BATAM, TRIBUNBATAM.id - Pelayanan publik dan keterbukaan informasi Pemerintah Kota (Pemko) Batam mendapat pengakuan di tingkat nasional.

Pemko Batam meraih penghargaan dalam ajang Indonesia B15A yang digelar Kompas TV di Jakarta, Rabu (9/9/2026) malam. 

Penghargaan tersebut diberikan setelah Pemko Batam dinilai berhasil meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus membuka akses informasi pemerintahan kepada masyarakat. 

Penghargaan itu diserahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini kepada Wali Kota Batam Amsakar Achmad. 

Penyerahan berlangsung di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta.

Amsakar hadir menerima langsung penghargaan tersebut atas nama Pemerintah Kota Batam. 

Bagi Amsakar, capaian itu bukan alasan untuk berhenti berbenah.

Justru, penghargaan tersebut menjadi dorongan agar pelayanan yang diterima masyarakat semakin mudah, cepat dan terbuka. 

Ia mengatakan masyarakat harus menjadi pihak yang paling merasakan dampak dari perbaikan pelayanan pemerintah. 

“Penghargaan ini menjadi penambah semangat kita untuk terus membangun kota yang kita cintai,” kata Amsakar. 

Menurut Amsakar, kualitas pelayanan publik tidak bisa hanya diukur dari banyaknya program yang dibuat pemerintah.  

Hal yang lebih penting adalah seberapa mudah masyarakat mendapatkan pelayanan dan informasi yang mereka butuhkan. 

Keterbukaan informasi juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelayanan publik.

Masyarakat membutuhkan informasi yang jelas agar dapat mengetahui kebijakan, program hingga perkembangan pembangunan di daerah. 

Dengan informasi yang lebih mudah diakses, warga juga memiliki ruang lebih besar untuk mengikuti sekaligus mengawasi jalannya pemerintahan. 

Amsakar menyebut capaian tersebut tidak berdiri sendiri. Ada kerja bersama berbagai pihak yang ikut mendorong perkembangan Batam, termasuk kolaborasi antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam. 

“Kolaborasi Pemko Batam dan BP Batam juga menjadi bagian penting dalam capaian ini,” ujarnya. 

Ia menilai pembangunan Batam membutuhkan koordinasi yang kuat karena berbagai urusan dan kepentingan masyarakat saling berkaitan. 

Menurutnya, pemerintah tidak mungkin bekerja sendirian untuk menjawab seluruh kebutuhan warga.  

Peran masyarakat dan para pemangku kepentingan juga dibutuhkan agar pembangunan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. 

Karena itu, penghargaan tersebut diminta tidak hanya dilihat sebagai sebuah pencapaian.

Amsakar menjadikannya sebagai pengingat agar pemerintah terus mengevaluasi kekurangan dalam memberikan pelayanan. 

Ia menegaskan setiap kebijakan dan program yang dijalankan harus berujung pada manfaat nyata bagi masyarakat Batam.  

Menurut Amsakar, penghargaan ini bukanlah garis akhir, melainkan dorongan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. (TRIBUNBATAM.id/Ihsan Imaduddin)