TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO- Operasional Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Rejasari 1, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, akhirnya akan dihentikan sementara selama proses perbaikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Penghentian tersebut menjadi tindak lanjut setelah adanya aduan warga RT 2 RW 2 Kelurahan Rejasari terkait persoalan limbah yang disebut telah berlangsung sejak Juni 2025.
Ketua Tim Satgas MBG Banyumas, Dwi Asih Lintarti, dalam keterangan rekomendasinya mengatakan, keputusan penghentian operasional diambil setelah dilakukan pengecekan lokasi dan diskusi bersama sejumlah pihak.
"Sehingga sebagai tindak lanjut dari aduan masyarakat dan diskusi antara perwakilan wilayah Camat, Danramil, Kapolsek, Koordinator BGN Kecamatan, sambil menunggu IPAL-nya diperbaiki untuk operasional dihentikan, dengan estimasi waktunya kurang lebih satu bulan," katanya, Senin (7/9/2026).
Sebelumnya, perwakilan warga menyampaikan dua opsi terkait keberlangsungan aktivitas SPPG selama perbaikan IPAL.
Pilihan pertama yakni SPPG tidak beroperasi selama proses perbaikan.
Sementara opsi kedua, dapur tetap beroperasi tetapi aktivitas pencucian ompreng tidak dilakukan di lokasi tersebut.
Setelah mempertimbangkan aduan warga dan hasil pembahasan bersama unsur wilayah, diputuskan operasional SPPG dihentikan sementara.
Penghentian diperkirakan berlangsung kurang lebih satu bulan, sembari menunggu perbaikan IPAL.
Tim juga juga menyarankan agar dilakukan revitalisasi IPAL SPPG, baik dari sisi kapasitas maupun sistem pengolahannya.
Pihaknya menyarankan untuk melakukan revitalisasi IPAL-nya secara kapasitas dan sistem IPAL.
Selain persoalan sistem pengolahan limbah, pemeriksaan terhadap kondisi lingkungan sekitar juga dilakukan.
Sampel limbah SPPG serta air sumur warga yang terdampak telah diambil untuk dilakukan pengujian.
"Pengambilan sampel terhadap limbah SPPG dan sumur warga yang terdampak sudah diambil juga.
Hasil menunggu 14 hari," jelasnya.
Keluhan warga RT 2 RW 2 Kelurahan Rejasari menjadi salah satu dasar dilakukannya evaluasi terhadap operasional SPPG Rejasari 1.
Warga menyampaikan keberatan atas tetap beroperasinya dapur MBG tersebut karena persoalan IPAL yang disebut belum terselesaikan sejak Juni 2025.
Dampak yang dirasakan warga antara lain kondisi air sumur yang kembali berbau, berubah warna, dan berminyak.
Kondisi tersebut membuat air sumur dinilai tidak layak untuk dikonsumsi.
Melalui surat tertanggal 4 September 2026, warga menyampaikan sejumlah permintaan.
Baca juga: Pembangunan KDMP Bermasalah sejak Awal, Curhat Kades Banyumas Dipaksa Siapkan Lahan
Di antaranya evaluasi terhadap operasional SPPG, penghentian sementara atau penutupan dapur hingga persoalan IPAL dan pencemaran dituntaskan, pemeriksaan serta pengujian kualitas limbah secara berkala, serta pelibatan warga dalam proses penyelesaian persoalan tersebut.
Warga juga menegaskan keberatan yang disampaikan bukan merupakan bentuk penolakan terhadap program MBG.
Mereka menyatakan tetap mendukung program yang dinilai bermanfaat bagi masyarakat.
Namun, warga meminta pelaksanaan program tersebut tetap memperhatikan kesehatan, kenyamanan masyarakat sekitar, serta kelestarian lingkungan.
Di sisi lain, persoalan SPPG Rejasari juga berkaitan dengan hasil pemeriksaan dari Dinas Kesehatan.
Hasil pemeriksaan tersebut telah dikonfirmasi oleh tim pengawas MBG.
Berdasarkan hasil yang diterima, hampir seluruh pemeriksaan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
Dengan adanya temuan tersebut, perbaikan IPAL dan evaluasi operasional menjadi bagian dari tindak lanjut atas persoalan yang dikeluhkan masyarakat.
Sementara itu, hasil pengujian sampel limbah SPPG dan sumur warga masih harus menunggu proses laboratorium yang diperkirakan membutuhkan waktu 14 hari.
Selama menunggu hasil tersebut dan proses pembenahan IPAL, operasional SPPG Rejasari 1 dihentikan sementara dengan estimasi sekitar satu bulan. (jti)
