TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO - Kesabaran warga Desa Darmakeradenan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, akhirnya habis. 

Setelah serangkaian mediasi tak kunjung menghasilkan titik temu, warga memilih turun ke jalan dengan menyegel akses dan memasang spanduk protes, Kamis (18/12/2025) pagi.

Aksi tersebut merupakan luapan kekecewaan warga terhadap PT Star Semen Bima yang dinilai lepas tangan atas musibah longsor yang menghantam permukiman mereka. 

Longsor itu mengakibatkan tiga rumah warga hancur dan puluhan lainnya kini berada dalam ancaman serius.

Warga menduga kuat bencana tersebut dipicu oleh aktivitas penambangan batu yang dilakukan perusahaan di sekitar wilayah desa. 

Namun, hingga kini pihak perusahaan bersikukuh menyatakan peristiwa tersebut sebagai bencana alam murni, tanpa kaitan dengan aktivitas tambang.

Ketua RW 01 Desa Darmakeradenan, Muhammad David Maulana, mengatakan seluruh upaya dialog yang difasilitasi di tingkat desa hingga kecamatan selalu berakhir buntu. 

Penyebabnya, kata dia, pihak perusahaan menolak bertanggung jawab.

"Dalam setiap mediasi, pihak semen selalu menolak menandatangani kesepakatan. 

Mereka berdalih longsor itu fenomena alam, bukan akibat aktivitas tambang," ujar David kepada Tribunbanyumas.com.

Menurutnya, sikap tersebut membuat warga merasa diabaikan, terlebih dampak longsor telah merenggut rasa aman dan tempat tinggal sebagian warga. 

Hingga kini, tidak ada kepastian ganti rugi maupun solusi relokasi bagi warga yang terdampak langsung.

Persoalan yang dihadapi warga tak hanya menyangkut hunian. 

Rahman, seorang peternak setempat, juga mengaku kecewa karena janji kompensasi pemindahan kandang ternak yang pernah disampaikan perusahaan tak kunjung direalisasikan.

Ia menyebutkan, lokasi kandang yang kini terlalu dekat dengan permukiman warga menjadi sumber persoalan baru, baik dari sisi kesehatan maupun kenyamanan lingkungan.

Baca juga: Jadi Sarang Korupsi, Perumda Pasar Satria Banyumas Bakal Dibubarkan

"Janji pemindahan kandang sampai sekarang belum ada realisasinya. 

Padahal kondisi di lapangan sudah tidak memungkinkan," keluh Rahman.

Melalui aksi penyegelan jalan ini, warga berharap pemerintah daerah turun tangan secara langsung dan serius memfasilitasi penyelesaian konflik antara warga dan perusahaan. 

Mereka menuntut solusi yang adil dan berpihak pada keselamatan serta keberlangsungan hidup masyarakat desa.

Warga menegaskan, aksi tersebut akan terus berlanjut hingga ada kejelasan tanggung jawab dan langkah konkret dari pihak perusahaan maupun pemerintah daerah. (jti)