TRIBUNPEKANBARU.COM - Partai Demokrat memperingati HUT ke-25 Demokrat pada Sabtu (5/9/2026) lalu.
Pada saat itu, pidato Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi sorotan.
Sebab, AHY menyinggung kekuasaan ada batasnya.
Pidato itu lantas memicu reaksi dari partai-partai yang pro Presiden Prabowo Subianto.
Pada momen pidato tersebut, AHY menegaskan bahwa kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Kekuasaan merupakan amanah rakyat yang memiliki batas waktu.
"Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya, kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu," kata AHY, yang saat ini menjabat sebegai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI dalam Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo.
AHY menegaskan bahwa hak rakyat dalam menentukan pilihan politik harus tetap dijaga, sebagai bagian dari demokrasi yang sehat. "Jangan dihalang-halangi hak rakyat untuk memilih dan untuk dipilih," ujar dia.
AHY menilai, demokrasi yang sehat membutuhkan pemerintahan yang kuat dan efektif. Namun, pemerintahan tersebut juga harus terbuka terhadap kritik dan menghormati perbedaan.
Baca juga: Terdampak Gangguan Penerbangan, JPU KPK Bacakan Tanggapan Perlawanan Marjani Secara Daring
Baca juga: Udara Tidak Sehat, Bupati Siak: Saya Minta Maaf
"Demokrasi yang sehat membutuhkan pemerintahan yang kuat dan efektif, sekaligus terbuka terhadap kritik, menghormati perbedaan, menjunjung hukum, dan selalu siap mempertanggungjawabkan setiap keputusan kepada rakyat," ujar AHY.
Pada kesempatan itu, AHY menekankan kader Partai Demokrat agar tetap jujur melihat kondisi masyarakat meski partai berlambang mercy itu menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Prabowo.
AHY mengatakan, keberadaan Demokrat di pemerintahan tidak seharusnya membuat kader hanya berorientasi pada pencapaian politik partai.
"Dukungan terhadap pemerintah harus diarahkan pada kebijakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat," ucap AHY.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tanjung menilai, pidato AHY seolah menjadi sinyal kuat untuk maju dalam Pilpres 2029.
“Dilihat dari nuansa penyampaian, gestur, dan standing position-nya, AHY seperti memberi sinyal kuat bahwa beliau siap menjadi salah seorang contender dalam Pilpres mendatang,” ujar Doli, saat dihubungi, Senin (7/9/2026).
Terlepas dari hal itu, Doli menegaskan bahwa dirinya sepenuhnya menyetujui substansi pernyataan AHY, mengenai pentingnya menjaga pertumbuhan demokrasi. Menurut dia, seluruh institusi negara memiliki tanggung jawab dalam menjaga kesehatan sistem demokrasi.
Namun, Doli menilai, sinyal politik yang muncul tersebut menarik untuk dilihat, karena AHY saat ini masih menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Padahal, kita semua saat ini, sebagai sebuah bangsa, sedang menghadapi tantangan yang luar biasa. Situasi yang dihadapi masyarakat juga tidak mudah. Dan AHY posisinya saat ini adalah bagian dari pemerintah yang seharusnya ikut bertanggung jawab atas situasi apa pun yang dihadapi,” kata Doli.
Sementara Partai Gerindra meminta AHY dan jajaran Demokrat fokus membantu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menyelesaikan persoalan rakyat.
Juru Bicara Gerindra Sugiat Santoso mengatakan, urusan elektoral dan Pemilu 2029 sebaiknya ditunda terlebih dahulu karena pelaksanaan pemilu masih lama.
Sugiat menilai, Demokrat sebagai bagian dari pemerintahan seharusnya fokus menuntaskan tugas yang telah diamanahkan.
“Fokus bersama pemerintahan Pak Prabowo untuk menuntaskan persoalan-persoalan kerakyatan. Kalau memang ada temuan data fakta-fakta di lapangan terkait dengan kondisi rakyat, mari kita sama-sama mencari solusinya supaya itu bisa tuntas, kan begitu,” ujar Sugiat, Senin (7/9/2026).
Menurut Sugiat, kondisi tersebut juga berlaku bagi seluruh partai yang berada di pemerintahan maupun di luar pemerintahan.
Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat Herzaky Mahendra menegaskan, pidato AHY mengenai kekuasaan bukan milik seseorang dan ada batas waktunya, tidak terkait dengan Pilpres 2029.
Herzaky mengatakan, pidato politik AHY selalu berbicara mengenai konsep besar, gagasan-gagasan, pemikiran besar, masa depan bangsa, nasib rakyat, dan kemaslahatan orang banyak.
"Demokrat menegaskan pidato AHY sama sekali tidak berkaitan dengan kepentingan politik praktis, apalagi terkait Pilpres 2029," ujar Herzaky, Senin (7/9/2026).
Herzaky mengatakan, AHY mengingatkan bahwa kekuasaan datang dan pergi, di mana jabatan ada waktunya, dan pemilu memiliki siklusnya. Akan tetapi, tanggung jawab kepada rakyat tidak pernah selesai.
Dengan demikian, Herzaky menilai, partai-partai yang menganggap AHY sedang sibuk bersiap nyapres sangat keliru.
