TRIBUNNEWS.COM - Politikus PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus menilai pidato politik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengenai kekuasaan yang memiliki batas waktu dapat ditafsirkan sebagai sinyal politik terkait dinamika internal pemerintahan.
Menurut Deddy, pernyataan AHY tidak hanya dapat dibaca sebagai pesan normatif mengenai demokrasi, tetapi juga berpotensi ditujukan kepada koalisi partai politik maupun institusi pemerintahan.
"Dari sudut pandang politik, pernyataan itu sangat mungkin ditafsir sebagai pesan kepada koalisi, institusi, atau lembaga pemerintahan. Kalau ini yang dijadikan sudut pandang, maka patut diduga ada ketidakpuasan yang dirasakan oleh AHY terhadap situasi internal pemerintahan atau institusi/lembaga tertentu," kata Deddy saat dimintai tanggapan soal Pidato Politik AHY, Selasa (8/9/2026).
Deddy mengatakan, publik dapat mengamati intensitas komunikasi dan interaksi AHY dengan Presiden Prabowo Subianto, baik dalam kapasitasnya sebagai menteri maupun Ketua Umum Partai Demokrat, untuk melihat lebih jauh arah politik dari pernyataan tersebut.
Ia juga menilai pidato AHY dapat dibaca sebagai dorongan kepada partai-partai pendukung pemerintah untuk mulai mempertimbangkan peta politik menuju Pemilu 2029.
Menurut Deddy, momentum tersebut juga muncul ketika tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah disebut mengalami perubahan. Namun, ia menilai AHY masih menghadapi tantangan elektoral apabila hendak bersaing dengan sejumlah nama yang telah muncul dalam berbagai survei.
"Bagaimana peluang AHY saya kurang tahu, tetapi kalau melihat survei, beliau perlu kerja sangat keras untuk mengejar ketertinggalan. Terutama terhadap berbagai tokoh yang sudah muncul dalam radar survei seperti KDM dan Prabowo sendiri," terang Deddy.
Baca juga: Membaca Pesan AHY soal Kekuasaan Ada Batasnya
Terkait belum munculnya figur yang secara resmi didorong PDI Perjuangan untuk Pilpres 2029, Deddy mengatakan partainya belum melihat urgensi untuk menentukan calon pada tahap sekarang.
Menurut dia, PDIP lebih memilih berkonsentrasi menyerap aspirasi masyarakat dan menjalankan kerja politik di tingkat akar rumput.
"Menurut kami terlalu pagi untuk bicara kontestasi pilpres atau pemilu saat usia pemerintahan bahkan belum mencapai setengah periode. Kami juga lebih percaya kekuatan kolektif partai dan dukungan akar rumput daripada sekadar elektabilitas calon," pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia juga menilai pidato AHY dalam peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat dapat dibaca sebagai sinyal politik menuju Pilpres 2029.
Doli menilai interpretasi tersebut muncul dari cara AHY menyampaikan pandangannya mengenai demokrasi, batas kekuasaan, serta proses transisi kekuasaan.
“Namun, dilihat dari nuansa penyampaian, gestur, dan standing position-nya, AHY seperti memberi sinyal kuat bahwa beliau siap menjadi salah seorang contender dalam Pilpres mendatang,” ujar Doli, Senin (7/9/2026).
Meski demikian, Doli mengatakan dirinya menyetujui substansi pidato AHY mengenai pentingnya menjaga demokrasi.
“Secara substansi, apa yang disampaikan oleh AHY, saya setuju sepenuhnya. Tentang pertumbuhan demokrasi yang harus terus dijaga, tanggung jawab seluruh institusi negara, tugas utama pemerintah, dan hak serta kewajiban warga negara,” kata Doli.
Baca juga: Pesan Menohok AHY: Pemilih Muda Dominan, Jangan Cuma Datang Pas Butuh Suara
Partai Demokrat membantah tafsir bahwa pidato AHY tersebut merupakan sinyal pencalonan menuju Pilpres 2029.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Strategis (BRAINS) Partai Demokrat Ahmad Khoirul Umam mengatakan pidato AHY harus dibaca secara utuh dalam konteks peringatan 25 tahun Partai Demokrat.
Menurut Umam, pidato tersebut berisi refleksi perjalanan partai sekaligus penegasan arah perjuangan Demokrat, terutama terkait ekonomi, keadilan, dan demokrasi.
“Kalau pidato Mas Ketum AHY itu dibaca secara utuh, konteksnya sangat jelas. Sama sekali tidak membahas 2029. Justru yang ditegaskan adalah bagaimana Demokrat bekerja untuk rakyat dan mengambil bagian dalam menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Itu clear. Bisa didengarkan lagi dan dicermati secara utuh,” kata Umam, Selasa (8/9/2026).
Umam menekankan bahwa AHY dalam pidatonya juga menyatakan posisi Partai Demokrat sebagai bagian dari pemerintahan Presiden Prabowo.
“Mas Ketum AHY mengatakan dengan sangat jelas, hari ini Partai Demokrat menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan yang sungguh baik bagi rakyat harus didukung dan dikawal. Yang belum sempurna, kita bantu perbaiki. Itu etika berkoalisi, sekaligus penegasan komitmen Demokrat untuk menyukseskan pemerintahan,” ujar Umam.
Ia menilai pesan mengenai demokrasi, netralitas aparatur negara, serta penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil merupakan bagian dari prinsip yang selama ini diperjuangkan Demokrat.
“Itu semua adalah prinsip demokrasi yang harus kita jaga bersama, siapa pun yang sedang memerintah dan siapa pun yang menjadi peserta pemilu. Itu adalah amanah Reformasi. Demokrat mengajak kita semua terus menjaganya,” katanya.
Umam juga menegaskan bahwa Demokrat tidak ingin pernyataan AHY mengenai demokrasi dan pemerintahan ditarik terlalu jauh ke dalam spekulasi mengenai kontestasi Pilpres 2029.
Menurutnya, fokus Demokrat saat ini adalah menjalankan peran sebagai bagian dari pemerintahan dan mendorong penyelesaian berbagai persoalan masyarakat.
“Pesan utama Mas AHY mudah dipahami, bahwa tujuan politik bukan sekadar memenangkan kekuasaan. Tujuan politik adalah memenangkan masa depan rakyat. Masa depan Indonesia. Jadi, jangan sampai dibalik. Fokus Demokrat hari ini adalah bekerja, mendukung pemerintahan Presiden Prabowo, dan memastikan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan rakyat,” pungkas Umam.
