SURYA.CO.ID. TUBAN - Sebanyak 45 organisasi lintas sektoral berkumpul di kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Tuban, Minggu (28/9/2025).

Kegiatan itu menjadi dialog terbuka guna mempertemukan masyarakat dengan seluruh anggota Fraksi PKB DPRD Tuban.

Dalam forum itu, seluruh peserta diberi kesempatan menyampaikan unek-unek, aspirasi, maupun kritik terkait pembangunan, pendidikan, profesi, hingga persoalan sosial yang banyak ditemui di lingkungan sekitar.

Ketua DPC PKB Tuban, H Miyadi menegaskan bahwa setiap aspirasi masyarakat akan ditindaklanjuti oleh kader PKB yang saat ini duduk sebagai legislator. 

Para anggota fraksi sudah ditempatkan di berbagai komisi DPRD Tuban sehingga dapat menjadi penghubung masyarakat dengan kebijakan pemerintah daerah.

“Segala bentuk aspirasi yang disampaikan dalam dialog ini akan kami akomodasi. Fraksi PKB akan menindaklanjuti sesuai bidangnya masing-masing. In Syaa Allah tidak berhenti di forum ini saja,” kata Muyadi.

Miyadi mengklaim, PKB merupakan partai pertama di Tuban yang secara khusus menginisiasi dialog lintas sektor dengan format seperti ini.

Menurutnya, partai politik tidak boleh hanya hadir saat pemilu, melainkan harus konsisten menjaga komunikasi dengan masyarakat.

“Partai politik adalah pilar demokrasi. Mak harus memberikan kontribusi positif dan konstruktif kepada masyarakat melalui kebijakan yang dikeluarkan kader-kadernya, baik di eksekutif maupun legislatif,” imbuhnya.

Selain itu, ia juga menyampaikan permohonan maaf karena PKB belum bisa memberikan kebijakan yang sepenuhnya mampu menyejahterakan masyarakat Bumi Wali. 

Namun, ia berterima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada PKB sejak tahun 1998 hingga sekarang, baik di eksekutif maupun legislatif.

“Dalam kesempatan kali ini kami mengucapkan permohonan maaf kepada masyarakat Kabupaten Tuban. Karena dalam usia 27 tahun ini, kami belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang diharapkan,” bebernya.

Dalam forum tersebut, sejumlah peserta menyoroti berbagai persoalan. Antara lain perwakilan tenaga non ASN R4 yang meminta kejelasan status, aspirasi ormas terkait pembangunan, hingga persoalan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ada pula perwakilan pedagang kaki lima yang mengeluhkan relokasi dan penataan ruang usaha.

Sementara itu, kalangan buruh menyinggung isu kesejahteraan, sedangkan mahasiswa mendorong DPRD agar lebih peka terhadap kebijakan pembangunan ekonomi dan sumber daya manusia.

Fraksi PKB DPRD Tuban menyatakan siap menindaklanjuti seluruh masukan tersebut melalui mekanisme resmi di lembaga legislatif.

“Harapan kami, forum seperti ini tidak berhenti di sini saja. Akan terus berlanjut sebagai bentuk keterbukaan partai dan kedekatan dengan masyarakat,” pungkasnya. ****