- Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengusulkan agar pemerintah menghapus Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Sebagai gantinya, pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan di tingkat desa atau melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Usulan tersebut disampaikan Mahfud dalam program Terus Terang yang tayang di kanal YouTube Mahfud MD Official, Selasa (8/9/2026).

"Negara harus ngambil risiko itu daripada setiap hari rugi satu triliun, sementara keracunan banyak, ini lalu dibayar yang sudah kontrak itu ya, bayar yang sudah kontrak," kata Mahfud.

Ia menyoroti sistem kontrak dengan SPPG dalam pengelolaan MBG yang dinilai menjadi salah satu penyebab seringnya terjadi kasus keracunan.

Hal ini karena SPPG bertugas menyiapkan makanan bagi ribuan penerima manfaat setiap hari.

Mahfud menyarankan negara mengembalikan seluruh uang dari SPPG, kemudian mengubah pengelolaan MBG melalui tingkat desa.

Bahkan, ia menilai MBG akan lebih baik jika dikelola oleh Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Secara teknis, proses memasak dilakukan di dapur sekolah.

"Laksanakan itu berbasis desa, berbasis desa KDMP, lalu dapurnya, masaknya di sekolah-sekolah, per sekolah gitu," sambungnya.

Menurut Mahfud, skema semacam ini dapat membantu mengontrol risiko, seperti keracunan.

Nantinya, kepala desa dapat diperiksa jika di kemudian hari ditemukan masalah terkait MBG.

Selain itu, pengelolaan MBG di tingkat desa juga dapat semakin memberdayakan warga desa serta Koperasi Desa Merah Putih.

Di sisi lain, Badan Gizi Nasional (BGN) telah menutup 1.999 SPPG pada Senin (7/9/2026).

Langkah ini dilakukan karena ribuan SPPG tersebut belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dalam pelaksanaan MBG.