TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Riau ternyata tidak hanya mengandalkan kekuatan untuk memadamkan api.
Di hadapan jajaran kepolisian Johor dan Melaka, Malaysia, Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan memaparkan strategi penanganan Karhutla yang dibangun dari hulu hingga hilir.
Strategi itu mencakup pencegahan sebelum kebakaran terjadi, deteksi dini, kesiapan personel dan infrastruktur, pemadaman, pendinginan hingga penegakan hukum terhadap pihak yang diduga menyebabkan kebakaran.
Paparan tersebut disampaikan Herry dalam pertemuan di Johor Bahru, Selasa (8/9/2026), yang menjadi bagian dari Mesyuarat Dua Hala Keselamatan Sempadan yang berlangsung pada 7-9 September 2026.
Herry mengatakan, Riau telah menyiapkan kekuatan besar untuk menghadapi ancaman Karhutla, terutama di tengah kondisi cuaca dan ancaman El Nino yang meningkatkan risiko kekeringan.
Sekitar 3.030 personel dari berbagai unsur dikerahkan dan diperkuat dengan sarana pemadaman, kendaraan operasional, alat berat, drone hingga perlengkapan keselamatan.
"Kami ingin menyampaikan kepada sahabat-sahabat kami di Malaysia bahwa Riau bekerja secara serius dan bergotong royong dalam menangani Karhutla. Lebih dari tiga ribu personel dari berbagai unsur bekerja di lapangan, didukung sarana darat, udara dan teknologi," kata Herry.
Namun, menurut Herry, kekuatan tersebut bukan hanya disiapkan ketika api telah muncul.
Jauh sebelum memasuki periode rawan, Polda Riau bersama pemerintah daerah, Kodam XIX Tuanku Tambusai dan berbagai unsur terkait telah melakukan langkah mitigasi untuk menekan potensi kebakaran.
Pencegahan dilakukan melalui sosialisasi larangan membuka lahan dengan cara membakar, pemasangan plang peringatan, patroli kawasan rawan, pemantauan wilayah, pelibatan masyarakat hingga pemanfaatan teknologi untuk mendeteksi titik api.
Riau juga memperkuat infrastruktur pengendalian Karhutla.
Herry memaparkan terdapat 19 sumur bor, 1.390 embung air, 1.988 sekat kanal dan 313 menara pantau yang disiapkan untuk mendukung pencegahan sekaligus penanganan kebakaran.
"Kami bekerja dari hulu sampai hilir. Bukan hanya ketika api muncul kemudian kita memadamkan. Pencegahan, edukasi, deteksi dini dan kesiapan seluruh unsur dilakukan sejak awal, kemudian dilanjutkan dengan pemadaman, pendinginan hingga penegakan hukum ketika terjadi pelanggaran," ujarnya.
Strategi tersebut menjadi penting karena luas lahan yang terbakar di Riau sepanjang Januari hingga Agustus 2026 telah mencapai 17.525,80 hektare.
Di tengah kondisi tersebut, Polda Riau juga menjalankan strategi penegakan hukum untuk memutus praktik pembakaran lahan secara sengaja.
Hingga saat ini, Polda Riau dan jajaran telah menangani 45 perkara Karhutla dengan 49 tersangka.
Baca juga: Karhutla Riau Masih Jadi Perhatian, Danlanud Cek Langsung Kesiapan Helikopter Water Bombing
Luas lahan yang berkaitan dengan perkara tersebut mencapai sekitar 2.958,04 hektare.
"Penegakan hukum tetap kami lakukan secara tegas. Pesannya jelas, tidak boleh ada pihak yang mengambil keuntungan dengan cara merusak lingkungan dan membakar hutan maupun lahan," tegas Herry.
Penanganan Karhutla juga diarahkan untuk melindungi masyarakat dari dampak asap.
Polda Riau bersama unsur terkait melakukan pembagian masker, pemeriksaan kesehatan, trauma healing serta menyiapkan posko kesehatan dan oksigen bagi masyarakat terdampak.
Dalam forum bersama kepolisian Malaysia tersebut, Herry turut memaparkan kondisi arah angin dan sebaran asap di sejumlah wilayah Indonesia.
Menurutnya, persoalan tersebut penting dibahas bersama Malaysia karena posisi geografis Riau yang berdekatan dengan Semenanjung Malaysia.
"Riau dan Malaysia berada dalam satu kawasan yang sangat dekat. Karena itu, persoalan lingkungan juga membutuhkan komunikasi dan keterbukaan. Kami menyampaikan kondisi yang ada, apa yang sudah kami kerjakan, sekaligus memastikan seluruh unsur di Riau terus bekerja untuk mengendalikan Karhutla," kata Herry.
Selain strategi penanganan Karhutla, Polda Riau juga membawa konsep Green Policing dalam upaya menjaga lingkungan.
Pendekatan tersebut memadukan langkah preventif, represif dan restoratif, termasuk rehabilitasi lingkungan serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung deteksi dini dan penanganan kejahatan lingkungan.
Pertemuan di Johor Bahru menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi antara aparat Indonesia dan Malaysia, terutama dalam menghadapi persoalan yang berpotensi berdampak lintas batas.
Dalam kunjungan tersebut, Herry didampingi Dirreskrimsus Kombes Ade Kuncoro Ridwan, Dirreskrimum Kombes Hasyim Risahondua, Dirpolairud Kombes Apri Fajar Hermanto dan Dirresnarkoba Kombes Putu Yudha Prawira.
Dari pihak Malaysia hadir Ketua Polis Johor CP Dato’ Ab Rahaman Bin Arsad, Ketua Polis Melaka DCP Datuk Wira Dzulkairi Bin Mukhtar, Timbalan Ketua Polis Johor DCP Hoo Chuan Huat serta jajaran kepolisian Johor dan Melaka.
Konsul Jenderal Republik Indonesia di Johor Bahru Sigit Suryantoro Widyanto turut menghadiri pertemuan tersebut.
( Tribunpekanbaru.com/Rizky Armanda)
