Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nappisah
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana membuka peluang bagi investor strategis untuk masuk mengelola Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.
Langkah ini dinilai sebagai upaya rasional untuk mengembangkan bandara seluas 1.800 hektare tersebut agar tidak sekadar menjadi aset diam, melainkan gerbang ekonomi yang hidup.
Plt Direktur Utama PT BIJB, Ronald H Sinaga, menjelaskan bahwa rencana Gubernur Jawa Barat untuk mengurangi porsi saham Pemprov adalah langkah yang masuk akal.
Diketahui, saat ini, Pemprov Jabar menguasai sekitar 78,52 persen saham BIJB. Sementara 21,48 persen lainnya dimiliki PT Angkasa Pura, PT Jasa Sarana, dan KPPS.
Ronald menjelaskan, untuk tetap dikualifikasikan sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemprov hanya perlu mempertahankan kepemilikan minimal 51 persen.
Baca juga: Pemprov Jabar Ingin Tukar Guling Saham BIJB dengan Bandara Husein Sastranegara, Siapkan Skemanya
"Ke depan Pemprov hanya akan maintain di 51 persen. Jadi, investor akan diundang untuk masuk mengelola Kertajati. Ini logis, karena saat ini belum ada pihak lain yang masuk secara signifikan selain Angkasa Pura II yang memegang sekitar 20 persen," ujar Ronald saat ditemui di Jalan Windu No 26, Lengkong, Kota Bandung, Rabu (14/12/2025).
Ronald menuturkan PT BIJB adalah pemilik aset properti, sementara operasional bandara sepenuhnya dipegang oleh Angkasa Pura II selaku pemegang lisensi Badan Usaha Kebandarudaraan.
Namun jika dialihkan menjadi BUMN, pemerintah pusat dapat mengambil alih seluruh saham.
Termasuk dengan beban hutangnya yang ditaksir mencapai Rp2 triliun
"Kalau jadi BUMN ya silahkan diambil semua tapi konsekuensinya utang harus dibayar," tuturnya.
Ia menambahkan, aset utama yang dimilik bandara terbesar nomor dua di Indonesia itu berupa lahan seluas 1.400 hektare tercatat sebagai milik Pemprov Jabar dan telah bersertifikat.
Saat ini, untuk pengelolaan bandara telah dijalankan oleh PT Angkasa Pura Indonesia sebagai operator melalui skema kerja sama operasi (KSO) antara BIJB dan Angkasa Pura Indonesia dengan masa kontrak 17 tahun, yang kini telah berjalan delapan tahun.
"Tanahnya milik pemprov, jelas sertifikatnya 1400 hektare, clear. Kemudian mengoperasikan bandara KSO antara BIJB dan Angkasa Pura Indonesia dengan masa KSO 17 tahun yang sudah berjalan delapan," kata Ronald.
Ronald mengakui bahwa pada awal beroperasi, sisi branding dan promosi memang sempat kurang optimal.
Baca juga: Perda Dana Cadangan Dicabut, Majalengka Tak jadi Kucurkan Rp 173,4 M ke BIJB Kertajati
Akibatnya, persepsi masyarakat terbentuk bahwa bandara ini tidak berfungsi, padahal secara infrastruktur, Kertajati dinilai sangat siap dan megah.
"Kalau Anda lihat, bandara kita ini bagus sekali. Memang butuh waktu. Cengkareng saja butuh puluhan tahun untuk jadi seperti sekarang," katanya.
Ronald menuturkan, untuk mematahkan stigma tersebut dan menarik minat pasar, dia merinci rencana pengembangan kawasan mixed-use seluas 22 hektare di area bandara.
Di zona strategis ini, rencananya akan dibangun hotel, convention center, hingga fasilitas penunjang gaya hidup lainnya.
Ronal menyebut, yang menarik, desain pengembangan ini sudah menyiapkan titik khusus untuk stasiun kereta api.
Hal ini untuk mengantisipasi rencana pemerintah menghidupkan kembali jalur kereta api atau reaktivasi rel yang menghubungkan wilayah tersebut.
"Di desain kami, dari 1.800 hektare kawasan bandara, ada area mixed-use dekat terminal. Di situ akan ada hotel, konvensi, dan jangan salah, nantinya ada stasiun kereta. Jadi penumpang bisa turun dari kereta langsung masuk ke terminal," jelas Ronald.
Ronald menyoroti bahwa kunci ramainya sebuah bandara adalah pariwisata, bukan sekadar perjalanan bisnis.
Ia mencontohkan Bandara I Gusti Ngurah Rai di Bali dan YIA di Kulon Progo yang hidup karena destinasi wisatanya kuat.
Menurutnya, Jawa Barat harus "menjual" pariwisatanya agar orang mau terbang ke Kertajati. Pergeseran tren dari wisata belanja (seperti era factory outlet di Bandung) ke wisata kuliner dan alam harus ditangkap oleh ekosistem di sekitar Kertajati.
"Survei membuktikan orang lebih banyak terbang untuk berwisata dibanding bisnis. Bali penduduknya sedikit, tapi trafik bandaranya berkali-kali lipat karena wisata. Kertajati harus jadi pintu gerbang pariwisata Jawa Barat. Kalau ekosistem wisatanya jalan, pesawat pasti datang," ucap Ronald. (*)
