TRIBUNBATAM.id, Batam  – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendorong penguatan Sumatera Economic Corridor sebagai kawasan ekonomi regional yang terintegrasi, terkoneksi, dan berkelanjutan. 

Gagasan tersebut mengemuka dalam Rapat Anggota DPD RI Subwilayah Barat I yang digelar di Hotel Wyndham Panbil, Batam, Kepulauan Riau, Jumat (11/9/2026).

Rapat tersebut mengangkat tema “Penguatan Sumatera Economic Corridor dan Pemulihan Pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.” 

Sejumlah kepala daerah maupun perwakilan bupati dan wali kota turut hadir bersama Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) serta sejumlah kementerian/lembaga terkait.

Sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan, Anggota DPD RI Perwakilan Kepulauan Riau, Ismet Abdullah kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian DPD RI sebagai wakil-wakil rakyat daerah terhadap bencana alam yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

"Pertemuan hari ini sangat penting karena kita akan membahas berbagai program pemulihan pascabencana. Tujuan utamanya adalah memastikan masyarakat yang terdampak bencana dapat segera kembali menjalani kehidupan sehari-hari dengan kondisi yang lebih baik," ujarnya. 

Selain pemulihan masyarakat, kita juga perlu memberikan perhatian serius terhadap infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat bencana. Infrastruktur yang hancur harus segera dibangun kembali dan dapat berfungsi dengan baik, sehingga mampu mendukung kembali aktivitas serta roda perekonomian di tiga provinsi tersebut.

Untuk itu, lanjut dia pihaknya menyampaikan terima kasih atas partisipasi seluruh hadirin dalam kegiatan ini. Mari kita bersama-sama memberikan yang terbaik bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, tetapi juga bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

Saya berharap seluruh pembahasan pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan langkah-langkah konkret untuk mempercepat pemulihan pascabencana.

"Semoga seluruh ikhtiar dan usaha kita mendapatkan kelancaran serta senantiasa berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.” Tuturnya. 

Ketua DPD RI, Dr. (H.C.) Sultan Baktiar Najamudin, mengatakan penguatan konektivitas menjadi salah satu kunci agar potensi ekonomi Sumatera yang sangat besar dapat dikembangkan secara maksimal.

“Wilayah Barat I, topiknya secara umum bagaimana memastikan agar Sumatera itu terkoneksi. Potensi Sumatera secara ekonomi yang luar biasa besar itu kita arahkan agar tidak berjalan sendiri-sendiri,” kata Sultan.

Menurut dia, apabila potensi ekonomi antardaerah di Sumatera dapat terhubung dengan baik, kesenjangan pembangunan antardaerah juga dapat ditekan.

“Bisa dibayangkan kalau ekonomi Sumatera yang begitu besar potensinya itu terhubung. Jarak daerah satu sama lain nanti gap-nya tidak terlalu jauh,” ujarnya.

Namun, dalam rapat tersebut pembahasan juga difokuskan pada persoalan yang lebih konkret, yakni penanganan dan pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Sultan menegaskan, DPD RI tidak hanya menjalankan fungsi representasi daerah, tetapi juga memiliki kewajiban melakukan pengawalan dan pengawasan terhadap program pemerintah, khususnya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang menggunakan anggaran negara.

“Beberapa titik itu belum selesai rehabilitasinya. Kami melakukan fungsi pengawalan sekaligus pengawasan untuk memastikan agar pascabencana, rehabilitasi yang menggunakan uang negara cukup tinggi itu betul-betul tepat guna, tepat sasaran dan recovery-nya lebih cepat,” katanya.

Untuk memastikan proses pemulihan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan, DPD RI menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, BNPB hingga Kementerian Dalam Negeri.

Kepala daerah dari wilayah yang terdampak bencana juga dihadirkan untuk menyampaikan langsung kondisi, kebutuhan serta prioritas penanganan di daerah masing-masing.

Dalam forum tersebut, DPD RI juga menyoroti perkembangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Kepri. Paparan Gubernur Kepri Ansar Ahmad dinilai memberikan gambaran mengenai bagaimana daerah dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki melalui kreativitas dan inovasi.

Sultan bahkan menyebut Kepri dapat dijadikan role model atau pilot project bagi provinsi lain di Sumatera.Ia menilai pertumbuhan ekonomi Kepri yang disebut mencapai 6,9 persen, ditambah capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi, menjadi indikator positif yang patut dipelajari daerah lain.

“Ini yang akan kami jadikan semacam role model atau pilot project untuk provinsi-provinsi di Sumatera lain,” kata Sultan.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan fiskal daerah tidak seharusnya menjadi satu-satunya hambatan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kreativitas dan inovasi pemerintah daerah dinilai tetap menjadi faktor penting.

Di sisi lain, Sultan mengakui banyak kepala daerah saat ini berharap agar Transfer ke Daerah (TKD) dapat dikembalikan secara normal. Namun, pemerintah pusat juga memiliki berbagai program prioritas yang membutuhkan pembiayaan.

Karena itu, DPD RI mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kreativitas dan inovasi, sembari meminta pemerintah pusat memberikan afirmasi bagi daerah yang memiliki ruang fiskal terbatas.

Sultan menilai Sumatera memiliki modal ekonomi dan sumber daya manusia yang sangat besar. Dengan 10 provinsi dan 40 anggota DPD RI yang mewakili daerah-daerah di Sumatera, ia menyebut wilayah tersebut memiliki kekuatan representasi yang besar untuk mendorong agenda pembangunan bersama.

Ia mengatakan kontribusi ekonomi Sumatera terhadap nasional juga sangat signifikan. Namun, potensi tersebut belum akan maksimal apabila konektivitas, logistik, produksi, energi, pangan, hilirisasi, pariwisata dan investasi masih berjalan sendiri-sendiri.

“Potensi yang besar ini tidak akan maksimal kalau konektivitas, logistik, produksi, energi, kemudian pangan, hilirisasi, pariwisata dan investasi kita masih seperti sekarang berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya.

Karena itu, DPD RI kembali mendorong agar Sumatera dipandang sebagai satu kesatuan kawasan ekonomi regional.

“Gagasan Sumatera Economic Corridor harus kita dorong sebagai satu kesatuan ekonomi regional terintegrasi, terkoneksi dan berkelanjutan,” tegas Sultan.

Ia mengatakan konsep tersebut dapat membuat provinsi-provinsi di Sumatera saling berbagi peran, mengoptimalkan potensi masing-masing dan menciptakan hubungan ekonomi yang lebih kuat dari Aceh hingga Lampung.

“Potensi Sumatera dari Aceh sampai ke Lampung itu terkoneksi, bisa bagi-bagi tugas, bisa saling subsidi. Memang kuncinya tidak bisa berjalan sendiri-sendiri,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad memberikan apresiasi terhadap DPD RI yang memilih Batam sebagai lokasi pertemuan regional tersebut.

Menurut Ansar, forum seperti ini penting karena memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi secara langsung kepada para wakil daerah di tingkat nasional.

“Saya kira kegiatan-kegiatan di tingkat regional seperti ini perlu dikembangkan terus supaya kita bisa mengeksplor berbagai hal, tidak hanya bicara ekonomi tapi persoalan sosial dan lain sebagainya,” ujar Ansar.

Ia berharap berbagai persoalan daerah yang dapat diselesaikan melalui kebijakan pemerintah pusat akan mempercepat lompatan ekonomi daerah.

Dalam kesempatan itu, Ansar juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan DPD RI terhadap pembahasan Undang-Undang Kepulauan agar masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
Ia mengatakan perkembangan pembahasan UU tersebut sudah cukup baik dan berharap dapat segera disahkan.

Selain UU Kepulauan, Ansar kembali menyoroti kebutuhan penerapan Free Trade Zone (FTZ) secara menyeluruh di Kepri. Menurutnya, kepastian hukum menjadi faktor penting dalam menarik investasi.

“Kita bicara investasi, kita bicara soal kepastian hukum. Maka itu harus diperjuangkan,” kata Ansar.

Ia bahkan menyatakan Pemprov Kepri siap menyampaikan analisis mengenai potensi kehilangan pendapatan negara apabila kebijakan tertentu diterapkan, namun dengan memperhitungkan dampak berganda (multiplier effect) yang jauh lebih besar terhadap perekonomian daerah. (TribunBatam.id/bereslumbantobing)