TRIBUNKALTIM.CO - Rencana Presiden Prabowo Subianto menambah anggaran mitigasi bencana secara signifikan mendapat respons dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).
WALHI menilai langkah tersebut menunjukkan pemerintah mulai menyadari pentingnya dukungan anggaran yang memadai untuk menghadapi risiko bencana di Indonesia.
Direktur Eksekutif Nasional WALHI Boy Jerry Even Sembiring menyoroti penurunan tajam anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada 2026.
Berdasarkan data Nota Keuangan APBN, anggaran BNPB turun dari sekitar Rp2,01 triliun pada 2025 menjadi sekitar Rp491 miliar pada 2026.
Menurut Boy, besaran anggaran penanggulangan bencana seharusnya disusun dengan mempertimbangkan indikator kerawanan bencana serta kajian ilmiah.
Baca juga: Prabowo Penasaran Apakah Lahan Bekas Karhutla Langsung Jadi Perkebunan, DPR Minta Segera Diusut
Ia menilai pemotongan anggaran menjadi persoalan ketika pemerintah telah memiliki informasi mengenai potensi ancaman bencana yang dapat terjadi sepanjang tahun.
"Ya, kita sederhana aja. Akhirnya bahasanya sederhana ya, akhirnya sadar juga. Nah, karena kan kalau kita pertama merujuk alokasi anggaran bencana tahun-tahun sebelumnya ya. Nah, walaupun sebenarnya bahkan sebelum COVID pun tuh angkanya sudah sampai minimal satu koma sekian triliun lah."
"Tapi dengan sekarang yang penurunannya dibandingkan tahun sebelumnya aja seperempatnya, kurang dari seperempatnya. Ini memperlihatkan dari perencanaan awalnya. indikator-indikator kerawanan bencana di Indonesia enggak diperhitungkan oleh pemerintah maupun DPR," kata Boy dalam tayangan Program 'Sapa Indonesia Pagi' Kompas TV, Rabu (9/9/2026).
Meski demikian, Boy tetap menanggapi positif keinginan Prabowo untuk menambah anggaran mitigasi bencana tersebut.
Karena hal itu menandakan pemerintah sudah sadar akan pentingnya dana yang cukup untuk menanggulangi bencana dan meminimalisir risikonya.
"Nah, yang kedua tentu bagus dong kalau mereka sudah mulai sadar bahwa untuk menanggulangi bencana, untuk meminimikan risikonya, untuk memastikan kesiapsiagaannya memang dibutuhkan anggaran yang cukup," tegas Boy.
Melihat data nota keuangan APBN dari tahun ke tahun, Boy lantas menyoroti anggaran BNPB tahun 2026 merosot tajam menjadi sekitar Rp491 miliar.
Padahal tahun sebelumnya Anggaran BNPB bisa mencapai Rp2,01 triliun.
Boy menekankan penyusunan anggaran penanggulangan bencana ini seharusnya didasarkan pada riset ilmiah, serta latar belakang ancaman kebencanaan yang nyata, seperti prediksi fenomena Godzilla El Nino misalnya.
Hal ini seharusnya bisa menjadi dasar pemerintah untuk menentukan anggaran penanggulangan bencana.
Bukan malah memutuskan memotong anggaran penanggulangan bencana hingga tersisa kurang dari seperempatnya.
"Ya, pasti dong (pemerintah tak memperhitungkan anggaran). Misalnya kan penyusunan anggaran itu kan kita bisa melihat background-nya, ada latar belakangnya kan. Sekarang ada di angka Rp 490-an lah, Rp 490-an miliar kayak gitu."
"Nah, lalu kita cek lagi sementara kita sudah mengidentifikasi bahwa tahun 2026 bakal ada yang disebut dengan Godzilla El Nino. Ya, itu kan sudah diketahui dari akhir tahun bahkan di awal tahun ya atau tahun-tahun sebelumnya."
"Sekarang ilmu pengetahuan bisa memandu kita untuk merumuskan beberapa hal penting ya. Tapi kan mengerikan kan kalau dipotong seperempat sementara ada informasi yang lainnya," jelas Boy.
Baca juga: Kepuasan Publik Anjlok, Prabowo Didesak Reshuffle Kabinet dan Hapus Semua Wamen
Berikut rangkuman anggaran BNPB dari tahun ke tahun berdasarkan data dari Buku Nota Keuangan APBN Tahun Anggaran 2025:
Sebelumnya dalam rapat koordinasi penanganan bencana di Indonesia secara virtual, Senin (7/9/2026), Presiden Prabowo sempat menginstruksikan untuk merombak perencanaan keuangan negara, demi menambah alokasi dana mitigasi bencana alam.
Keputusan ini diambil sebagai respons atas rentetan bencana yang sedang dihadapi Indonesia secara bersamaan.
Prabowo menegaskan bahwa kesiapsiagaan negara harus ditingkatkan mengingat posisi geografis Indonesia.
"Ini ya adalah takdir kita. Negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire, ya. Jadi ini membawa kita untuk, kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat."
"Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan ya," tegas Prabowo.
Dalam arahan tersebut, Prabowo meminta para menteri terkait untuk segera menyesuaikan postur anggaran.
Ia menekankan bahwa dalam perencanaan mitigasi bencana, pemerintah harus mengadopsi prinsip berlebih alih-alih kekurangan sarana.
Baca juga: Prabowo Instruksikan Purbaya Rombak Anggaran, Dana Mitigasi Bencana Bakal Ditambah Signifikan
"Saya minta pemikiran kita dalam perencanaan ya, kita gunakan prinsip, lebih baik lebih daripada kurang. Artinya, ini juga nanti Mensesneg siapkan juga, beri tahu juga Menteri Keuangan, Menteri Bappenas, ya," ujarnya.
Lebih lanjut, penambahan anggaran tersebut nantinya akan difokuskan pada pengadaan alat dan armada taktis penanggulangan krisis.
Peralatan ini ditargetkan untuk mempercepat respons pemerintah di lapangan saat bencana terjadi.
"Berarti lebih banyak helikopter lebih baik. Lebih banyak pompa air lebih baik. Lebih banyak pemadam kebakaran lebih baik. Jadi kita siap sebelum kejadian," ucapnya.
Selain armada besar, Prabowo juga menyoroti pentingnya intervensi di tingkat akar rumput, terutama untuk kawasan yang rutin dilanda kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Ia menginstruksikan pengadaan alat berat berskala kecil agar langsung disiagakan di desa-desa rawan bencana.
"Lebih banyak ekskavator di tingkat, ekskavator-ekskavator kecil di tempat, di desa-desa yang secara tradisional selalu kena kebakaran hutan itu lebih baik," tuturnya.
Ketua DPR RI, Puan Maharani menanggapi soal Presiden Prabowo Subianto yang ingin menambah anggaran untuk dana mitigasi bencana secara signifikan.
Puan mengaku tak masalah dengan adanya penambahan dana untuk mitigasi bencana tersebut.
Namun Puan menegaskan, penambahan dana untuk mitigasi bencana tersebut harus dimanfaatkan dengan baik.
Pemanfaatannya juga harus lebih baik daripada sebelumnya.
"Alokasi anggaran (untuk mitigasi bencana) selama itu memang bermanfaat. Bagi kami tidak apa-apa."
"Namun harus manfaatnya harus lebih baik daripada sebelumnya," kata Puan dalam keterangan persnya di Gedung DPR RI, Selasa (8/9/2026). (*)
