Airlangga Sebut Hampir Semua Negara ASEAN Kompak Tak Balas Tarif Impor Trump
kumparanBISNIS April 07, 2025 04:20 PM
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut hampir semua negara ASEAN tidak akan mengambil langkah retaliasi atau tindakan balas dendam atas kebijakan perang tarif terbaru Presiden AS Donald Trump.
Hal itu diutarakan Airlangga usai rapat bersama dengan Menteri Perdagangan Budi Santoso, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu hingga sederet asosiasi pengusaha, termasuk Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
Airlangga menuturkan negara ASEAN lebih memilih negosiasi dengan AS, termasuk Indonesia. Bahkan, Vietnam sudah mengambil langkah menihilkan bea masuk untuk produk dari AS.
“Hampir semua negara ASEAN tidak retaliat jadi Vietnam sudah menurunkan semua tarifnya ke 0, kemudian Malaysia juga akan mengambil jalur negosiasi demikian pula Kamboja dan Thailand. Jadi kita mengambil jalur yang sama,” tutur Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Senin (7/4).
Di antara negara-negara ASEAN, yang dikenakan tarif tinggi adalah Kamboja 49 persen, Laos 47 persen, Vietnam 46 persen, Thailand 36 persen, Indonesia 32 persen, Malaysia 24 persen, dan Filipina 17 persen.
Airlangga menjelaskan nantinya Indonesia akan mendorong beberapa kesepakatan dengan beberapa negara ASEAN untuk mengkalibrasi sikap dalam menghadapi perang tarif AS.
Airlangga telah berkomunikasi dengan Perdana Menteri Singapura dan Kamboja mengenai kesepakatan ini. Nantinya, Indonesia akan mengirim Menteri Perdagangan Budi Santoso untuk berdiskusi.
“Menteri Perdagangan akan bertemu tanggal 10 (April), Pak Mendag mungkin akan hadir di sana di mana ASEAN akan mengutamakan negosiasi. Jadi ASEAN tidak mengambil langkah retaliasi,” tutur Airlangga.
Bersamaan dengan upaya menyamakan sikap dengan beberapa negara ASEAN tersebut, Airlangga juga membeberkan Indonesia dan Malaysia akan mendorong Trade and Investment Framework Agreement (TIFA). Menurutnya, TIFA secara bilateral ditandatangani di tahun 1996 dan sudah banyak isu yang tidak relevan lagi.
“Sehingga kita akan mendorong berbagai kebijakan itu masuk dalam TIFA,” ujar Airlangga.
