WARTAKOTALIVE.COM, ​JAKARTA –- Nestapa dunia pendidikan Indonesia seakan tak berkesudahan.

Program andalan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedianya bertujuan menyehatkan anak bangsa, kini justru mengundang petaka.

Tak main-main, angka korban keracunan meroket tajam hingga menembus 50.000 anak—sebuah lonjakan drastis dari tahun sebelumnya.

​Kondisi darurat yang kian memprihatinkan ini memantik kemarahan sekaligus keprihatinan mendalam dari Eks Menko Polhukam, Mahfud MD.

Secara blak-blakan, pakar hukum tata negara tersebut menyebut carut-marut program MBG saat ini sebagai sebuah "bencana berkelanjutan" yang mencelakakan generasi penerus.

​"Ini kecelakaan yang berkelanjutan, dan kalau berkelanjutan sampai 50.000 hanya dalam beberapa bulan ini, itu artinya kesengajaan. Tahu di situ potensi mencelakakan orang tapi dibiarin karena terikat kontrak," ujar Mahfud MD dengan nada getir dan tegas.

​Tersandera Kontrak Tak Masuk Akal

​Lantas, di mana letak benang kusut sesungguhnya?

Mahfud tak menampik bahwa Kepala MBG saat ini, Sudaryono, adalah sosok pemimpin yang cekatan dan cakap.

Namun, kecakapan itu seolah lumpuh lantaran tersandera oleh warisan sistem kontrak masa lalu yang ditengarai sarat celah korupsi.

​Terdapat sekitar 27.000 kontrak dengan pihak penyedia katering (SPPG) yang masih berjalan.

Mahfud membongkar realita tak masuk akal di mana satu dapur dipaksa menyediakan hingga 2.000 porsi makanan setiap harinya.

Beban ini ibarat sebuah keluarga yang harus menggelar pesta hajatan besar setiap hari.

Sebuah kemustahilan untuk terus menjaga standar kebersihan, gizi, dan kesegaran makanan, yang berujung pada penyajian makanan basi beracun bagi para siswa.

​Potong Kompas: Putus Kontrak Sekarang, Selamatkan Nyawa!

​Melihat situasi yang tak bisa lagi ditoleransi, Mahfud menawarkan solusi radikal yang lugas: rombak total dan cut off (putuskan) semua kontrak yang ada tanpa terkecuali.

​Mahfud menyadari langkah ini akan memaksa pemerintah menanggung ganti rugi finansial kepada vendor yang sudah terlanjur berinvestasi miliaran rupiah.

Namun, ia mempertanyakan empati negara: mana yang lebih berharga, kerugian uang atau nyawa anak-anak Indonesia yang berjatuhan setiap hari?

​"Pemerintah harus mengambil risiko untuk menanggung rugi. Daripada dibiarkan tapi bermasalah terus, satu ruginya terus berkembang, ancaman keracunan akan terus terjadi," tegas Mahfud mendesak keberanian pengambil kebijakan.

Baca juga: Siswi Karo Diduga Keracunan MBG, Kini Tak Kenali Keluarga, Ingatan Hilang 70 Persen 

​Dapur Berbasis Desa: Solusi Segar yang Memberdayakan

​Sebagai jalan keluar jangka panjang yang pro-rakyat, Mahfud mendorong peralihan sistem MBG menjadi Dapur Berbasis Sekolah dan Desa (School-Based Kitchen).

Alih-alih terikat pada perusahaan katering raksasa, pengelolaan dapur sebaiknya diserahkan kepada koperasi desa (KDMP).

​Melalui konsep ini, uang negara akan berputar di masyarakat akar rumput.

"Koperasi bisa membeli telur, sayur-mayur, dan lauk-pauk langsung dari petani dan peternak setempat," kata Mahfud.

Selain memastikan makanan disajikan dalam kondisi panas dan segar karena dimasak tepat di lingkungan sekolah, sistem ini akan menjadi motor penggerak ekonomi desa yang luar biasa.

​Di tengah jerit tangis histeris para orang tua—seperti kisah pilu seorang ibu yang anaknya terbaring lemah dengan kerusakan ginjal akibat racun di makanan MBG, menurut Mahfud MD ini adalah alarm keras yang tak boleh lagi diabaikan.

"Ini bukan lagi soal gengsi program politik, melainkan hak hidup anak Indonesia. Hentikan kontrak bermasalah itu sekarang, atau petaka ini akan terus memakan korban tak berdosa," kata Mahfud.