TRIBUNWOW.COM, SURABAYA – Aktivitas Gunung Anak Krakatau yang meningkat dalam beberapa hari terakhir kembali membuat masyarakat khawatir, terutama mengingat pengalaman tsunami Selat Sunda pada 2018.

Di tengah kekhawatiran tersebut, Pakar Departemen Teknik Geofisika Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Alutsyah Luthfian, S.Si., M.Sc., mengingatkan masyarakat agar tidak panik.

Menurut Fian, masyarakat tetap perlu meningkatkan kesiapsiagaan dan memahami langkah mitigasi bencana, tanpa terpengaruh informasi yang belum terverifikasi mengenai potensi tsunami.

Hal itu disampaikan Fian saat ditemui SURYA.CO.ID di Laboratorium Departemen Teknik Geofisika ITS, Surabaya, Jawa Timur, Senin (7/9/2026).

Fian mengatakan, potensi tsunami akibat aktivitas Anak Krakatau tidak bisa dipastikan kapan akan terjadi. Karena itu, ia tidak ingin berspekulasi mengenai kemungkinan tsunami dari aktivitas gunung api tersebut saat ini.

“Kalau tsunami itu untuk saat ini kita tidak berani berspekulasi,” kata Fian.

Baca juga: BGN Setop Penyaluran MBG di Jakarta hingga Lampung, Sekolah Terapkan Pembelajaran Jarak Jauh

Menurutnya, pengalaman pada 2018 menunjukkan bahwa perubahan pada tubuh Anak Krakatau dapat menimbulkan konsekuensi yang sulit diprediksi.

Pada 22 Desember 2018, longsoran sebagian tubuh Anak Krakatau ke laut memicu tsunami di kawasan Selat Sunda. Peristiwa tersebut berbeda dengan tsunami yang terjadi akibat gempa tektonik karena sumbernya berkaitan dengan longsoran material gunung api ke laut.

Fian mengatakan, kejadian tersebut juga menjadi pengingat bahwa masyarakat perlu memiliki kesiapan menghadapi kemungkinan bencana.

“Gunungnya seperti diam-diam, entah meletus, entah longsor, kemudian longsornya jatuh ke laut dan menimbulkan tsunami,” ujarnya.

Meski demikian, Fian menekankan bahwa kesiapsiagaan tidak sama dengan kepanikan.

Menurutnya, masyarakat lebih baik mempersiapkan langkah antisipasi, mitigasi, dan rencana yang dapat dijalankan apabila terjadi kondisi darurat.

“Kita lebih kepada antisipasi, mitigasi, dan juga memiliki plan yang bisa kita jalankan ketika hal itu terjadi,” jelasnya.

Fian mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan informasi yang beredar di media sosial sebagai dasar untuk mengambil keputusan, terutama informasi yang belum diketahui sumber dan kebenarannya.

Masyarakat, kata dia, perlu mengikuti perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau melalui kanal resmi pemerintah, termasuk informasi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

“Jadi tetap monitor saja situasi. Tetap waspada, tetap awas, tetap siaga, jangan sampai kita lengah,” tegasnya.

Jangan Jadikan 1883 sebagai Patokan

Fian juga meminta masyarakat tidak langsung menyamakan aktivitas Anak Krakatau saat ini dengan letusan dahsyat Krakatau pada 1883.

Menurutnya, peristiwa 1883 merupakan kejadian luar biasa yang berkaitan dengan pembentukan kaldera. Karena itu, letusan tersebut tidak tepat dijadikan patokan untuk memperkirakan kapan Anak Krakatau akan kembali mengalami letusan besar.

“Kalau kita menggunakan tahun 1883 sebagai patokan itu jelas kurang tepat. Itu eksepsional, kasus yang di luar kebiasaannya,” ungkap Fian.

Setelah pembentukan kaldera akibat letusan besar 1883, aktivitas vulkanik kemudian melahirkan Anak Krakatau yang tumbuh di kawasan kaldera tersebut. Anak Krakatau pertama kali muncul di atas permukaan laut pada 1927 dan sejak itu mengalami aktivitas erupsi secara berkala.

Fian mengatakan, perilaku Anak Krakatau setelah terbentuknya kaldera lebih relevan untuk dijadikan bahan dalam memahami aktivitas gunung tersebut saat ini.

Aktivitas erupsi yang berulang tidak otomatis berarti Anak Krakatau akan mengulang peristiwa besar seperti 1883.

Namun, menurut Fian, risiko tetap perlu diperhitungkan karena Anak Krakatau berada di lingkungan laut.

Ia menilai masyarakat yang tinggal di wilayah berpotensi terdampak perlu memahami jalur evakuasi dan mengetahui langkah yang harus dilakukan apabila terdapat peringatan resmi.

“Antisipasi, mitigasi, dan memiliki plan yang bisa kita jalankan ketika hal itu terjadi,” katanya.

Baca juga: Puan Maharani Minta Pemerintah Gerak Cepat Tangani Dampak Erupsi Anak Krakatau

Sementara itu, pemerintah melalui PVMBG masih memantau aktivitas Anak Krakatau. Status gunung api tersebut tetap berada pada Level III atau Siaga. Setelah erupsi menerus sekitar 25 jam berakhir pada 6 September 2026, aktivitas erupsi masih berlanjut dan potensi erupsi susulan tetap diwaspadai.

Di sisi lain, BMKG terus memantau sebaran abu vulkanik Anak Krakatau. Pada 6 September, abu terpantau bergerak pada lapisan atmosfer berbeda ke sejumlah wilayah, termasuk Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, serta perairan di sekitarnya.

Karena itu, Fian kembali mengingatkan masyarakat agar tidak lengah, tetapi juga tidak panik menghadapi aktivitas Anak Krakatau.

Menurutnya, kesiapsiagaan yang baik justru dilakukan sebelum bencana terjadi, dengan memahami informasi resmi, mengenali wilayah risiko, serta mengetahui rencana evakuasi yang dapat dijalankan ketika kondisi darurat benar-benar terjadi. 

(TribunJatim/HO)