SURYA.CO.ID, SURABAYA - Wacana pengalihan penyaluran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) ke Himbara menuai sorotan tajam parlemen Jawa Timur.
DPRD Jatim menegaskan bahwa rencana kebijakan tersebut wajib dikaji secara mendalam demi menjaga stabilitas dan kesehatan fiskal daerah.
Jangan sampai perputaran dana di tingkat daerah justru terganggu oleh bergulirnya isu penyaluran payroll pegawai tersebut.
Anggota Komisi C DPRD Jatim, Lilik Hendarwati menekankan pentingnya mengutamakan kepentingan keuangan daerah dalam merespons isu itu.
"Tentu kita akan melihat tentang kepentingan dan kesehatan keuangan daerah, kalau kaitan dengan sistem itu," kata Lilik saat dikonfirmasi dari Surabaya, Kamis (10/9/2026).
Baca juga: Pemprov Jatim Tolak Wacana Gaji ASN Daerah Disalurkan Lewat Himbara, Bisa Gerus RKUD
Wacana mengenai pemindahan penyaluran gaji ASN dan PPPK ke Bank Himbara sempat memicu pro-kontra di tengah masyarakat.
DPRD Jatim sejauh ini belum menerima penjelasan resmi dari pihak terkait mengenai dampak positif maupun negatif dari rencana itu.
Lilik mengingatkan bahwa Bank Jatim merupakan salah satu BUMD paling sehat yang menjadi penyumbang mayoritas pendapatan daerah.
"Jangan sampai wacana itu mengganggu kepentingan daerah," ungkap Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Baca juga: Pemprov Jatim Setujui Stimulus Kenaikan Pajak Air Tanah di Pasuruan hingga 75 Persen
Legislator asal daerah pemilihan Surabaya itu mendorong agar persoalan tersebut segera dibahas dalam rapat kerja resmi bersama Pemprov Jatim.
Dewan menilai pandangan komprehensif dari Pemprov sangat dibutuhkan, mengingat Sekdaprov Jatim sebelumnya sudah secara tegas menolak rencana pemindahan gaji ASN ke Himbara.
Lilik menegaskan bahwa seluruh kebijakan keuangan negara harus selaras dengan perlindungan fiskal di daerah.
"Menurut saya setiap kebijakan fiskal harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, tidak mengurangi ruang fiskal untuk pelayanan publik, serta tetap menjamin keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah," tandas Lilik.
