TRIBUNJAMBI.COM – Pemerintah pusat tengah menyiapkan skema bantuan jaminan hidup (jadup) bagi masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatera. Program ini dirancang sebagai langkah cepat untuk menopang kebutuhan dasar korban selama masa tanggap darurat hingga pemulihan awal.
Dalam skema yang sedang dibahas, pemerintah berencana menyalurkan bantuan jadup sebesar Rp10.000 per orang per hari. Bantuan tersebut direncanakan diberikan secara berkelanjutan selama kurun waktu tiga bulan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menjelaskan, kebijakan ini masih dalam tahap perumusan dan belum ditetapkan secara final. Pemerintah masih menunggu hasil pembahasan lintas kementerian dan lembaga sebelum kebijakan tersebut resmi diberlakukan.
“Kalau satu keluarga terdiri dari lima orang, maka total bantuan jaminan hidup yang diterima bisa mencapai Rp50.000 per hari. Rencananya bantuan ini diberikan selama tiga bulan,” ujar Gus Ipul.
Pernyataan tersebut disampaikan Gus Ipul saat menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait percepatan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta.
Menurut Gus Ipul, besaran bantuan jadup masih bersifat dinamis dan akan ditetapkan setelah mempertimbangkan kondisi riil di lapangan. Pemerintah juga menunggu rekomendasi dari kementerian dan lembaga teknis yang terlibat langsung dalam penanganan bencana.
Selain bantuan jaminan hidup harian, pemerintah juga menyiapkan bantuan tunai tambahan bagi keluarga terdampak. Setiap kepala keluarga direncanakan menerima bantuan sebesar Rp3 juta.
Baca juga: Mulai 29-31 Desember 2025 Menaker Imbau Perusahaan Beri WFA Karyawan, Upah tetap Dibayar Penuh
Baca juga: Terkuak Motif Siswi SD Bunuh Ibu Kandungnya Lewat Curhatan, Ada Kemiripan Pembunuh Ayah di Jaksel
Dana tersebut diperuntukkan bagi pengadaan dan penggantian perabotan rumah tangga yang rusak atau hilang akibat bencana alam.
“Bantuan ini diarahkan untuk melengkapi kembali kebutuhan rumah tangga dasar, seperti peralatan dapur, kursi, meja, dan perlengkapan penting lainnya, dengan nilai sebesar Rp3 juta,” kata Gus Ipul.
Tak hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, Kementerian Sosial juga menyiapkan program pemberdayaan ekonomi bagi keluarga terdampak bencana. Program ini ditujukan agar para korban tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu bangkit dan kembali produktif.
Melalui program pemberdayaan tersebut, setiap keluarga direncanakan memperoleh bantuan modal usaha sebesar Rp5 juta untuk mendukung pemulihan ekonomi pascabencana.
“Bantuan pemberdayaan ini disiapkan supaya keluarga terdampak tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga bisa kembali produktif secara ekonomi,” ujar Gus Ipul.
Di sisi lain, pemerintah tetap memberikan santunan bagi korban jiwa akibat bencana. Untuk korban meninggal dunia, santunan yang diberikan sebesar Rp15 juta per orang. Sementara bagi korban yang mengalami luka berat, pemerintah menyiapkan santunan sebesar Rp5 juta per orang.
Terkait penyaluran santunan tersebut, Kementerian Sosial telah mulai menyalurkannya kepada korban bencana di Aceh. Penyerahan santunan dilakukan kepada 31 ahli waris korban meninggal dunia yang proses verifikasinya telah rampung.
Penyaluran bantuan tersebut berlangsung di Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, pada Selasa (16/12/2025).
Gus Ipul menegaskan bahwa data penerima santunan dan bantuan lainnya masih bersifat sementara. Data tersebut disusun berdasarkan hasil asesmen pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Pemerintah, kata dia, akan terus melakukan pembaruan dan validasi data agar seluruh korban terdampak bencana mendapatkan haknya secara tepat sasaran dan tidak ada yang terlewat dalam penyaluran bantuan.
