Oleh Charli Sitinjak, Dosen Psikologi Universitas Esa Unggul; Pakar Psikologi Transportasi dan Keselamatan Jalan Raya; Ketua Komisi Hukum dan Humas, Dewan Transportasi Kota Jakarta Periode 2026-2029.
TRIBUNJAKARTA.COM - Jakarta hari ini berbangga dengan wajah transportasinya yang modern.
Warga lanjut usia diguyur berbagai kemudahan subsidi: tarif Rp 0 untuk Transjakarta, MRT, dan LRT Jakarta melalui Kartu Layanan Gratis (KLG) atau JakCard Combo.
Namun di balik kemurahan tarif itu, tersimpan realitas harian yang kontradiktif: kota ini membuka akses gratis pada armadanya, tetapi pada saat yang sama membiarkan labirin fisik yang justru menghalangi lansia untuk mencapainya sama sekali.
Persoalan ini bukan isu remeh yang bisa ditunda. Berdasarkan hasil Survei Penduduk Antarsensus (Supas) 2025, Badan Pusat Statistik DKI Jakarta mencatat Jakarta telah memasuki masa penuaan penduduk, ditandai dengan proporsi lansia mencapai 12,01 persen dari total populasi.
Bahkan hampir seluruh wilayah administrasi di Jakarta, kecuali Kepulauan Seribu, kini telah menunjukkan karakteristik aging population, dengan Jakarta Pusat mencatat proporsi tertinggi sebesar 14,12 persen, disusul Jakarta Selatan 12,55 persen.
Jumlah absolutnya pun tidak kecil: Databoks mencatat populasi lansia Jakarta diproyeksikan menembus 1,2 juta jiwa pada 2025, naik signifikan dari 942,8 ribu jiwa pada 2020.
Artinya, satu dari delapan warga Jakarta hari ini adalah lansia dan jumlah itu akan terus membesar. Secara nasional pun tren serupa terjadi.
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mencatat proporsi lansia nasional yang mencapai 12 persen pada 2024 diproyeksikan terus meningkat hingga 19,9 persen pada 2045 momentum yang bersamaan dengan target Indonesia Emas.
Yang lebih memprihatinkan, meski usia harapan hidup mencapai 71,85 tahun, usia harapan hidup sehat rata-rata warga Indonesia hanya sekitar 62,8 tahun, yang berarti hampir sembilan tahun terakhir kehidupan dijalani dalam kondisi tidak sehat.
Bagi kelompok inilah, setiap sentimeter undakan trotoar dan setiap anak tangga JPO bukan sekadar ketidaknyamanan, melainkan potensi risiko cedera serius.
Menilai keramahan sebuah kota terhadap warga lanjut usia tidak bisa hanya diukur dari kenyamanan di dalam gerbong MRT yang sejuk atau kemegahan halte integrasi.
Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya justru terletak pada titik paling rentan dari sebuah perjalanan: first-mile dan last-mile jarak dari depan pagar rumah menuju titik transportasi publik itu sendiri.
Sungguh ironis ketika seorang lansia dibebaskan dari biaya perjalanan, tetapi harus mempertaruhkan keselamatan fisiknya hanya untuk melangkah keluar dari lingkungan rumahnya.
Trotoar di jalan-jalan sekunder dan kawasan permukiman Jakarta masih didominasi aspal berlubang, undakan tinggi yang tidak rata, serta okupansi oleh parkir liar dan lapak pedagang.
Belum lagi tantangan jembatan penyeberangan orang (JPO) konvensional dengan anak tangga curam, yang bagi persendian manula tak ubahnya musuh dalam selimut.
Sampai di titik transportasi umum pun, tantangan belum usai. Celah peron kereta yang menganga lebar (platform gap) dan lantai angkutan MikroTrans yang masih tinggi menjadi bukti bahwa desain mikro transportasi kita belum sepenuhnya berperspektif inklusif.
Di sisi lain, digitalisasi sistem pembayaran mulai dari kewajiban tap in/tap out kartu elektronik hingga pendaftaran KLG yang serba daring berpotensi menciptakan dinding pengasingan baru bagi generasi yang belum akrab dengan teknologi.
Dengan kata lain, subsidi tarif hanya menjawab separuh persoalan. Selama titik-titik kritis di sepanjang perjalanan lansia dari rumah hingga halte, dari peron hingga kursi angkutan belum dibenahi, kebijakan "transportasi gratis" berisiko menjadi simbol tanpa substansi.
Yang membuat persoalan ini layak mendapat perhatian nasional adalah fakta bahwa Jakarta bukan kasus terisolasi.
Data BPS terbaru menunjukkan Yogyakarta kini memegang posisi provinsi dengan persentase lansia tertinggi di Indonesia, mencapai 17,83 persen pada 2025, disusul Jawa Timur 15,45 persen dan Bali 15,07 persen.
Sementara itu, secara nasional, proporsi lansia Indonesia telah naik konsisten dari 7,59 persen pada Sensus Penduduk 2010 menjadi 9,93 persen pada 2020 dan kini melampaui ambang 10 persen di hampir semua wilayah barat dan tengah Indonesia.
Pemerintah pusat sebenarnya telah menyadari urgensi ini. Kemenko PMK menegaskan bahwa peningkatan mobilitas penduduk lansia menjadi salah satu prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah 2025 dan RPJMN 2025-2029, yang menuntut koordinasi lintas kementerian dan lembaga hingga ke tingkat pemerintah daerah.
Jakarta, sebagai ibu kota yang paling banyak disorot dan memiliki sumber daya fiskal terbesar di antara daerah lain, semestinya menjadi episentrum percontohan bukan justru tertinggal dalam implementasi di lapangan.
Ironisnya, capaian pelayanan dasar bagi lansia secara nasional pun masih jauh dari memadai.
Kemenko PMK mencatat baru sekitar 70 persen lansia yang terdaftar dalam BPJS Kesehatan, sementara fasilitas geriatri terpadu baru tersedia di 11,01 persen rumah sakit pada 2024.
Ketimpangan layanan kesehatan ini semakin menegaskan mengapa aksesibilitas fisik transportasi tidak boleh dianggap remeh: bagi lansia dengan mobilitas terbatas dan akses layanan kesehatan yang belum merata, trotoar yang aman dan angkutan yang mudah dijangkau justru menjadi lini pertama pencegahan cedera dan kemunduran fisik.
Jakarta perlu berhenti mendesain kota hanya untuk warga yang produktif, gesit, dan berusia muda.
Menghadapi tren aging population yang telah menjadi kenyataan statistik, bukan lagi proyeksi jauh di masa depan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama operator transportasi perlu menggeser paradigma pembangunan: dari sekadar efisiensi kecepatan, menuju empati mobilitas.
Setidaknya ada tiga langkah konkret yang perlu segera didorong.
Pertama, audit total aksesibilitas mikro. Standardisasi trotoar dan pemangkasan JPO bertangga di kawasan permukiman padat terutama di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan yang mencatat proporsi lansia tertinggi harus menjadi prioritas mendesak.
JPO konvensional idealnya digantikan dengan pelican crossing, yaitu penyeberangan jalan datar berlampu yang jauh lebih bersahabat bagi lutut lansia.
Kedua, standardisasi fisik armada. Desain angkutan pengumpan seperti MikroTrans wajib dirombak secara bertahap agar memiliki lantai rendah (low-entry), atau setidaknya dilengkapi pijakan hidrolik otomatis yang memudahkan naik-turun penumpang lanjut usia.
Ketiga, menjaga kehadiran manusia di tengah digitalisasi. Petugas lapangan tidak boleh dikurangi atas nama otomatisasi.
Proses pendaftaran KLG yang sepenuhnya daring pun perlu dilengkapi jalur bantuan tatap muka di kelurahan atau puskesmas, agar lansia yang gagap teknologi tidak tersingkir dari manfaat subsidi yang sejatinya diperuntukkan bagi mereka.
Kehadiran fisik petugas yang peka untuk membantu lansia menyeberang, menapak ke gerbong, atau melakukan tapping kartu adalah bentuk "teknologi kemanusiaan" yang tak tergantikan oleh mesin sepintar apa pun.
Menyediakan transportasi umum yang ramah lansia bukan sekadar aksi filantropi atau seremoni bagi-bagi kartu gratis.
Ini adalah pemenuhan hak asasi warga negara untuk menua dengan bermartabat, di kota tempat mereka telah mengabdikan sebagian besar hidupnya dan sebuah cetak biru yang akan sangat dibutuhkan oleh seluruh Indonesia dalam dua dekade ke depan, ketika hampir satu dari lima penduduk negeri ini akan berusia lanjut.
Jika Jakarta, dengan segala kelimpahan anggaran dan sorotan nasionalnya, belum mampu memberi rasa aman pada setiap langkah kaki warganya yang paling sepuh, maka narasi besar
"Jakarta Kota Global" berisiko kehilangan makna terdalamnya. Sebab kemajuan sejati sebuah kota tidak diukur dari kecanggihan armadanya, melainkan dari sejauh mana ia merangkul warganya yang paling rentan termasuk mereka yang berjalan paling lambat.
Baca juga: Pimpinan DPRD DKI Minta Penimbun Masker di Tengah Bencana Abu Krakatau Ditindak Tegas
Baca juga: Harga Masker Melambung saat Paparan Abu Vulkanik Anak Krakatau, Pramono: Jangan Dipermainkan
Baca juga: Pramono Bakal Undang Klub Bola Ibu Kota Dari Berbagai Negara Lawan Persija: Termasuk Dari Berlin
