TRIBUNMATARAMAN.COM, TRENGGALEK - Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin mengajak jajarannya turun langsung ke lapangan untuk melihat dan mengecek kondisi masyarakat, khususnya warga kurang mampu.

Langkah tersebut dilakukan untuk mencocokkan data masyarakat kurang mampu yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan kondisi riil warga di lapangan.

Dengan turun langsung ke tengah masyarakat, pemerintah diharapkan dapat mengetahui kebutuhan warga secara lebih tepat sekaligus mengoptimalkan pelayanan dan bantuan yang diberikan.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Trenggalek bersama jajarannya mengunjungi tujuh warga yang berada di tiga desa di Kecamatan Gandusari.

Tujuh warga tersebut masing-masing terdiri dari tiga orang di Desa Krandekan, dua orang di Desa Melis, dan dua orang di Desa Widoro.

Dari hasil peninjauan, kondisi sebagian besar warga yang dikunjungi diketahui sesuai dengan data yang dimiliki pemerintah.

Namun, terdapat sejumlah warga yang membutuhkan koordinasi lebih lanjut agar bisa mendapatkan pelayanan maupun bantuan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Salah satu persoalan yang ditemukan berkaitan dengan akses terhadap pelayanan kesehatan.

"Mulai akses terhadap pelayanan kesehatan, meskipun mereka telah mengantongi Kartu Indonesia Sehat (KIS)," ujar Mochamad Nur Arifin dalam keterangannya, Rabu (9/9/2026).

Bupati Trenggalek Soroti Kondisi Sukiyo
Salah satu warga yang menjadi perhatian dalam peninjauan tersebut adalah Sukiyo, suami Suparti, warga Desa Melis, Kecamatan Gandusari.

Kondisi Sukiyo cukup memprihatinkan. Ia terlihat terkulai lemas di tempat tidur dan membutuhkan penanganan kesehatan lebih lanjut.

Meski telah memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS), kondisi ekonomi keluarga membuat Sukiyo kesulitan mengakses pengobatan di rumah sakit.

Tidak hanya persoalan kesehatan, kondisi rumah yang ditempati keluarga tersebut juga dinilai tidak layak huni.

Melihat kondisi itu, Mochamad Nur Arifin langsung meminta Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Trenggalek berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan pelayanan kesehatan Sukiyo dapat difasilitasi oleh pemerintah.

Sementara itu, persoalan rumah tidak layak huni akan dikoordinasikan dengan instansi terkait agar dapat diusulkan memperoleh bantuan perbaikan.

Pemkab Trenggalek Kroscek Data Warga Kurang Mampu
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Lingjamsos) Dinsos PPPA Trenggalek, Soelung Raharjeng S, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah melihat kondisi masyarakat secara langsung.

"Kegiatan hari ini, Bapak Bupati turun ke bawah, turun ke lapangan terkait dengan melihat kondisi riil masyarakat di bawah," beber Soelung Raharjeng S.

Menurutnya, kunjungan lapangan juga menjadi sarana untuk mencocokkan data pemerintah dengan kondisi sebenarnya yang dialami masyarakat.

"Jadi kroscek, apakah betul data yang sudah ada itu sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Meskipun ada sedikit perbedaan, tetapi insyaallah kita bisa membantu untuk menyelesaikan," lanjutnya.

Soelung berharap kegiatan turun langsung ke lapangan dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Pemerintah, kata dia, perlu rutin melihat kondisi warga secara langsung sehingga dapat memahami kebutuhan masyarakat dan menentukan bentuk bantuan yang sesuai.

"Harapannya dengan peninjauan lapangan ini yang jelas pelayanannya kita harus bisa lebih baik lagi. Kita melayani masyarakat, sering turun ke bawah sehingga kita tahu kondisi riil di masyarakat. Bagaimana cara kita membantu masyarakat," jelasnya.

Warga dengan Rumah Tak Layak Huni Bisa Diusulkan Bedah Rumah
Soelung menambahkan, warga yang memiliki rumah tidak layak huni dan membutuhkan pembenahan dapat diusulkan untuk mendapatkan program bedah rumah.

"Jadi untuk masyarakat yang kita kunjungi dengan kondisi rumah layak untuk dilakukan pembenahan, kita harus melaksanakan pengusulan untuk bedah rumah," ulasnya.

Melalui program tersebut, rumah warga yang mendapatkan intervensi diharapkan bisa menjadi lebih layak dan nyaman untuk ditempati.

Selain persoalan rumah, pemerintah juga akan memberikan perhatian kepada warga yang sedang sakit dan mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan.

Warga yang telah memiliki Kartu Indonesia Sehat tetapi masih kesulitan menjangkau fasilitas kesehatan akan difasilitasi agar dapat memperoleh pelayanan yang dibutuhkan.

"Sehingga rumah itu menjadi layak dan masyarakat yang dikunjungi dan kebetulan sakit, dengan akses kesehatan yang mereka belum bisa jangkau, meskipun sudah memiliki Kartu Indonesia Sehat itu harus kita fasilitasi," tutupnya.

(Madchan Jazuli/TribunMataraman.com)