Laporan Wartawan TribunPriangan.com, Ai Sani Nuraini

TRIBUNPRIANGAN.COM, CIAMIS — Pemilihan kepala desa (Pilkades) di Kabupaten Ciamis akan memasuki babak baru.

Pemerintah Kabupaten Ciamis mulai menyiapkan penerapan sistem digital dalam Pilkades serentak 2026.

Namun, ada pekerjaan rumah yang perlu dipastikan sebelum sistem tersebut benar-benar diterapkan.

Salah satunya adalah memastikan warga, terutama lanjut usia (lansia), tidak kesulitan menggunakan teknologi saat menyalurkan hak pilihnya.

Hal tersebut menjadi salah satu perhatian dalam Sosialisasi Pilkades dan Pilkades Digital Kabupaten Ciamis Tahun 2026 di Aula Setda Ciamis, Kamis (10/9/2026).

Baca juga: Ribuan Miras Anggur Ginseng Cap Kuda Mas Gagal Edar di Ciamis, Modus COD

Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis, Andang Firman Triyadi, mengatakan digitalisasi Pilkades tidak cukup hanya dengan menyiapkan perangkat dan sistem.

Menurutnya, kesiapan masyarakat harus menjadi perhatian karena kemampuan menggunakan teknologi tidak sama pada setiap pemilih.

“Teknologi hanyalah alat. Yang paling penting adalah integritas penyelenggara, kesiapan masyarakat, keamanan sistem dan kepercayaan publik,” ujar Andang.

Ia menyebut warga berusia 60 tahun ke atas menjadi salah satu kelompok yang membutuhkan sosialisasi dan pendampingan lebih intensif.

Pasalnya, tidak semua warga lansia terbiasa menggunakan perangkat digital.

Karena itu, camat dan pemerintah desa diminta turun langsung memberikan pemahaman kepada masyarakat sebelum pelaksanaan Pilkades.

Andang menegaskan, penerapan teknologi jangan sampai membuat warga justru merasa kesulitan untuk menggunakan hak pilihnya.

“Teknologi harus mempermudah, bukan mempersulit. Masyarakat harus diyakinkan bahwa digitalisasi bukan untuk mengurangi kepercayaan, tetapi justru untuk meningkatkan transparansi,” katanya.

Selain persoalan literasi digital, Pemkab Ciamis juga tengah menyiapkan aspek teknis pelaksanaan.

Panitia Pilkades telah dibentuk dan dilantik. Sementara itu, simulasi penggunaan sistem digital masih akan dilakukan untuk mengetahui kesiapan penyelenggara maupun masyarakat.

Kebutuhan perangkat keras juga tengah dipersiapkan, termasuk kemungkinan penggunaan perangkat dengan sistem sewa.

Andang mengatakan penerapan sistem digital diharapkan membuat proses Pilkades lebih efisien.

Data pemilih dan aktivitas pemungutan suara nantinya dapat tercatat secara sistematis sehingga lebih mudah dikontrol.

Meski demikian, ia mengingatkan agar pemerintah tidak menganggap digitalisasi sebagai solusi untuk seluruh persoalan dalam Pilkades.

Sejumlah hal tetap harus dipastikan, mulai dari validasi data pemilih, kerahasiaan pilihan, keamanan server hingga mekanisme apabila terjadi gangguan sistem.

“Error pasti ada. Karena itu efektivitas sosialisasi dan kesiapan panitia menjadi sangat penting. Jangan sampai ketika terjadi persoalan di lapangan, masyarakat justru tidak memahami cara mengatasinya,” ungkapnya.

Sosialisasi, kata Andang, juga harus menjangkau persoalan-persoalan praktis yang mungkin dihadapi warga.

Misalnya, bagaimana cara menggunakan perangkat digital, siapa saja yang memiliki hak pilih, hingga bagaimana mekanisme pendampingan bagi warga yang kesulitan menggunakan sistem.

Termasuk bagi warga yang tidak memiliki telepon seluler.

Andang berharap seluruh pihak yang terlibat dapat mempersiapkan Pilkades digital secara matang.

Sebab, menurutnya, keberhasilan digitalisasi tidak hanya diukur dari penggunaan teknologi.

Lebih jauh, sistem tersebut harus tetap mampu menjaga proses demokrasi di desa berjalan secara jujur, transparan, akuntabel dan dapat dipercaya masyarakat.

“Ini pesta demokrasi. Mari kita laksanakan dengan semangat dan penuh tanggung jawab. Jangan sampai perubahan sistem justru menjadi sumber perpecahan di masyarakat,” pungkasnya.(*)