‎TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Antrean panjang BBM di SPBU sangat merugikan sektor usaha logistik dan pengangkutan barang di Sulawesi Selatan.
‎
‎Hal itu terutama berdampak pada keterlambatan distribusi, meningkatnya biaya pengangkutan, serta munculnya biaya-biaya lain karena harus mengantre di SPBU.
‎
‎Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Sulawesi Selatan dan Barat, Yodi Nalendra, mengatakan para pengusaha logistik kini sedang mempertimbangkan untuk beralih dari solar subsidi ke solar nonsubsidi.
‎
‎"Pelaku logistik sudah sangat prihatin, sangat kecewa, karena eskalasinya sudah tinggi. Jadi tekanan dari aspirasi teman-teman pengusaha itu sudah keras dan tegas. Jadi kita harus mengalihkan BBM subsidi ke nonsubsidi," jelasnya saat melaksanakan konferensi pers bersama Organda Sulsel di Ongkel John Coffee, Jalan Hasanuddin, Kota Makassar, Rabu (9/9/2026).
‎
‎Peralihan tersebut bakal berdampak pada meningkatnya biaya distribusi, yang diperkirakan naik hingga minimal 120 persen.
‎
‎"Sebagai ilustrasi, tarif ke Parepare itu Rp2,5 juta. Nanti kalau disesuaikan, maka itu akan menjadi Rp5,5 juta," jelasnya.
‎
‎Ketua DPC Organda Angkutan Khusus Pelabuhan (Angsuspel) Makassar, Hasim Noor Ismail, mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan pemilik barang terkait rencana kenaikan tarif angkutan tersebut.
‎
‎Koordinasi tersebut dilakukan untuk membicarakan dampak kenaikan tarif terhadap harga barang di pasar dan dampaknya bagi konsumen.
‎
‎"Jika ini terus berlanjut, kami akan berkoordinasi dengan pemilik barang, bagaimana terhadap pasar konsumen terhadap harga barang yang ada di pasar," jelasnya.
‎
‎Hasim mengungkapkan, keharusan menaikkan tarif angkutan menjadi dilema bagi pengusaha logistik.
‎
‎Di satu sisi, pengusaha logistik harus menanggung biaya tambahan, seperti biaya tunggu dan akomodasi karena harus mengantre di SPBU.
‎
‎Di sisi lain, masyarakat akan terdampak karena kenaikan tersebut dapat memicu melonjaknya harga kebutuhan pokok.
‎
‎"Ini memang akan berdampak domino, karena menyangkut keseluruhan biaya. Mulai dari biaya lain-lain, biaya barang, dan sebagainya. Inilah yang menjadi dilematis bagi kami, karena kasihan juga masyarakat kalau kami mau naikkan harga," jelasnya.
‎
‎Lebih rinci terkait besaran kenaikan harga barang akibat kenaikan tarif angkutan tersebut, Hasim mengatakan hal itu tergantung pada perhitungan pedagang.
‎
‎"Yang paling terdampak nanti ini adalah bahan dasar kebutuhan masyarakat. Tetapi kalau kenaikan harga dari pedagang, kami tidak tahu seperti apa karena mereka punya hitungan sendiri," jelasnya.

Pertamina Ungkap Masalah Sebenarnya

‎Yodi meminta Pertamina mengungkap masalah sebenarnya di balik antrean panjang BBM ini.
‎
‎Menurutnya, selama ini Pertamina dalam pernyataan publiknya selalu mengatakan bahwa stok BBM aman. Namun, kondisi di lapangan justru berkebalikan.
‎
‎Antrean panjang masih terus terjadi setiap hari, bahkan semakin parah dalam beberapa waktu terakhir.
‎
‎"Karena katanya stok cukup, tidak perlu impor, tapi kenyataan di lapangan kami antre berhari-hari. Mencari SPBU yang ready stoknya susah, harus keliling kota," jelasnya.
‎
‎Yodi mengatakan, jika fakta sebenarnya tidak disampaikan, hal itu dapat memunculkan krisis kepercayaan publik.
‎
‎Yodi juga menyoroti pemerintah provinsi. Ia meminta Pemprov menyampaikan langkah nyata yang telah dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut.
‎
‎Ia juga mempertanyakan kinerja satgas yang dibentuk untuk mengawasi dan menindak jika ditemukan penyimpangan.
‎
‎"Jadi kami minta Pertamina ini terbuka, sampaikan masalahnya di mana. Supaya kita masyarakat, khususnya pelaku logistik, bisa tahu. Pemerintah melakukan tindakan yang solutif. Sekarang ini disampaikan yang baik-baik saja, tapi di lapangan tidak seperti itu kondisinya," jelasnya.

Pertamina Siapkan Skema Pengawasan

‎Sementara itu, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi meminta satuan tugas (satgas) lintas sektoral mengintensifkan pengawasan bersama untuk menangani antrean pembelian BBM sekaligus menjamin ketersediaan elpiji bersubsidi.
‎
‎"Inilah yang kami harapkan dengan pembentukan tim satgas itu," kata Sales Area Manager Retail Sulselbar PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Rainier Axel Siegfried Parlindungan Gultom, kepada wartawan, dilansir dari Antara, Rabu (9/9/2026).
‎
‎Axel menyebut satgas tersebut akan melibatkan aparat penegak hukum, pelaku usaha, serta unsur Pertamina yang berkaitan dengan proses penyediaan dan penyaluran.
‎
‎Menurutnya, keterlibatan lintas sektor dibutuhkan untuk menangani antrean sekaligus mengawasi penggunaan BBM dan elpiji bersubsidi agar tidak melenceng dari ketentuan.
‎
‎"Karena dengan itu kuncinya untuk mengurai semua antrean dan konsumsi yang tidak semestinya, khususnya BBM atau elpiji jenis subsidi ini. Jadi, semua sudah punya peran masing-masing dan dipimpin dari setiap perwakilan pemerintah kabupaten dan kota sebagai sektor utama," ujarnya.
‎
‎Pertamina juga telah bertemu dan berdiskusi dengan pimpinan dan anggota DPRD Sulawesi Selatan untuk mencari solusi atas persoalan tersebut.
‎
‎Dari hasil pertemuan dengan pimpinan DPRD Sulsel, Pertamina menyiapkan sejumlah skema yang meliputi penanganan, pengawasan, serta penindakan yang dilakukan secara terpadu.
‎
‎"Untuk BBM subsidi, kami akan membuka beberapa SPBU dengan penambahan jam operasional, pengaturan yang lebih teratur, dan kami butuh dukungan pengawasan dari APH dan Dishub untuk mengatur antrean yang terjadi sampai di luar SPBU. Karena, ini kami rasa sudah mengganggu ketertiban umum," katanya.

Sumber foto: Tribun-Timur.Com/Makmur