TRIBUNJAKARTA.COM, CAKUNG - Rahma Jelita (13), warga RT 06/RW 05, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur terpaksa putus sekolah karena keterbatasan ekonomi keluarganya.
Kepergian sang ibunda pada 2024 lalu, dan tidak adanya bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) membuat Jelita terpaksa berhenti bersekolah saat masih duduk di kelas III Sekolah Dasar (SD).
Di saat anak-anak warga Kelurahan Jatinegara lain dapat belajar dan riang bermain di sekolah, Jelita sehari-hari hanya dapat menghabiskan waktunya di rumah sang bibi.
"Masih mau sekolah. Aku cita-cita mau menjadi dokter, mau menolong orang," kata Jelita di Cakung, Jakarta Timur, Sabtu (5/9/2026).
Jelita mengaku hingga kini masih merindukan teman-temannya dan para guru yang menyampaikan materi pelajaran, tapi kondisi ekonomi keluarga membuatnya tak dapat bersekolah.
Keluarga sang bibi yang kini mengasuh Jelita hanya memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja, sehingga tidak dapat mewujudkan mimpi Jelita.
Mereka hanya dapat berharap Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat nantinya dapat memberikan bantuan, sehingga Jelita mendapat haknya mengakses pendidikan.
"Di sekolah paling suka pelajaran matematika. Mau sekolah lagi, kangen sama teman-teman, guru. Tapi terpaksa berhenti sekolah, jadi sekarang di rumah saja," ujar Jelita.
Bibi Jelita, Siti Anarosidah (60) menuturkan selama ini hanya dapat membantu memenuhi kebutuhan mendasar agar Jelita tetap dapat tumbuh dewasa.
Pasalnya semenjak sang ibunda meninggal Jelita hidup dalam keterbatasan, bahkan untuk sekadar memenuhi kebutuhan makan saja bocah malang tersebut sulit.
"Kalau saya sih maunya ya dia sekolah biar bisa baca, bisa kerja. Biar enggak bisa dibohongin-dibohongin orang. Kan kalau orang sekolah kan enggak gampang dibohongin," tutur Siti.
Awak media sudah berupaya mengonfirmasi Camat Cakung, Rohmad terkait jumlah kasus anak putus sekolah di wilayah Kecamatan Cakung dan penanganan dilakukan.
Namun Rohmad menyebut masih perlu berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak-pihak terkait, sehingga untuk sementara belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut.
"Saya koordinasikan dulu ya," kata Rohmad.
Baca juga: PSI Beri 3 Catatan untuk Perubahan APBD DKI 2026, PBI BPJS hingga Anggaran Pendidikan
Baca juga: APBD DKI 2026 Turun dari Rp81,3 Triliun Jadi Rp79,59 Triliun, Pendidikan Tetap Prioritas
Baca juga: HUT ke-81 RI, PPDFI Soroti Disabilitas Sulit Akses Kesehatan, Pendidikan, Hingga dapat Kerja
