Rineliana 
Akademisi Universitas Dumai dan Kandidat Doktor UTeM)

KETIKA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah pusat tidak memiliki rencana memindahkan payroll atau pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) daerah dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) ke bank-bank BUMN, banyak daerah tentu bisa menarik napas lega.

Bagi PT Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah), pernyataan tersebut menjadi kabar yang menenangkan. Setidaknya untuk saat ini, belum ada perubahan kebijakan nasional yang akan mengubah mekanisme pengelolaan payroll ASN yang selama ini berjalan.

Namun, rasa lega itu bukan berarti persoalan selesai. Isu mengenai kemungkinan pengalihan payroll ke bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) tetap menarik untuk dibaca sebagai bagian dari dinamika industri perbankan yang terus berubah.

Sebab, payroll bukan hanya soal gaji yang masuk ke rekening setiap bulan.

Di balik rekening payroll terdapat nilai bisnis yang jauh lebih besar. Ada dana murah melalui Current Account Saving Account (CASA), transaksi harian, basis nasabah yang terjaga, hingga peluang menawarkan berbagai produk perbankan lainnya.

Karena itu, jika suatu hari kebijakan pengalihan payroll benar-benar diterapkan, BRK Syariah perlu menghitung dengan cermat risiko sekaligus peluang yang mungkin muncul.

Bukan Sekadar Kehilangan Rekening

Dalam bisnis perbankan, kehilangan payroll ASN bukan persoalan kecil.

Dana payroll menjadi salah satu sumber dana murah yang membantu menopang likuiditas bank dengan biaya dana relatif rendah. Jika sebagian besar dana tersebut berpindah ke Himbara, dana pihak ketiga, terutama tabungan dan giro, berpotensi ikut berkurang.

Penurunan CASA kemudian dapat meningkatkan cost of fund atau biaya dana. Bank harus mencari sumber pendanaan alternatif yang mungkin memiliki biaya lebih tinggi.

Dampaknya bisa merembet ke kemampuan bank menyalurkan pembiayaan secara kompetitif. Sektor produktif, UMKM, hingga masyarakat luas berpotensi ikut merasakan dampaknya jika ruang pembiayaan bank menjadi lebih terbatas.

Dalam jangka panjang, berkurangnya dana murah juga dapat mempersempit ruang ekspansi bisnis apabila tidak segera diimbangi dengan strategi penghimpunan dana baru.

Ada pula dampak lain yang tidak langsung terlihat.

Ketika rekening payroll berpindah, kedekatan BRK Syariah dengan ASN sebagai kelompok nasabah potensial juga bisa ikut berkurang. Transaksi harian dapat menurun, penggunaan layanan digital berkurang, begitu pula peluang menawarkan produk lain seperti pembiayaan konsumtif syariah, tabungan investasi, dan berbagai layanan keuangan.

Bagi BPD, persoalannya bahkan lebih luas. Berkurangnya peran bank daerah dalam mengelola keuangan ASN dapat membuat hubungan kelembagaan antara pemerintah daerah dan bank daerah menjadi lebih renggang.

Padahal, BPD bukan sekadar tempat menyimpan dan menyalurkan uang. Keberadaannya juga berkaitan dengan upaya menggerakkan perekonomian daerah.

Persaingan Bisa Menjadi Pemicu Perubahan

Meski memiliki risiko, kemungkinan pengalihan payroll ASN ke Himbara sebenarnya tidak seluruhnya harus dilihat sebagai ancaman.

Persaingan yang lebih terbuka antara BPD dan bank nasional justru dapat menjadi pemicu bagi seluruh pelaku industri untuk berbenah. Kualitas layanan harus ditingkatkan, transformasi digital dipercepat, dan produk perbankan dibuat semakin sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Bagi ASN, persaingan tersebut juga memberikan lebih banyak pilihan.

Dari sisi pemerintah, bank-bank BUMN memiliki jaringan layanan yang luas dan infrastruktur digital yang relatif mapan. Kemampuan mereka terhubung dengan berbagai ekosistem pembayaran pemerintah juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi administrasi pembayaran.

Sementara bagi BRK Syariah, kemungkinan kehilangan payroll ASN bisa menjadi momentum untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana pemerintah daerah dan ASN.

Selama ini, ketergantungan BPD terhadap dana pemerintah daerah dan kelompok ASN menjadi salah satu tantangan yang perlu diperhatikan. Perubahan kebijakan, jika benar-benar terjadi, dapat menjadi dorongan bagi BRK Syariah untuk memperluas pasar ritel, memperkuat penghimpunan dana masyarakat, dan memperbesar peran sebagai bank syariah yang tumbuh dari kekuatan ekonomi daerah.

Jangan Menunggu Sampai Kebijakan Datang

Karena itu, BRK Syariah tidak harus menunggu kepastian kebijakan untuk mulai bersiap.

Sumber dana di luar payroll ASN perlu diperkuat. Nasabah individu, pelaku UMKM, sektor usaha lokal, komunitas bisnis, lembaga pendidikan, hingga ekosistem ekonomi halal dapat menjadi pasar yang dikembangkan lebih serius.

Ketergantungan terhadap satu kelompok nasabah perlu dikurangi agar struktur pendanaan bank menjadi lebih sehat dan tidak mudah terguncang ketika terjadi perubahan kebijakan.

Transformasi digital juga tidak bisa lagi berjalan lambat.

Kualitas mobile banking, kemudahan transaksi, layanan pembayaran digital, serta kemampuan mengintegrasikan layanan perbankan dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat kini menjadi bagian penting dalam mempertahankan nasabah.

Kedekatan geografis saja tidak cukup. Nasabah saat ini dapat memilih layanan perbankan hanya melalui telepon genggam. Pengalaman yang mudah, cepat dan nyaman bisa menjadi penentu apakah nasabah bertahan atau berpindah.

Di tengah persaingan tersebut, BRK Syariah juga perlu semakin mempertegas identitasnya sebagai bank syariah daerah.

Keunggulan BRK Syariah semestinya tidak berhenti pada perannya sebagai bank tempat pembayaran gaji ASN. Lebih dari itu, kekuatan bank daerah terletak pada kemampuannya memahami denyut ekonomi Riau dan Kepulauan Riau, mendukung UMKM lokal, membiayai sektor unggulan daerah, serta menyediakan layanan keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hubungan dengan pemerintah daerah pun tetap penting untuk dirawat.

Sebagai pemegang saham, pemerintah daerah tentu memiliki kepentingan agar BPD tetap menjadi bagian dari pembangunan ekonomi daerah. Karena itu, BRK Syariah perlu terus menunjukkan kontribusi yang nyata, mulai dari pembiayaan produktif, peningkatan inklusi keuangan, hingga dukungan terhadap berbagai program pembangunan daerah.

Payroll Boleh Berubah, Fondasi Harus Tetap Kuat

Klarifikasi Menteri Keuangan mengenai belum adanya kebijakan pemindahan payroll ASN daerah ke Himbara memberikan ruang bagi BRK Syariah untuk bernapas lega.

Namun, isu tersebut sekaligus menjadi pengingat penting.

Masa depan bank daerah tidak seharusnya bergantung sepenuhnya pada kebijakan payroll ASN.

Jika suatu hari payroll benar-benar berpindah, BRK Syariah memang berpotensi menghadapi tekanan. Mulai dari penurunan CASA, meningkatnya biaya dana, berkurangnya transaksi, hingga melemahnya hubungan bisnis dengan ASN.

Tetapi perubahan juga selalu membawa peluang.

BRK Syariah dapat menjadikannya sebagai momentum untuk memperkuat daya saing, mempercepat transformasi digital, memperluas basis nasabah, dan membangun sumber pendanaan yang lebih beragam.

Pada akhirnya, kekuatan BRK Syariah tidak semestinya ditentukan oleh siapa yang membayarkan gaji ASN. Kekuatan itu justru harus tumbuh dari kualitas layanan, inovasi produk, kepercayaan masyarakat, serta kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah.

Dengan fondasi tersebut, payroll ASN bukan lagi satu-satunya penopang, melainkan hanya salah satu bagian dari ekosistem bisnis bank yang lebih besar dan lebih mandiri.

(Tribun Pekanbaru/Budi Rahmat)