SURYA.co.id, MOJOKERTO – Bantuan air bersih dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk warga terdampak kekeringan di Kabupaten Mojokerto Jawa Timur segera berakhir.
Pemkab Mojokerto Jawa Timur menyiapkan anggaran Rp 300 juta agar pasokan air ke tiga desa yang mengalami krisis air tetap berjalan.
Bantuan dari Pemprov Jatim dijadwalkan berakhir pada 11 September 2026.
Setelah itu, distribusi air bersih akan dilanjutkan Pemkab Mojokerto melalui BPBD menggunakan anggaran APBD 2026.
Baca juga: Pemkot Mojokerto Jawa Timur Bekali 60 WBP Keterampilan Usaha Kuliner
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Mojokerto Jawa Timur, Rinaldi Rizal Sabirin, mengatakan anggaran tersebut telah disiapkan untuk memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi selama musim kemarau.
"Memang kita keterbatasan anggaran, sehingga di awal tahun itu kita kolaborasi dengan Provinsi Jatim. Jadi bantuan air bersih pertama Juli-September dari provinsi, setelah itu dilanjutkan Pemkab Mojokerto Jawa Timur melalui BPBD," ujar Rinaldi, Senin (7/9/2026).
Tiga wilayah yang menjadi sasaran distribusi air bersih adalah Desa Kunjorowesi dan Desa Manduro Manggung Gajah di Kecamatan Ngoro, serta Desa Duyung di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto Jawa Timur.
Pola distribusi air direncanakan tetap seperti saat bantuan provinsi berlangsung.
Desa Kunjorowesi mendapatkan empat tangki per hari, Desa Manduro Manggung Gajah satu tangki, sedangkan Desa Duyung memperoleh dua tangki.
"Kapasitas bantuan dropping air bersih tetap sama setiap harinya, empat tangki untuk Desa Kunjorowesi, satu tangki Desa Manduro Manggung Gajah dan dua Desa Duyung," jelas Rinaldi.
Bantuan Pemprov Jatim sendiri telah berlangsung sejak 22 Juli hingga 11 September 2026 dengan total 300 tangki air bersih untuk warga terdampak di Mojokerto.
Rinaldi mengatakan Rp300 juta dari APBD induk tidak dirancang untuk membiayai distribusi air sepanjang tahun.
Karena itu, Pemkab Mojokerto Jawa Timur juga mengajukan tambahan anggaran melalui perubahan APBD 2026.
Jika musim kemarau berlangsung lebih panjang dari perkiraan, pemerintah daerah memiliki opsi menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) bencana.
"BTT baru dipakai apabila musim kemarau sesuai prediksi BMKG, yaitu sampai awal tahun 2027. Kalau memang masih kemarau awal tahun nanti, rencananya akan menggunakan anggaran BTT tersebut. Sudah diplotting oleh Bupati Mojokerto Jawa Timur terkait anggaran BTT," ungkapnya.
Langkah tersebut disiapkan untuk mengantisipasi kemungkinan krisis air bersih yang masih berlangsung hingga awal 2027.
Selain kebutuhan air rumah tangga, BPBD Mojokerto Jawa Timur mulai mencermati dampak kekeringan terhadap sektor pertanian.
Menurut Rinaldi, debit air untuk irigasi persawahan produktif mulai menunjukkan potensi penurunan.
Kondisi tersebut membutuhkan pengaturan distribusi air agar tidak memicu persoalan baru di masyarakat.
"Kami juga melihat mulai ada potensi berkurangnya debit air terkait dengan irigasi sawah, sehingga harus ada manajemen air yang baik dari OPD terkait supaya tidak menimbulkan gejolak sosial," paparnya.
Kondisi kemarau ekstrem juga meningkatkan risiko kebakaran lahan.
Rinaldi menyebut dalam sehari dapat terjadi sedikitnya dua hingga tiga kejadian kebakaran lahan di wilayah Mojokerto Jawa Timur
Lebih dari 90 persen kebakaran lahan tersebut diduga dipicu aktivitas manusia.
"Kami mengimbau kepada masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar," tegasnya.
Krisis air bersih bukan persoalan baru bagi warga Desa Kunjorowesi. Imroatus (34), warga Dusun Kandangan, mengatakan kekurangan air bersih selalu terjadi setiap musim kemarau dan telah berlangsung selama puluhan tahun.
Ia berharap pemerintah tidak hanya mengandalkan dropping air sebagai solusi sementara.
Menurutnya, pembangunan jaringan pipanisasi yang melibatkan Pemkab Mojokerto Jawa Timur dan Pemprov Jatim diperlukan agar persoalan krisis air dapat ditangani secara permanen.
