TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Menjelang penutupan tahun anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan pentingnya ketertiban administrasi keuangan di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

Sekretaris Daerah Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, meminta agar seluruh administrasi diselesaikan dengan baik dan tidak menyisakan persoalan di akhir tahun.

Sri Wahyuni mengingatkan bahwa hari terakhir tahun 2025 sudah di depan mata.

Oleh karena itu, ia berharap seluruh biro dan perangkat daerah dapat menyelesaikan seluruh kegiatan tahun anggaran 2025 secara tertib dan sesuai ketentuan.

Baca juga: Serapan Anggaran Kaltim Capai 83 Persen, Pemprov Kejar Target 93 Persen hingga Akhir Tahun

"Selesaikan dengan baik, jangan menyisakan persoalan. Pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan dilaporkan dengan Biro Administrasi Pembangunan. Demikian juga dengan besaran keuangan yang tidak dapat diserap," ujar Sri Wahyuni.

Ia menegaskan agar penyerapan anggaran tidak dilakukan secara dipaksakan, karena berpotensi menimbulkan kelalaian maupun pelanggaran tata kelola keuangan.

Kondisi tersebut, kata dia, justru dapat memunculkan temuan dalam proses pemeriksaan.

Ke depan, Sri Wahyuni menyebutkan bahwa Pemprov Kaltim akan melakukan penyegaran melalui evaluasi rutin setiap tahun.

Baca juga: 25 OPD di Kaltim Tak Capai Target, Gubernur Rudy Masud Minta Percepat Serapan Anggaran

Evaluasi tersebut didasarkan pada hasil pemeriksaan Inspektorat maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ia berharap para pimpinan perangkat daerah dan pejabat struktural mampu mencermati setiap temuan pemeriksaan, baik dari Inspektorat maupun BPK, sebagai bahan perbaikan ke depan.

"Dengan harapan temuan yang kita kenali itu tidak membuat kita mengadakan kesalahan yang sama, membuat kesalahan yang serupa," jelasnya.

Sri Wahyuni juga mencontohkan sejumlah temuan yang seharusnya tidak lagi terulang, seperti kelebihan pembayaran perjalanan dinas, perjalanan dinas yang melebihi pagu anggaran, hingga perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Baca juga: Pemprov Kaltim Siapkan Tender Awal Tahun 2026 untuk Dongkrak Serapan Anggaran

Hal-hal tersebut, menurutnya, semestinya sudah dapat dicegah sejak awal melalui pengelolaan administrasi yang tertib dan disiplin.

Ia kembali menekankan pentingnya kelengkapan administrasi pada seluruh kegiatan yang berjalan sepanjang 2025.

"Saya berharap kegiatan yang berjalan di 2025 dilengkapi benar-benar administrasinya agar tidak menjadi temuan. Demikian juga dengan kegiatan yang lain," pungkasnya. (*)