TRIBUNWOW.COM - Sebanyak 1.653 satuan pendidikan dicoret dari daftar penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menanggapi kebijakan tersebut, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini meminta seluruh siswa di sekolah negeri tetap mendapatkan program MBG.

Yahya menilai sekolah negeri tidak seharusnya disaring berdasarkan kondisi ekonomi siswa. Sebab, dalam satu sekolah dapat terdapat siswa dari keluarga mampu, kurang mampu, hingga miskin.

“Untuk sekolah negeri, saya usul tetap dikasih semua supaya tidak ada diskriminasi antara siswa mampu dan siswa tidak mampu,” kata Yahya kepada Tribunnews.com, Jumat (11/9/2026).

Menurut Yahya, kebijakan pencoretan penerima MBG dapat diterapkan pada sekolah swasta bertaraf internasional atau sekolah nasional yang dinilai telah mampu secara finansial.

Ia menyambut baik langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang melakukan refocusing penerima manfaat dengan menyisir sekolah-sekolah tersebut.

Yahya mengatakan kebijakan itu sejalan dengan tujuan MBG untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan.

Namun, ia meminta BGN berhati-hati jika melakukan penyisiran terhadap sekolah negeri.

“Untuk sekolah negeri harus hati-hati penerapan kebijakan tersebut. Karena di sekolah negeri bercampur antara anak-anak yang mampu, tidak mampu, dan miskin,” ujarnya.

1.653 Sekolah Dicoret

Kepala BGN Sudaryono sebelumnya mengumumkan pencoretan 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima manfaat MBG di seluruh Indonesia.

Mayoritas satuan pendidikan tersebut merupakan sekolah swasta bertaraf internasional dan sekolah nasional yang dinilai telah mandiri secara finansial.

Menurut Sudaryono, kebijakan itu diambil setelah BGN berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Agama (Kemenag).

Pendataan dilakukan terhadap lebih dari 580.000 satuan pendidikan yang terdiri atas sekolah negeri, madrasah, pondok pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan lainnya.

Dari jumlah tersebut, lebih dari 340.000 satuan pendidikan telah menerima layanan MBG.

Sementara itu, sekitar 240.000 satuan pendidikan lainnya masih belum mendapatkan program tersebut.

BGN kemudian mengalihkan fokus pendistribusian MBG ke sejumlah wilayah prioritas, terutama Maluku dan Papua.

Sudaryono menyebut masih ada sekitar 15.000 satuan pendidikan di Maluku dan Papua yang belum menerima layanan MBG.

Selain itu, BGN memprioritaskan daerah dengan angka stunting tinggi serta wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Untuk memperluas jangkauan program, BGN akan membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di wilayah prioritas.

“Kami akan segera membuka SPPG di tempat-tempat prioritas tadi secara bertahap dan terukur,” kata Sudaryono. (*)

Editor Video: VP Magang/Dian Rahmawati