TRIBUNJATIM.COM - Siswa di Kabupaten Magetan, Jawa Timur diwajibkan untuk tetap mengambil makanan dari Program MBG milik pemerintah.
Meski telah memasuki masa libur sekolah, siswa di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, tetap harus datang ke sekolah untuk mengambil Program Makanan Bergizi (MBG).
Penyaluran MBG tetap berjalan hingga akhir tahun 2025 dengan sistem pengambilan terjadwal.
Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMP Negeri 3 Magetan, Tri Yudho, mengatakan MBG masih diterima sekolah pada Senin (22/12/2025) dengan menu nasi dan lauk pauk, meski sekolah sudah libur.
“Untuk menu MBG hari ini masih diterimakan dengan menu nasi, lauk ayam, dan sayuran,” ujarnya ditemui di sekolah, Senin (22/12/2025).
Tri Yudho menambahkan, MBG hingga hari Rabu juga telah diterima sekolah untuk ratusan siswa dengan menu kue kering dan buah-buahan.
“Karena siswa mulai libur sekolah, MBG yang disalurkan juga untuk kebutuhan sampai hari Rabu mendatang karena tanggal 25 sampai 26 libur Natal,” imbuhnya.
Ia menjelaskan, meskipun kegiatan belajar mengajar telah libur sejak 22 Desember hingga 2 Januari mendatang, program MBG tetap diberikan hingga 31 Desember 2025.
Siswa dijadwalkan datang kembali ke sekolah untuk mengambil MBG pada Senin (29/12/2025).
“Anak-anak memang sudah libur setelah ulangan, tapi tetap kami jadwalkan datang untuk mengambil MBG. Penyaluran ini tetap berlangsung sampai hari Senin mendatang,” jelas Tri Yudho.
Baca juga: Wagub Aceh Tercebur ke Sungai karena Rakit Terbalik saat Tinjau Lokasi Banjir, Rombongan Panik
Untuk menyesuaikan masa libur sekolah, penyaluran MBG dilakukan dengan sistem dirapel.
Menu yang diberikan didominasi makanan kering agar mudah dibawa dan disimpan.
“Menunya berupa roti, susu, dan telur. Untuk hari ini tadi juga ada nasi dan telur, sedangkan hari-hari berikutnya lebih ke menu kering,” tutupnya.
Mengapa Presiden Prabowo tetap bersikeras menyalurkan MBG ini kepada para siswa meskipun hari libur telah datang?
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu program prioritas nasional yang digagas dan dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto sejak 6 Januari 2025.
Program ini dibuat sebagai bagian dari upaya pemerintah memperbaiki status gizi masyarakat terutama anak-anak, ibu hamil dan menyusui, serta kelompok rentan lainnya.
Tujuan utama program ini adalah memastikan bahwa seluruh anak Indonesia mendapatkan asupan makanan bergizi tanpa biaya, yang diyakini dapat meningkatkan kesehatan, mencegah stunting, meningkatkan daya serap pendidikan, serta menjadi investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia bangsa.
Pemerintah juga melihat program ini sebagai cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, karena penyediaan makanan bergizi melibatkan pelaku UMKM, petani, nelayan, dan sektor pangan lainnya, seperti dikutip TribunJatim.com dari Setneg.go.id
Baca juga: Besaran Gaji Pensiunan PNS 1 Januari 2026 untuk Golongan I hingga IV
Dalam praktiknya, seperti yang terlihat MBG telah berjalan di ribuan titik di seluruh Indonesia dan sudah dinikmati oleh puluhan juta penerima manfaat.
Presiden Prabowo juga telah mengklaim bahwa program ini telah menjangkau lebih dari 44 juta orang dan menyajikan lebih dari 2 miliar porsi makanan sepanjang implementasinya.
Dari segi biaya, alokasi anggaran untuk MBG menunjukkan skala yang sangat besar dan berkembang pesat.
Dikutip dari Kontan, pada tahun 2025, pemerintah mengalokasikan tensiang Rp71 triliun untuk program ini pada APBN, dan angka ini direncanakan ditambah untuk menjaga keberlanjutan program sepanjang tahun.
Untuk tahun anggaran 2026, di dalam Draft RAPBN pemerintah menetapkan alokasi yang jauh lebih tinggi, yakni sekitar Rp335 triliun, dengan proyeksi anggaran tahunan yang bisa mencapai puluhan triliun hingga ratusan triliun rupiah tergantung kebijakan lanjutan dan jumlah penerima.
Proporsi anggaran MBG bahkan diperkirakan mencapai sekitar 40-an persen dari total anggaran pendidikan di tahun tersebut.
Namun seperti diketahui, program ini tidak lepas dari kritik dan tantangan, termasuk masalah keamanan.
Mulai dari pembuatan makanannya, hingga proses pengawasan terhadap distribusi makanan ke sekolah-sekolah.
Kasus-kasus yang sedang menjadi sorotan antara lain adalah pangan yang memicu beberapa kasus keracunan.
Pemerintah kemudian merespon dengan penguatan standar dan pengawasan.
Ada juga sorotan terkait proses pengamanan dalam pendistribusian MBG, karena beberapa waktu lalu terjadi insiden mobil MBG yang menabrak puluhan siswa saat sedang berkegiatan di lapangan sekolah.
Berbagai kasus tersebut memicu diskusi publik mengenai efisiensi anggaran.
Meski demikian, pemerintah tetap menegaskan komitmennya untuk melanjutkan dan memperbaiki MBG sebagai bagian dari strategi nasional dalam meningkatkan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat.
