TRIBUNPEKANBARU.COM - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia kini tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi telah berkembang menjadi masalah kesehatan masyarakat.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat 113.336 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) yang berkaitan dengan karhutla hingga Rabu (9/9/2026).
Kasus tersebut tersebar di 63 kabupaten/kota pada tujuh provinsi, yakni Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Jambi, Riau dan Sumatera Selatan.
Juru Bicara Kemenkes Widyawati mengatakan, dari total kasus tersebut, sebanyak 26.545 kasus terjadi pada balita usia 0-5 tahun, sedangkan 86.791 kasus dialami kelompok usia di atas lima tahun.
"Kasus ISPA terbagi dalam kelompok usia, yakni sebanyak 26.545 kasus menyerang balita usia 0 hingga 5 tahun, dan sebanyak 86.791 kasus terjadi pada kelompok usia di atas 5 tahun," kata Widyawati dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Kamis (10/9/2026).
Besarnya angka tersebut semakin mengkhawatirkan jika dilihat dari kecepatannya.
Data Kemenkes menunjukkan kasus gangguan pernapasan terkait karhutla meningkat dari 50.891 kasus pada 1 September menjadi 113.336 kasus pada 9 September 2026.
Dengan demikian, jumlah kasus lebih dari dua kali lipat hanya dalam waktu sekitar sepekan. Reuters juga melaporkan peningkatan tersebut terjadi ketika kebakaran meluas di Sumatera dan Kalimantan, disertai memburuknya kualitas udara.
Dampaknya tidak hanya dirasakan warga yang tinggal di sekitar titik api.
Lebih dari 12,5 juta orang di tujuh provinsi disebut telah terpapar asap dan kabut karhutla. Asap dapat terbawa angin sehingga wilayah yang terdampak polusi udara tidak selalu berada tepat di lokasi kebakaran.
Di sejumlah wilayah, kualitas udara bahkan mencapai kategori sangat tidak sehat hingga berbahaya.
Kondisi tersebut membuat karhutla memiliki konsekuensi yang jauh lebih luas. Ketika kualitas udara memburuk, masyarakat perlu membatasi aktivitas di luar ruangan, sementara kelompok rentan menghadapi risiko kesehatan yang lebih besar.
Anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat dengan penyakit pernapasan atau penyakit kronis menjadi kelompok yang perlu mendapat perhatian lebih.
Lonjakan kasus ISPA terjadi ketika Indonesia masih menghadapi kondisi cuaca yang mendukung penyebaran karhutla.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut September 2026 masih menjadi fase kritis karhutla, dengan kondisi kering yang dominan, tingginya potensi kebakaran terutama di Sumatera dan Kalimantan, serta mulai meluasnya sebaran asap.
BMKG juga memperkirakan fenomena El Niño masih bertahan hingga awal 2027.
Kondisi tersebut berkontribusi terhadap periode kering yang lebih panjang dan membuat peluang hujan alami untuk membantu pemadaman masih terbatas di sejumlah wilayah.
Artinya, persoalan ISPA tidak bisa dilepaskan dari kondisi lingkungan yang memungkinkan kebakaran terus berlangsung.
Data pemantauan menunjukkan skala kebakaran tahun ini juga cukup besar. Reuters melaporkan sekitar 202.000 hektare lahan terbakar pada Januari-Juli 2026, sementara estimasi kelompok lingkungan YKAN menunjukkan tambahan sekitar 600.000 hektare terbakar sepanjang Agustus.
Baca juga: Profil Zainal Paliwang, Gubernur Kaltara Disorot karena Turnamen saat Karhutla, Alumni Akabri 1986
Pada 1 Agustus hingga 8 September, tercatat 13.443 titik panas, lebih tinggi dibanding periode yang sama pada 2015.
Emisi kebakaran Indonesia pada 1-7 September bahkan diperkirakan mencapai 19,7 juta ton karbon dioksida, lebih dari sepertiga emisi kebakaran hutan global pada periode tersebut.
Angka-angka itu memperlihatkan bahwa persoalan karhutla tidak berhenti pada luas hutan atau lahan yang terbakar.
Dampaknya sudah masuk ke ruang keluarga, sekolah, tempat kerja dan fasilitas pelayanan kesehatan.
ORANG UTAN - Proses evakuasi Mama Noni dan Noni oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat bersama Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI). Lokasinya di di Desa Pemangkat, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, pada 8 September 2026. (Tribunnews/Dok. BKSDA dan YIARI)
Ribuan Fasilitas Kesehatan Disiagakan
Menghadapi potensi peningkatan kasus, pemerintah menyiagakan 1.691 puskesmas dan 360 rumah sakit rujukan di tujuh provinsi terdampak.
Sebanyak 87 laboratorium kesehatan masyarakat juga disiapkan untuk mendukung pemantauan dan pengujian kualitas lingkungan secara berkala.
Kemenkes turut memobilisasi tenaga kesehatan, termasuk 18.457 dokter umum, 189 dokter spesialis paru, 238 dokter spesialis THT, 280 dokter spesialis mata dan 212 dokter spesialis lainnya.
Selain tenaga dokter, tenaga kesehatan pendukung seperti perawat, apoteker, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, epidemiolog, sanitarian dan pengemudi ambulans turut dikerahkan ke wilayah terdampak.
Layanan darurat Public Safety Center (PSC) 119 juga disiagakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan.
Dari sisi logistik, Kemenkes menyebut telah mendistribusikan 980.315 masker, 277 unit oxygen concentrator, 41.000 pasang sarung tangan, 36 tabung oksigen dan 4.908 unit alat pelindung diri (APD).
Kesiapan tersebut menjadi penting karena apabila kebakaran dan paparan asap berlanjut, kebutuhan pelayanan kesehatan berpotensi ikut meningkat.
Penanganan Harus Berjalan Bersamaan
Penanganan karhutla pada akhirnya harus dilakukan melalui dua jalur sekaligus: mengendalikan sumber kebakaran dan melindungi masyarakat dari dampak asap.
Untuk pemadaman, BNPB memperkuat operasi darat dan udara di enam provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi dan Sumatera Selatan.
Upaya yang dilakukan mencakup pemadaman darat, patroli udara, water bombing dan operasi modifikasi cuaca.
Bantuan internasional juga mulai dikerahkan. Pemerintah Jepang mengirim tiga helikopter CH-47 Chinook untuk membantu operasi pemadaman karhutla. Helikopter tersebut dijadwalkan mulai beroperasi pada 12-19 September 2026.
Jepang mengerahkan sekitar 180 personel untuk mendukung operasi tersebut. Misi ini menjadi bagian dari respons terhadap kebakaran yang telah menghasilkan kabut asap lintas wilayah di Asia Tenggara.
Apa yang Harus Dilakukan Masyarakat?
Sementara pemerintah berupaya menangani sumber api, masyarakat perlu mengurangi risiko paparan asap.
Warga di daerah terdampak perlu memantau kualitas udara sebelum beraktivitas di luar rumah. Ketika kualitas udara berada pada kategori tidak sehat hingga berbahaya, aktivitas di luar ruangan sebaiknya dikurangi.
Kelompok rentan perlu mendapat perhatian lebih, terutama anak-anak, lansia, ibu hamil dan masyarakat dengan penyakit pernapasan atau penyakit kronis.
Orang tua juga perlu memperhatikan kondisi anak ketika terpapar asap. Keluhan seperti batuk, sesak napas atau gangguan pernapasan yang memburuk perlu mendapat perhatian medis.
Pemerintah daerah juga perlu memastikan informasi kualitas udara dapat diakses masyarakat dengan mudah serta memastikan fasilitas kesehatan tetap siap selama masa karhutla.
Lonjakan kasus ISPA menjadi pengingat bahwa keberhasilan penanganan karhutla tidak cukup diukur dari berapa banyak titik api yang berhasil dipadamkan.
Kondisi kesehatan masyarakat, kualitas udara dan pemulihan lingkungan juga menjadi indikator penting.
Selama api masih menyala dan asap masih menyebar, risiko kesehatan belum benar-benar berakhir.
Karena itu, pemantauan kasus ISPA, kualitas udara, kondisi kelompok rentan serta kesiapan fasilitas kesehatan perlu berjalan beriringan dengan operasi pemadaman.
Sebanyak 113.336 kasus ISPA menunjukkan bahwa karhutla bukan lagi sekadar persoalan api dan asap. Ketika dampaknya sudah membuat lebih dari seratus ribu orang mengalami gangguan pernapasan, karhutla telah menjadi persoalan kesehatan publik yang membutuhkan respons lintas sektor dan berkelanjutan.
( Tribunpekanbaur.com / Tribunnews )
