SURYA.CO.ID SURABAYA - Komisi VII DPR RI mendorong penguatan industri kecil dan menengah (IKM) untuk meningkatkan daya saing, setelah menemukan persoalan pemasaran, kenaikan bahan baku, akses sertifikasi SNI, permodalan, hingga kebutuhan tenaga kerja terampil.
Hal tersebut menjadi perhatian dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke PT Cahaya Agro di Surabaya, Kamis (10/9/2026). Kunjungan dilakukan untuk melihat langsung kondisi pelaku industri di lapangan.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mengatakan, kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat kondisi pelaku industri menengah dan kecil secara langsung.
"Kita ingin tahu apa teman-teman pelaku industri khususnya menengah, menengah dan kecil ke bawah itu di lapangan seperti apa," kata Chusnunia.
Menurutnya, pelaku IKM saat ini menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya kenaikan harga bahan baku yang turut dipengaruhi kondisi ekonomi global, termasuk kenaikan nilai tukar dolar.
Baca juga: Tak Hanya Pameran UMKM, Surabaya Great Expo 2026 Sediakan Layanan Paspor hingga Sertifikasi Halal
Dari hasil konfirmasi melalui kunjungan, Chusnunia menyebut bahan baku masih tersedia. Namun, harganya mengalami kenaikan sekitar 10 hingga 15 persen.
"Kalau dari lapangan beberapa titik kita datang, ada barang ada, cuma pasti mengalami kenaikan. 10, 15 persen ya, dari bahan baku," ujarnya.
Di sisi lain, proses produksi di sejumlah industri masih berjalan. Namun, serapan pasar terhadap produk mengalami penurunan.
Chusnunia mengingatkan, IKM memiliki efek domino terhadap perekonomian, termasuk dalam penyerapan tenaga kerja. Karena itu, persoalan yang dihadapi sektor tersebut harus mendapatkan perhatian serius.
"Semakin banyak ini diserap market, berarti produksi di bawah kan semakin jalan. Nah, ini yang kita butuh atensi lebih karena orang selalu bicara tentang perhatian kepada industri kecil menengah. Kadang-kadang menengahnya agak-agak ketinggalan, fokus yang kecil-kecil. Nah, ini menengah kita juga beri atensi," jelasnya.
Baca juga: Jurnalis Bojonegoro Gelar Doa Bersama untuk 5 Wartawan yang Hilang di Anak Krakatau
Selain pemasaran, Komisi VII juga menemukan persoalan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI). Salah satu kendala yang dihadapi industri menengah adalah akses laboratorium pengujian yang belum mudah dijangkau.
Chusnunia mencontohkan, pelaku industri harus melakukan pengujian di Yogyakarta untuk mendapatkan sertifikasi SNI. Kondisi tersebut menambah waktu dan biaya sehingga proses sertifikasi tidak sampai tuntas.
"Jadi, membuat waktu dan beban biaya dan akhirnya enggak tuntas SNI-nya. Itu yang mempengaruhi produk-produk kita kaitannya dengan daya saing," katanya.
Menurut Chusnunia, kemudahan sertifikasi SNI penting untuk meningkatkan daya saing produk IKM, termasuk ketika ingin memperluas pasar ke luar negeri. Ia berharap ketersediaan laboratorium pengujian di Jawa Timur dapat diperkuat sehingga pelaku industri tidak harus mengirim produknya ke daerah lain untuk menjalani pengujian.
"Untuk Jawa Timur seharusnya dengan ini industri-industri Jawa Timur kan cukup besar dibandingkan provinsi-provinsi lain juga industrinya besar, harusnya lengkap. Ini PR untuk BSN, bagaimana mendorong agar lab di Jawa Timur ini lengkap," ujarnya.
Mendukung hal tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengatakan PT Cahaya Agro merupakan salah satu IKM yang patut diapresiasi karena mampu bertahan dan berkembang sejak tahun 1990-an.
Baca juga: DPRD Jatim Peringatkan Bahaya Wacana Gaji ASN Pindah Himbara, BPD Jadi Tulang Punggung PAD
Perusahaan tersebut memproduksi berbagai peralatan untuk mendukung industri kecil makanan, termasuk mesin sangrai kopi.
"Jadi ini patut diapresiasi daripada industri ini karena sudah bertahan mulai dari tahun 90-an sampai dengan sekarang. Dia bisa bertahan dan bahkan berkembang," kata Bambang.
Menurut Politisi Gerindra ini, persoalan utama yang disampaikan pelaku usaha adalah pemasaran. Penurunan pasar membuat pelaku industri membutuhkan dukungan pemerintah untuk memperluas pemasaran produknya.
Ia mendorong pemanfaatan media sosial sebagai salah satu sarana promosi agar produk IKM semakin dikenal masyarakat.
"Perlu adanya promosi di media sosial cukup banyak, sehingga masyarakat mengenal produk daripada Cahaya Agro ini," ujarnya.
Selain pemasaran, Bambang menyoroti kebutuhan permodalan IKM. Ia mengatakan Komisi VII akan mendorong agar pelaku industri dapat memperoleh dukungan permodalan dari pemerintah.
Menurutnya, peningkatan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan pelaku IKM untuk mengembangkan usahanya.
"Karena dengan adanya berkembangnya industri kecil yang ada di Indonesia, tentu peluang untuk penyerapan tenaga kerja juga akan menjadi semakin banyak," katanya.
Pria yang akrab disapa BHS ini juga menyoroti kebutuhan tenaga kerja yang siap pakai di sektor industri. Menurutnya, persoalan tersebut perlu dijawab melalui penguatan pendidikan vokasi yang lebih aplikatif dan sesuai kebutuhan dunia industri.
"Ini tentu menjadi satu penekanan terutama pendidikan-pendidikan vokasi yang lebih aplikatif, siap untuk digunakan untuk industri yang seperti ini," ujarnya.
Ia juga menilai sertifikasi SNI bagi industri menengah perlu mendapat perhatian. Menurutnya, penguatan anggaran Badan Standardisasi Nasional (BSN) diperlukan agar semakin banyak produk IKM dan industri menengah di Indonesia yang dapat memperoleh sertifikasi.
Bambang berharap penguatan pemasaran, akses permodalan, tenaga kerja, dan sertifikasi dapat berjalan beriringan.
"Mereka (BSN) harus men-certified jutaan industri kecil atau usaha kecil dan menengah yang harus produknya segera di-SNI-kan," katanya.
