TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, dianugerahi tanda kehormatan sebagai tokoh pelopor digitalisasi birokrasi. 

Pemberian gelar ini lantaran Dony Ahmad Munir dinilai mampu  mendorong perubahan dalam tata kelola pemerintahan  melalui pemanfaatan teknologi dan data.

Tanda kehormatan ini disematkan oleh Direktur Pengembangan Bisnis dan IT Kabar Group Indonesia, S. Wiryawan, saat peringatan Kabar Group Indonesia ke-17, dengan tema “17 Years of Trusted Transformation – Rooted in Journalism, Growing Beyond Media, di uditorium Perpustakaan Nasional, Jakarta, Jumat (11/9/2026).

Upi Asmaradhana  Chief Executive Officer KGI, mengatakan, kepemimpinan Dony Ahmad Munir  dinilai telah membawa Pemerintah Kabupaten Sumedang membangun ekosistem pemerintahan digital yang mengintegrasikan layanan publik, data, hingga sistem kerja birokrasi.

Selain itu, ia juga menilai Pemkab Sumedang pada Tahun 2026   mulai mengembangkan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk membaca dan menganalisis data, mengidentifikasi persoalan, serta mempercepat proses perumusan kebijakan.

"Atas kepeloporan dan kontribusi tersebut, Kabar Group Indonesia memberikan penghargaan kepada Dony Ahmad Munir sebagai tokoh pelopor digitalisasi birokrasi," ujarnya. 

Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir  mengatakan transformasi digital di Sumedang tidak semata-mata berbicara mengenai teknologi.

 Menurut Dony, perubahan harus dimulai dari perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur sipil negara (ASN).

Dony juga mengisahkan, sejak awal memimpin Kabupaten Sumedang, dirinya mengumpulkan seluruh ASN dan menyampaikan sebuah nilai yang menjadi landasan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Apabila ASN mempermudah urusan rakyat, Tuhan akan mempermudah urusan hidup kita. Apabila  ASN mengatasi kesulitan rakyat, Tuhan akan mengatasi kesulitan hidup kita,” ucapnya. 

Dony menyebutkan, perubahan birokrasi membutuhkan kepemimpinan yang mampu menjadi contoh sekaligus memberikan inspirasi. 

Sehingga, kata Dony, ketika perubahan tersebut berhasil dilakukan, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan tumbuh dan mendorong partisipasi dalam pembangunan.

“Kami mengubah ASN dari budaya dilayani menjadi melayani, dari budaya manual ke digital, dari budaya business as usual menjadi inovatif, dan dari budaya silo menjadi integratif. Salah satu implementasi nyata transformasi tersebut dilakukan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), " ujarnya. 

Dony menuturkan, digitalisasi membuat pelayanan publik menjadi lebih cepat, mudah dan terintegrasi.

Dony mencontohkan inovasi layanan administrasi kependudukan bagi bayi baru lahir yang telah diterapkan di Sumedang sejak 2022.

“Setiap ibu yang melahirkan, satu jam kemudian masuk ke WhatsApp ibunya dalam bentuk PDF. Ada akta kelahiran anak, perubahan kartu keluarga, perubahan NIK, dan Kartu Identitas Anak,” ujarnya.

Donya mengatakan, inovasi tersebut menjadi salah satu bentuk kehadiran negara dalam menyambut warga negara yang baru lahir.

“Jadi negara hadir menyambut warga yang baru lahir. Dan itu ada sistemnya,” kata Dony.(adv)