TRIBUNJAMBI.COM – Pemerintah terus mematangkan langkah strategis dalam mentransformasi ekosistem penyaluran bantuan sosial agar lebih efektif, transparan, dan terintegrasi.
Terhitung mulai Oktober 2026, pemerintah bakal membuka rekening bank baru secara serentak bagi seluruh warga negara Indonesia yang telah menginjak usia 17 tahun ke atas.
Setiap rekening anyar tersebut nantinya akan langsung disuntik modal saldo awal sebesar Rp50.000 yang ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah melalui kemitraan bersama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI).
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengonfirmasi langsung rencana besar penataan sistem distribusi bantuan nasional tersebut di sela-sela agenda perjalanannya.
"Mulai Oktober seluruh rakyat Indonesia usia 17 tahun ke atas akan dibukakan rekening baru di BRI. Dimodali Rp50 ribu. Semua bantuan nanti ke situ, beasiswa, bantuan pangan, bantuan tunai, PKH, segala macam," kata Zulkifli Hasan di Lampung Selatan, Jumat (11/9/2026).
Satu Saluran Utama Integrasi Bansos Pemerintah
Langkah pembentukan rekening massal ini dirancang sebagai titik balik penyederhanaan birokrasi penyaluran dana publik.
Dengan memanfaatkan satu saluran rekening bank yang seragam, seluruh skema bantuan finansial dari kementerian maupun lembaga negara dapat dialirkan secara langsung dan presisi.
Beberapa program bantuan pemerintah yang dipastikan akan ditransfer langsung ke rekening baru ini antara lain:
- Program Keluarga Harapan (PKH)
- Bantuan Cash/Tunai Langsung
- Alokasi Beasiswa Pendidikan
- Bantuan Pangan Tunai
Baca juga: Warga Usia 17 Tahun Bakal Otomatis dapat Rekening Bank dan Saldo Rp50 Ribu
Baca juga: Kesaksian Mantan Menpora di Sidang Kasus Korupsi Kuota Haji: Sebut Nama Jokowi dan Arab Saudi
Penerapan mekanisme terpusat ini diharapkan mampu memastikan setiap rupiah alokasi APBN diterima masyarakat secara lebih terarah, minim kendala administrasi, serta tepat sasaran.
Bantuan Barang Dialihkan via Koperasi Desa
Guna mengimbangi digitalisasi bantuan uang tunai, pemerintah turut menyiapkan pemetaan khusus untuk distribusi bantuan logistik atau komoditas fisik.
Zulkifli menegaskan bantuan publik dalam bentuk fisik tidak dikirim via perbankan, melainkan difokuskan melalui Koperasi Desa (Kopdes).
"Kalau barang di Kopdes. Beras, jagung, alsintan, ... nanti di koperasi desa. Mudah-mudahan Oktober sudah berjalan," ujarnya.
Sistem dualisme saluran ini menegaskan pembagian peran yang jelas: rekening bank BRI berfungsi sebagai muara bantuan finansial, sedangkan Koperasi Desa bertindak sebagai simpul utama penyaluran barang kebutuhan pokok hingga alat dan mesin pertanian (alsintan).
Integrasi ini diharapkan mampu memperkuat pengawasan distribusi bantuan hingga ke pelosok desa.
Kebijakan pembukaan rekening baru ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat sistem penyaluran bantuan.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah tengah menyiapkan mekanisme rekening massal bagi masyarakat.
Rencana tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat Indonesia memiliki rekening bank guna memperkuat inklusi dan literasi keuangan.
Airlangga sebelumnya menyebut pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp11 triliun dari APBN untuk pembukaan rekening bagi lebih dari 200 juta masyarakat.
Dalam skema tersebut, setiap rekening direncanakan memperoleh dana awal sebesar Rp50.000.
BRI dan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelumnya disebut dalam mekanisme penyediaan rekening massal yang tengah disiapkan pemerintah.
Sejalan dengan rencana tersebut, BSI sebelumnya menyatakan menyiapkan BSI TabunganKu dan BSI Tabungan SimPel iB yang bebas biaya administrasi bulanan.
Kedua produk tersebut menggunakan akad wadiah atau titipan.
BSI TabunganKu diperuntukkan bagi masyarakat berusia 17 tahun ke atas, sedangkan BSI Tabungan SimPel iB ditujukan bagi masyarakat berusia di bawah 17 tahun.
BSI juga menetapkan setoran awal minimal Rp20.000 untuk TabunganKu dan Rp1.000 untuk Tabungan SimPel iB.
Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo mengatakan rekening bebas biaya administrasi membuat dana yang diterima masyarakat tidak terpotong oleh biaya admin bulanan.
Sebagai contoh, apabila pemerintah memberikan saldo awal Rp50.000, dana tersebut dapat tetap tersedia secara utuh di rekening.
Kedua rekening tersebut juga terhubung dengan layanan mobile banking BYOND by BSI.
Baca juga: Bidik Predikat Informatif, UNJA Gandeng KIP Perkuat Keterbukaan Informasi Publik
Baca juga: Polda Jambi Gelar Konferensi Pers, Ungkap Penertiban 22.800 Liter Minyak dan BBM
Baca juga: Setetes Air, Sejuta Harapan, Polres Sarolangun Salurkan Bantuan Air Bersih untuk Warga
