Pertama, Stadion H. Agus Salim Padang mulai dibangun kembali. Stadion kebanggaan masyarakat Sumatera Barat itu ditargetkan rampung pada awal 2028 dan baru bisa kembali digunakan Semen Padang FC pada musim 2028/2029.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade, mengatakan pembangunan Stadion H. Agus Salim dilakukan secara total, bukan sekadar renovasi.
Kedua, kabut asap yang menyelimuti Kota Padang mulai berdampak pada aktivitas dan kondisi kesehatan siswa.
Di SDN 33 Sawahan, dua orang siswa dilaporkan mengalami gangguan kesehatan saat kualitas udara memburuk.
Ketiga, kasus kekerasan terhadap anak di Kota Padang menunjukkan angka yang mengkhawatirkan.
Data UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Padang mencatat, sebanyak 61 kasus kekerasan terhadap anak terjadi sepanjang 2025. Memasuki pertengahan 2026, jumlah tersebut sudah mencapai 62 kasus.
Baca selengkapnya berikut ini:
Stadion H. Agus Salim Padang mulai dibangun kembali. Stadion kebanggaan masyarakat Sumatera Barat itu ditargetkan rampung pada awal 2028 dan baru bisa kembali digunakan Semen Padang FC pada musim 2028/2029.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade, mengatakan pembangunan Stadion H. Agus Salim dilakukan secara total, bukan sekadar renovasi.
Hal itu disampaikan Andre saat peletakan batu pertama pembangunan kembali Stadion H. Agus Salim, Rabu (9/9/2026).
"Alhamdulillah, hari ini kita sudah meletakkan batu pertama. Ini tanda dimulainya pembangunan kembali Stadion H Agus Salim, stadion bola kebanggaan urang Minang, kebanggaan masyarakat Sumatera Barat," kata Andre kepada wartawan.
Menurut Andre, dengan target penyelesaian awal 2028, Semen Padang FC dipastikan harus menjalani pertandingan sebagai tim musafir selama proses pembangunan berlangsung.
Baca juga: Tantang Persiraja di Laga Perdana, Semen Padang Waspadai Erupsi dan Kabut Asap Jelang Keberangkatan
"Kalau Semen Padang bisa menempati ini tentu di musim 2028/2029. Jadi dipastikan Semen Padang akan menjadi tim musafir dua tahun," ujarnya.
Andre menjelaskan, Stadion H. Agus Salim yang baru nantinya memiliki kapasitas sekitar 12.000 hingga 13.000 penonton.
Seluruh kursi menggunakan sistem single seat dan desain stadion mengacu pada standar AFC.
Stadion tersebut juga akan dilengkapi lapangan berstandar FIFA, drainase modern, ruang ganti pemain, ruang pemanasan, ruang wasit, ruang konferensi pers, lounge VVIP, Royal Box, ruang serbaguna, musala hingga fasilitas bagi penyandang disabilitas.
Meski dibangun dengan konsep modern, identitas Minangkabau tetap dipertahankan.
"Ini stadion modern, tapi tentu tidak melupakan ciri khas Sumatera Barat. Di dindingnya ada fasad yang menggambarkan rumah adat Minangkabau," katanya.
Baca juga: Dinkes Padang Catat Lonjakan Pasien ISPA Pertengahan Agustus hingga September
Andre mengatakan ikon gonjong sembilan yang selama ini menjadi ciri khas Stadion H. Agus Salim juga akan tetap dihadirkan. Gonjong sembilan itu akan dibangun kembali di area taman.
Selain itu, di bagian depan gerbang utama akan dibuat gerbang dengan konsep gonjong.
"Semua kita akomodir karena inilah stadion kebanggaan Sumatera Barat, kebanggaan urang Minang," ujarnya.
Andre mengatakan pembangunan kembali Stadion H. Agus Salim tidak terlepas dari perjuangannya untuk mendapatkan dukungan pemerintah pusat.
Menurutnya, usulan pembangunan stadion tersebut disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad juga disebut ikut membantu meyakinkan Presiden.
"Alhamdulillah kami sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra melakukan komunikasi dan lobi kepada Pak Presiden Prabowo. Alhamdulillah beliau setuju untuk memberikan anggaran dan mendukung pembangunan kembali Stadion H. Agus Salim," katanya.
Setelah mendapat persetujuan Presiden, usulan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui Kementerian Pekerjaan Umum.
"Alhamdulillah juga dibantu oleh Pak Dasco, Pak Sufmi Dasco Ahmad sebagai Wakil Ketua DPR untuk meyakinkan Presiden. Alhamdulillah disetujui oleh Presiden, lalu pihak Istana menyampaikan hal ini ke Kementerian PU untuk segera diproses," sambungnya.
Andre menyebut proses hingga pembangunan dimulai membutuhkan waktu cukup panjang. Penyusunan desain dan persiapan hingga proses tender disebut memakan waktu hampir satu tahun.
Baca juga: 10 Bulan Buron, Pelarian Pelaku Curanmor Berakhir di Sijunjung: Tak Bisa Lagi Menghirup Udara Bebas
Setelah proses tersebut selesai, Kementerian PU kemudian menganggarkan dan melaksanakan pembangunan stadion.
"Jadi memang agak panjang, tapi alhamdulillah usulan kami dibantu oleh Pak Dasco, disetujui Pak Presiden, lalu Pak Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara menyampaikan persetujuan kepada kami dan juga kepada Pak Menteri PU," jelasnya.
Andre pun menyampaikan apresiasi kepada Menteri PU Dody Hanggodo beserta jajaran kementerian yang telah menindaklanjuti persetujuan Presiden tersebut.
Ia menyebut pembangunan kembali Stadion H. Agus Salim sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah pusat terhadap Sumatera Barat.
"Ini bukti komitmen Presiden Prabowo terhadap pembangunan Sumatera Barat. Pembangunan kembali Stadion H. Agus Salim ini adalah bukti Presiden Prabowo sangat menyayangi dan mencintai Sumatera Barat," katanya.
Pembangunan Stadion H. Agus Salim dikerjakan PT Adhi Karya dan PT Hutama Karya melalui kerja sama operasi (KSO).
PT Adhi Karya dan PT Hutama Karya menurutnya akan terus melakukan pembongkaran stadion lama yang masih tersisa. Setelah itu, kawasan stadion akan ditutup untuk memulai pekerjaan konstruksi.
Baca juga: Pertamina Sanksi 31 SPBU di Sumbar, 6 SPBU Diajukan untuk Peralihan Pengelolaan
"Direncanakan tanggal 20 September setelah pembongkarannya resmi selesai, pihak kontraktor, Hutama Karya dan Adhi Karya akan segera melakukan penutupan area stadion. Di tanggal 20 September baru proses pembangunan," ujarnya.
Andre berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selaku pemilik aset memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan tersebut. Dukungan juga diharapkan datang dari Pemerintah Kota Padang karena stadion berada di wilayah Kota Padang.
"Intinya kita berharap pihak Pemprov sebagai pemilik, ini kan Pemprov yang memiliki aset ini memberikan dukungan penuh dan tentu Pemko juga karena wilayahnya di wilayah Kota Padang memberikan dukungan penuh sehingga proyek ini berjalan dengan lancar dan bisa cepat selesai," katanya.
Ia juga meminta masyarakat Sumatera Barat ikut mendukung agar pembangunan stadion berjalan sesuai rencana.
Mengenai pengelolaan stadion setelah selesai, Andre mengatakan nantinya Semen Padang FC berpeluang mengajukan permohonan hak pengelolaan kepada Pemprov Sumbar.
Ia menyebut hal tersebut mengacu pada aturan Kementerian Dalam Negeri yang mengatur pengelolaan stadion yang dibangun atau direnovasi pemerintah.
"Kalau tidak dirawat dan dijaga nanti akan cepat rusak. Sesuai yang ada di daerah tersebut, Semen Padang adalah klub profesional yang representatif Sumatera," ujarnya.
Andre menilai pengelolaan oleh klub dapat menjadi salah satu cara memastikan stadion tetap terawat setelah pembangunan selesai.
Kabut asap yang menyelimuti Kota Padang mulai berdampak pada aktivitas dan kondisi kesehatan siswa.
Di SDN 33 Sawahan, dua orang siswa dilaporkan mengalami gangguan kesehatan saat kualitas udara memburuk.
Kepala SDN 33 Sawahan, Jon Hendri, mengatakan dua orang siswanya menunjukkan kondisi yang diduga berkaitan dengan paparan kabut asap pada Senin (7/9/2026).
"Ada beberapa orang anak yang menunjukkan apa yah, boleh dikatakan terpapar (kabut asap). Itu ada suhu tubuh tinggi, ada mimisan. Itu tepatnya pada hari Senin kemarin dua orang siswa kita," kata Jon saat ditemui TribunPadang.com di ruang kerjanya, Rabu (9/9/2026).
Baca juga: Hari Pertama Sekolah Daring di Padang Akibat Kabut Asap: Siswa Dirumahkan, Guru Tetap Wajib Masuk
Pihak sekolah, kata Jon, langsung membawa siswa tersebut ke klinik untuk mendapatkan penanganan.
Orang tua siswa juga segera dihubungi dan diberi tahu mengenai kondisi anak mereka.
Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian sekolah di tengah kabut asap yang menyelimuti Kota Padang.
Mulai Rabu (9/9/2026), siswa SDN 33 Sawahan tidak lagi mengikuti pembelajaran tatap muka. Mereka mengikuti Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sesuai instruksi Pemerintah Kota Padang.
Pantauan TribunPadang.com di SDN 33 Sawahan pada Rabu pagi, tidak terlihat aktivitas belajar siswa di ruang kelas. Sejumlah guru tampak tetap berada di ruang guru dengan membawa buku dan menggunakan laptop untuk menjalankan aktivitas pembelajaran.
Jon mengatakan teknis pembelajaran dari rumah diserahkan kepada masing-masing guru kelas dengan tetap menyesuaikan materi pelajaran yang telah diberikan sebelumnya.
Baca juga: MBG Disetop Saat PJJ Akibat Kabut Asap, Disdikbud Padang: Nanti Mubazir
"Kalau sesuai dengan instruksi itu PJJ atau jarak jauh. Jadi bagaimana kegiatannya kita serahkan kepada guru kelas," ujarnya.
Guru kemudian memberikan materi secara daring. Sebagian menggunakan Zoom, sementara guru lainnya memberikan tugas kepada siswa melalui platform pembelajaran daring.
"Sementara materi dari guru ini berkelanjutan dengan materi sebelumnya. Ada yang mengajar dengan Zoom ataupun memberi tugas secara daring," jelas Jon.
PJJ tersebut diberlakukan selama tiga hari, mulai Rabu hingga Jumat (11/9/2026). Meski siswa belajar dari rumah, para guru tetap diwajibkan datang ke sekolah.
"Belajar jarak jauh ini sesuai instruksi selama tiga hari. Sementara guru-guru harus ke sekolah," katanya.
Sebelum PJJ diterapkan, pihak sekolah juga telah mengingatkan siswa untuk menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan. Siswa juga diarahkan mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kondisi kabut asap.
"Kita selalu mengarahkan para siswa kita untuk selalu memakai masker, menyikapi terkait kabut asap ini. Selain itu sebelumnya kita mengarahkan mereka untuk tidak beraktivitas di luar ruangan," ujar Jon.
Kondisi serupa menjadi perhatian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Yopi Krislova mengatakan anak-anak, khususnya siswa TK dan SD, merupakan kelompok yang rentan terhadap paparan asap.
Yopi mengatakan keluhan kesehatan dari siswa sangat mungkin terjadi, terutama bagi anak yang memiliki ISPA atau penyakit akut.
"Sebenarnya keluhan pasti ada ya, karena siswa kita itu beragam modelnya. Kalau ada yang ISPA atau penyakit akut itu berdampak sekali," kata Yopi saat diwawancarai TribunPadang.com di Balai Kota Padang, Rabu (9/9/2026).
Menurut Yopi, anak-anak juga sulit sepenuhnya diawasi agar tidak terpapar asap ketika berada di sekolah. Terlebih siswa kelas 1 dan 2 SD masih identik dengan aktivitas bermain.
"Ketika di sekolah nggak pakai masker, mereka bermain, anak kelas 1-2 SD itu kan dunianya bermain, sangat rentan terpapar," ujarnya.
Karena kondisi tersebut, Pemko Padang menerapkan PJJ bagi siswa SD dan SMP selama tiga hari. Sementara aktivitas PAUD/TK diliburkan sementara pada 9-11 September 2026.
Baca juga: Disdikbud Padang Terapkan PJJ Akibat Kabut Asap: Utamakan Kesehatan Meski Kurang Efektif
Yopi mengatakan kebijakan itu diambil setelah Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan BPBD dan Dinas Kesehatan. Kualitas udara Kota Padang pada Selasa (8/9/2026) sore menjadi salah satu pertimbangan utama.
"Karena kemarin sore itu kualitas udara kita di Kota Padang cukup sangat berbahaya sekali. Makanya kita mengambil kebijakan khusus anak kita TK, SD, dan SMP. Tiga hari ke depan mulai hari ini kita melaksanakan program pembelajaran jarak jauh," katanya.
Meski belajar dari rumah, proses pembelajaran tetap berjalan. Guru memberikan materi dan tugas melalui grup WhatsApp maupun aplikasi lainnya.
Sementara itu, di SDN 01 Sawahan, pembelajaran jarak jauh juga mulai diterapkan. Wakil Kepala Sekolah SDN 01 Sawahan, Yosa Arisanti, mengatakan para guru sudah memiliki pengalaman mengajar secara daring sejak pandemi covid-19.
"Teknis belajar kita sama dengan di kelas. Karena guru-guru sebelumnya sudah terbiasa mengajar online karena COVID," kata Yosa.
Menurut Yosa, guru tetap memberikan tugas sejak jam masuk hingga jam pulang sekolah. Orang tua juga diminta ikut memantau kegiatan belajar anak di rumah.
"Guru tinggal menjelaskan tugas untuk dikerjakan siswa di sekolah. Itu dimulai jam masuk hingga jam pulang sekolah. Dan ini juga dipantau oleh orang tuanya agar belajar ini sendiri terlaksana dengan baik di rumah masing-masing," jelasnya.
Berbeda dengan SDN 33 Sawahan, Yosa mengatakan pihaknya sejauh ini belum menerima laporan siswa yang mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
"Sejauh ini belum ada siswa kita yang mengeluhkan terkait kesehatan dampak kabut asap ini," ujarnya.
Pemko Padang sendiri masih memantau kondisi kualitas udara hingga Jumat (11/9/2026). Jika kondisi membaik, pembelajaran tatap muka dapat kembali dilaksanakan mulai Senin (14/9/2026).
Namun, jika kondisi udara masih belum stabil, Pemko Padang membuka kemungkinan memperpanjang PJJ.
Kasus kekerasan terhadap anak di Kota Padang menunjukkan angka yang mengkhawatirkan.
Data UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Padang mencatat, sebanyak 61 kasus kekerasan terhadap anak terjadi sepanjang 2025. Memasuki pertengahan 2026, jumlah tersebut sudah mencapai 62 kasus.
Kondisi itu menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemko) Padang. Salah satu upaya yang dilakukan yakni memperkuat kemampuan guru Bimbingan Konseling (BK) dalam mendeteksi, mencegah, dan menangani kasus kekerasan terhadap siswa.
Sebanyak 90 guru BK yang mewakili 45 SMP Negeri se-Kota Padang mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Kasus bagi Guru BK SMP Negeri se-Kota Padang di Aula Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Padang, Selasa (8/9/2026).
Baca juga: 10 Fakta ASN Sumbar Tunggak Pajak, dari Kendaraan Sudah Terjual hingga Wacana Potong TPP
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang, Boby Firman, mengatakan angka tersebut belum tentu menggambarkan keseluruhan kasus yang terjadi.
Menurutnya, kekerasan terhadap anak ibarat fenomena gunung es karena masih banyak korban yang tidak berani melapor.
"Data Kementerian PPPA mencatat 1 dari 2 anak di Indonesia pernah mengalami kekerasan, baik fisik, psikis, maupun verbal. Namun, hanya sedikit yang melaporkan," kata Boby.
Ia menyebut, kondisi tersebut semakin menjadi perhatian karena pelaku kekerasan justru kerap berasal dari lingkungan terdekat korban.
"Pelaku kekerasan sebagian besar justru orang-orang terdekat dan bisa terjadi di keluarga yang terlihat harmonis sekalipun. Sekolah harus menjadi tempat yang aman bagi anak," ujarnya.
Baca juga: Ribuan Mobil Dinas Nunggak Pajak Kendaraan, Pemprov Sumbar Siapkan Langkah Tegas
Boby menilai guru BK memiliki posisi penting dalam mendeteksi persoalan yang dialami siswa. Sebab, perubahan perilaku maupun kondisi fisik anak bisa menjadi tanda awal adanya persoalan yang lebih serius.
Karena itu, guru BK diminta tidak hanya menunggu siswa datang untuk bercerita atau menerima laporan dari pihak lain.
Pendekatan secara aktif atau jemput bola dinilai diperlukan agar persoalan yang dialami anak bisa diketahui lebih awal dan ditangani sebelum berkembang menjadi kasus yang lebih berat.
Pemko Padang juga tengah menyiapkan kerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk memperkuat penerapan program Sekolah Ramah Anak dan Sekolah Siaga Kependudukan.
Selain itu, masyarakat dan pihak sekolah diminta tidak ragu memanfaatkan layanan pengaduan gratis yang tersedia di UPTD PPA Kota Padang ketika menemukan atau mengalami kasus kekerasan terhadap anak.
Baca juga: Jadwal Wali Kota dan Wawako Padang Rabu 9 September 2026: Dari Antikorupsi hingga Safari Maulid Nabi
Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak DP3AP2KB Kota Padang, Emilza, mengatakan persoalan kekerasan terhadap anak membutuhkan penanganan lintas sektor.
Menurutnya, sekolah tidak bisa berjalan sendiri ketika berhadapan dengan kasus yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
"Penanganan kekerasan terhadap anak tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi dan kolaborasi erat dari seluruh pihak terkait termasuk Guru BK di lingkungan sekolah," kata Emilza.
Ia berharap peningkatan kapasitas guru BK melalui bimtek tersebut dapat memperkuat sistem pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan.
Sementara itu, Tim Evaluasi Program Unggulan Pemko Padang, Marta Suhendra, mengatakan Pemko Padang mendorong agar persoalan yang terjadi di sekolah dapat dipetakan berdasarkan kondisi riil di lapangan.
Baca juga: Festival Literasi Sumbar 2026 Dibuka, Gubernur Ajak Generasi Muda Jaga Alam dan Budaya
Pendekatan dari bawah atau bottom-up dinilai penting agar pemerintah tidak hanya mendapatkan laporan secara administratif, tetapi juga memahami persoalan yang benar-benar dihadapi siswa dan sekolah.
"Kami ingin sharing session ini mengungkap kondisi riil di sekolah. Lebih baik kasus ini terbongkar dan kita selesaikan secara terukur, daripada tersembunyi lalu meledak di kemudian hari," ujarnya.
Dukungan terhadap penguatan peran guru BK juga disampaikan Tim Klewang Satreskrim Polresta Padang.
Narasumber dari Tim Klewang Polresta Padang, Aiptu Defit Rico Dermawan, mendorong guru BK mengubah pendekatan terhadap siswa.
Guru BK, menurutnya, perlu dibangun sebagai sosok yang dekat, dipercaya, dan menjadi tempat aman bagi siswa untuk menyampaikan persoalan.
"Kami memotivasi para Guru BK agar beralih menjadi 'sahabat anak'. Pendekatan harus dilakukan secara humanis," kata Defit.
Baca juga: Roadshow OlympiAR Disambut 550 Mahasiswa, PTAR Ingin Talenta Sumbar Unjuk Gigi di Ajang Nasional
Ia meminta setiap laporan siswa tidak dianggap sepele, meskipun informasi yang disampaikan terlihat sederhana.
"Jangan mengabaikan sekecil apa pun laporan siswa, dan jangan ragu untuk berkoordinasi dengan kepolisian terdekat. Kami dari Tim Klewang siap memberikan pelayanan dan pengawalan terbaik," ujarnya.
Melalui penguatan kapasitas guru BK tersebut, Pemko Padang berharap sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga menjadi ruang yang aman bagi anak untuk tumbuh, berinteraksi, dan menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.
Sinergi antara pemerintah, sekolah, kepolisian, keluarga, dan masyarakat dinilai menjadi kunci agar kasus kekerasan terhadap anak dapat dicegah dan ditangani lebih cepat. (*)
