TRIBUNJOGJA.COM -  Warga Jogja yang terdiri dari ibu-ibu, akademisi, aktivis, hingga seniman menggelar aksi damai bertajuk "Jalan Sore Pukul Panci" dari Tugu Golong Gilig menuju Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM), Selasa (8/9/2026).

Aksi ini merupakan luapan kemarahan atas karut marutnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang rentetan kasus keracunan massalnya kian memprihatinkan. 

Massa aksi yang mengenakan pakaian bernuansa sporty memadati kawasan Tugu Golong Gilig sejak pukul 15.00 WIB. 

Mereka membentangkan poster dan serentak memukul panci, menciptakan suara bising sebagai simbol agar telinga pemerintah terbuka. Keresahan ini sangat beralasan, mengingat kasus keracunan terjadi sangat dekat dengan warga. 

Pegiat isu sosial, Kalis Mardiasih, yang turut hadir dalam barisan massa, mengungkapkan bahwa kemarin saja sudah ada tiga sekolah di daerah Puri yang terdampak keracunan. 

Kalis menegaskan bahwa kehadiran para ibu di jalanan adalah bukti nyata ketidakkompetenan pengelola negara dalam program ini.

"Ibu-ibu ini ya di tengah kepadatan mereka harus antar jemput anak, harus ngurus rumah, mereka turun ke jalan artinya situasi pengelola negara ini memang sama sekali enggak kompeten, sampai ibu-ibu harus turun ke jalan," tegas Kalis di sela-sela aksi.

Ia juga menyoroti hilangnya rasa malu dari para pemangku kebijakan. 

"Bapak-bapak mereka enggak punya malu. Bahwa di proyek yang enggak kompeten, yang justru udah 43.000 lebih korban, mereka tetep enggak punya malu," sesalnya.

Kalis menekankan bahwa rakyat sudah melihat kenyataan pahit di lapangan dan pemerintah seharusnya malu karena proyek ini dijalankan menggunakan uang pajak rakyat. 

Berikut adalah salinan persis poin tuntutan dari dokumen siaran pers tersebut:

Tuntutan Aksi Jalan Sore Pukul Panci 

1. Menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengalihkan dananya untuk mitigasi serta penanganan bencana hingga tuntas. Pendidikan dan kesehatan juga seharusnya menjadi sektor prioritas dalam alokasi anggaran negara. Program ini telah terbukti menimbulkan korban keracunan massal dalam jumlah yang terus bertambah setiap tahunnya, tanpa ada pertanggungjawaban hukum yang jelas dari pihak-pihak yang terlibat. Di sisi lain, rentetan bencana seperti gempa Flores, karhutla di Sumatra dan Kalimantan, banjir, tanah longsor, dan ancaman erupsi gunung api di berbagai wilayah masih membutuhkan penanganan serius dan berkelanjutan. Kami mendesak pemerintah menghentikan program MBG dan mengevaluasi total tata kelolanya, serta mengalihkan anggarannya untuk memperkuat mitigasi bencana, kesiapsiagaan, dan pemulihan korban bencana secara tuntas bukan sekadar tanggap darurat sesaat.
2. Menghentikan segala bentuk kekerasan dan intimidasi terhadap masyarakat sipil. Warga yang menyuarakan kritik dan protes atas kebijakan pemerintah, termasuk atas kasus keracunan MBG, harus dijamin keselamatannya. Kami menolak segala bentuk tindakan represif, intimidasi, maupun pembungkaman terhadap suara-suara kritis masyarakat, termasuk ibu-ibu dan warga sipil yang menuntut keadilan.
3. Menghentikan upaya membenturkan konflik horizontal sebagai alat meredam protes masyarakat. Kami menolak segala bentuk politik adu domba yang sengaja diciptakan untuk memecah solidaritas warga dan mengalihkan perhatian publik dari akar persoalan sesungguhnya, yakni buruknya tata kelola program pemerintah yang mengorbankan keselamatan rakyat.

(MG Fuza Nihayatul Chusna)