TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Memburuknya kualitas udara akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Barat, mulai berdampak langsung pada peningkatan ISPA di tengah masyarakat.

Merespons kondisi darurat kesehatan tersebut, WALHI Sumatera Barat bersama lintas organisasi masyarakat sipil menggagas aksi tanggap kesehatan untuk membantu warga terdampak.

Direktur WALHI Sumbar, Tommy Adam, mengungkapkan bahwa indeks kualitas udara di berbagai wilayah Sumbar kini berada pada tingkatan yang mengkhawatirkan, sehingga berdampak pada lonjakan gangguan kesehatan warga.

"Angka penderita ISPA hari ini cenderung mengalami kenaikan. Pemerintah tidak boleh menganggap kabut asap ini sebagai bencana alam biasa tanpa respons mitigasi yang cepat," ujar Tommy Adam, saat konsolidasi masyarakat sipil di Kantor WALHI Sumbar, Jumat (11/9/2026).

Baca juga: Gempa Magnitudo 3,8 Guncang Pariaman Sumbar Jumat Malam

Sebagai aksi nyata di lapangan, koalisi masyarakat sipil, salah satunya Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) menyiapkan layanan kesehatan bergerak bagi masyarakat luas.

Nantinya, PKBI menghadirkan sebuah mobil klinik untuk memeriksa kesehatan masyarakat secara gratis.

"Teman-teman dari PKBI akan menyediakan mobil klinik gratis untuk pemeriksaan kesehatan masyarakat yang mulai mengeluhkan gangguan pernapasan atau ISPA akibat dampak udara kotor ini," jelasnya.

Ia menambahkan, aksi kemanusiaan dan konsolidasi masyarakat sipil ini diharapkan dapat menggugah kesadaran publik.

Baca juga: Warga Padang Masih Antre Air Bersih Usai 10 Bulan Galodo, 5 Tangki Dikerahkan Tiap Hari

Tak hanya itu, dimulainya langkah kebersamaan tersebut, sekaligus mendesak pemerintah agar segera menjamin perlindungan kesehatan warga secara menyeluruh.

"Jadi kita berharap dengan konsolidasi hari ini, kita dapat mendesak pemerintah untuk menjamin perlindungan kesehatan bagi warganya," tambahnya.

Untuk diketahui, konsolidasi masyarakat sipil ini dihadiri berbagai kalangan, mulai dari Warsi, Lembaga Bantuan Hukum) LBH Padang, Lembaga Advokasi Mahasiswa dan Pengkajian Kemasyarakatan yang berada di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Andalas (LAMPK) Unand, jurnalis dan lain sebagainya.(*)