkan untuk dikelola lembaga tersebut.
Nilai aset tersebut hampir mencapai Rp300 miliar.
“Selain yang Rp 2 triliun tersebut ada sekitar hampir Rp 300 miliar aset hasil likuidasi yang dialihkan oleh tim likuidasi kepada LPS untuk dikelola. Itu nilainya hampir Rp 300 miliar,” kata dia.
Aset hasil likuidasi itu juga terbuka bagi pengusaha maupun calon investor yang berminat.
LPS menilai aset tersebut dapat dibeli atau dialihkan kepada pihak yang memiliki kapasitas untuk mengelolanya.
“Nah ini pun merupakan sebuah potensi bagi para pengusaha atau calon investor untuk membeli atau mengalih alihnya,” ujar Doddy.
Doddy menegaskan, kolaborasi LPS dengan Kadin DKI Jakarta tidak dibentuk hanya untuk mencari pembeli atas aset-aset yang saat ini tersedia.
Kerja sama tersebut disiapkan sebagai upaya jangka panjang untuk mendukung proses penyehatan sekaligus penguatan industri perbankan.
Menurutnya, membangun kembali dan memperkuat industri BPR serta BPRS membutuhkan waktu sehingga diperlukan sinergi yang berkelanjutan antara LPS dan dunia usaha.
Karena itu, peluang investasi yang ditawarkan saat ini hanya menjadi bagian awal dari kerja sama tersebut.
“Jadi setidaknya itu yang bisa kita tapi tentu saja ini bukan untuk yang sudah ada saja. Jadi ini kami tentu saja kerjasama untuk jangka panjang karena kan proses penyehatan dan penguatan perbankan membutuhkan proses panjang, sehingga kemudian kerjasama ini bukan hanya untuk dua bentuk aset yang tadi saya sebutkan tadi, tapi itu ke depan,” katanya.
Baca juga: Profil Muhammad Salim Ketua Kadin Cilegon Tersangka Kasus Minta Proyek Rp 5 T, Terancam 9 Tahun Bui
Baca juga: Viral Oknum Kadin Minta Jatah Rp 5 T ke Proyek di Cilegon, Waketum Gerindra: Bakal Ditindak Tegas!
Baca juga: Bank DKI Berperan Bangun Ekonomi Jakarta, Kadin: Pengosongan Rekening Hanya Merugikan Masyarakat
