Laporan Wartawan TribunPriangan.com Sumedang, Kiki Andriana

TRIBUNPRIANGAN.COM, SUMEDANG - Guru Besar Politik dan Keamanan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Prof Muradi, menyoroti rencana hak interpelasi DPRD Sumedang terkait isu yang menerpa Wakil Bupati Sumedang, Fajar Aldila.

Muradi menilai, usulan interpelasi perlu dikaji berdasarkan syarat dan tujuan penggunaan hak tersebut.

Menurutnya, pertanyaan penting yang harus dijawab adalah apakah kasus yang tengah menjadi sorotan itu benar-benar berkaitan dengan kebijakan strategis, penting, dan berdampak luas terhadap masyarakat.

Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, namun interpelasi tetap diajukan, Muradi menduga terdapat kepentingan politik di balik langkah tersebut.

"Kalau ada fraksi yang mengajukan itu, tinggal lihat kembali ada syarat terpenuhi enggak? Kalau tetap ada yang mengajukan, berarti kita patut menduga ada political game. Ya kalau demikian, justru langkah DPRD itu akan malah memperkeruh suasana, tidak membuat kondusif Sumedang," katanya kepada TribunPriangan.com, Rabu (9/9/2026) melalui sambungan telepon.

Baca juga: Polemik SHM Madasari Memanas, DPRD Pangandaran Desak Tim Sengketa Agraria Segera Turun ke Lapangan

Muradi sebelumnya menjelaskan bahwa terdapat sejumlah hal yang perlu menjadi pertimbangan sebelum hak interpelasi digunakan.

Di antaranya, apakah persoalan tersebut berdampak luas hingga mengganggu jalannya pemerintahan dan pelayanan publik, adanya persoalan dalam hubungan antara eksekutif dan legislatif, serta adanya penilaian DPRD bahwa proses penanganan suatu persoalan tidak dilakukan secara proporsional.

Dalam pengamatannya, Muradi menilai kondisi tersebut belum terlihat dalam isu yang menyeret nama Wabup Sumedang.

Ia menyebut pelayanan publik tetap berjalan dan kehidupan masyarakat di Sumedang berlangsung normal.

Muradi juga menilai hubungan antara Pemerintah Kabupaten Sumedang dan DPRD Sumedang masih berjalan baik.

Karena itu, ia mengingatkan agar langkah politik yang diambil tidak justru memperkeruh situasi.

Menurut Muradi, upaya Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir untuk menjaga situasi tetap kondusif merupakan langkah yang baik.

Ia melihat adanya keinginan dari kepala daerah agar persoalan tersebut tidak berkembang dan berlarut-larut.

Menurutnya, menjaga kondusivitas daerah harus menjadi perhatian semua pihak di tengah persoalan yang sedang menjadi sorotan publik.

Sebelumnya, tersiar kabar bahwa salah satu fraksi di DPRD Sumedang berencana menggunakan hak interpelasi terkait isu yang menerpa Wakil Bupati Sumedang Fajar Aldila.

Kabar tersebut menyebutkan tentang penganiayaan terhadap Sekretaris Pribadi (Sekpri) Wabup berinisial R. 

"Tidak ada kejadian apa-apa. Tidak ada penganiayaan dan penyekapan, apalagi pelecehan," kata R, Kamis (27/8/2026).(*)