TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengevaluasi secara ketat pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) demi mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah agar mampu selaras dengan target nasional.

Pengawasan terhadap penyerapan anggaran pemerintah tersebut dinilai menjadi salah satu instrumen krusial dalam menstimulasi aktivitas ekonomi warga di seluruh kawasan Kutim.

Pemkab Kutim menumpukan perhatian pada kedisiplinan jadwal pelaksanaan proyek pembangunan sejak awal tahun anggaran agar tidak terjadi penumpukan belanja di akhir periode.

"Makanya saya tekankan, tahun 2027 tidak boleh lagi ada pergeseran anggaran. Semua yang sudah disahkan oleh DPRD harus dilaksanakan di awal tahun sehingga pertumbuhan ekonomi bisa lebih cepat," ucap Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, Kamis (10/9/2026).

Langkah tegas tersebut diambil berkaca dari catatan evaluasi kinerja anggaran pada tahun-tahun sebelumnya yang dinilai masih mengalami keterlambatan eksekusi di lapangan.

Pada 2025 lalu, sebagian besar pelaksanaan kegiatan pembangunan baru berjalan masif setelah penetapan anggaran perubahan, sedangkan pada 2026 proses pergeseran anggaran baru rampung pertengahan tahun.

Baca juga: Wabup Mahyunadi Pastikan Manajemen Talenta BKPSDM Kutai Timur Hapus Sistem Lobi Jabatan

"Dari triwulan pertama, triwulan kedua, segera kita evaluasi pertumbuhan ekonomi kita. Sehingga di kuartal terakhir kita bisa genjot pertumbuhan ekonomi sesuai target nasional," ujar anggota DPRD Kaltim

Selain efektivitas anggaran daerah, masuknya investasi strategis dan percepatan proyek hilirisasi juga diproyeksikan menjadi mesin penggerak utama perekonomian Kutim.

Salah satu peluang besar yang terus dikawal pemerintah daerah yakni pelaksanaan groundbreaking kawasan industri BCIP untuk program hilirisasi etanol yang diharapkan memberi efek berganda bagi usaha lokal.

"Dengan demikian, mudah-mudahan daya beli masyarakat bisa tinggi kembali, sehingga indikator-indikator pertumbuhan ekonomi kita bisa memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kutai Timur," imbuh mantan Ketua DPRD Kutim ini.

Kondisi daya beli warga Kutim saat ini dinilai relatif stabil, seiring adanya revisi kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) di sektor pertambangan yang memperkecil dampak potensi penurunan produksi.

Baca juga: Wabup Kutim Mahyunadi Dorong Inovasi Kesenian di Festival Lom Plai demi Gaet Wisatawan

Guna memastikan seluruh program stimulus berjalan efektif, Pemkab Kutim juga menginstruksikan Bagian Perekonomian untuk menyusun kajian komprehensif serta menggandeng akademisi perguruan tinggi di Kalimantan Timur.

Berdasarkan catatan kinerja ekonomi daerah, laju pertumbuhan ekonomi Kutim sempat menembus angka di atas 9 persen pada 2024, sebelum melambat ke level 1,09 persen pada 2025 serta bergerak di angka 1,7 persen pada triwulan pertama 2026. (*)